Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 90.40 Mhz

Archive for October, 2009

PEMERINTAHAN PACITAN – Pembangunan dan pengembangan pariwisata butuh dukungan dari
berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, masyarakat
juga harus dilibatkan karena kombinasi tersebut bisa menjadi tiang
kokoh dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Hal itu dikatakan
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
(Depbudpar), Bakri, saat menghadiri acara bertajuk “Sosialisasi Sadar
Wisata Melalui Media Tradisional” di Desa Purwoasri, Kecamatan
Kebonagung, Kabupaten Pacitan, kemarin (30/10).
Oleh sebab itu, pihaknya saat ini memang tengah gencar mengembangkan
desa-desa wisata. Paling tidak ada 104 desa di 17 provinsi, termasuk
Jatim, telah mendapat kucuran bantuan langsung untuk mengembangkan
desa wisata. Karena itu pencanangan program sadar wisata yang
bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata, terutama di
daerah-daerah, merupakan tanggung jawab semua pihak. “Bantuan untuk
Kabupaten Pacitan sendiri telah diusulkan dan masuk anggaran tahun
2010,” terang Bakri.
Dicontohkannya, Bali dan Yogyakarta. Di kedua daerah itu, kesadaran
masyarakat membangun dan mendukung sektor wisata telah tumbuh dengan
baik. Baik dalam hal sumberdaya manusia maupun partisipasinya. Bahkan,
pengenalan obyek-obyek wisata dibawa juga hingga ke kantor-kantor
maupun instansi tempat mereka bekerja. “Hal-hal seperti itu yang
semestinya dicontoh oleh daerah-daerah lain,” paparnya.
Lebih lanjut Bakri menjelaskan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2008, total perputaran uang dari wisatawan domestik yang
bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan apapun mencapai
kisaran Rp 230 triliun lebih. Angka itu jauh lebih banyak dari
pemasukan kunjungan 6,5 juta wisatawan asing yang hanya menghasilkan
Rp 65 triliun. Menilik besarnya uang yang berputar, tentunya hal ini
menjadi potensi yang prospektif untuk dikembangkan. “Masyarakat harus
menjadi tuan rumah baik. Caranya dengan memberi rasa aman pengunjung
serta menjaga kebersihan. Juga penyediaan aksesmenuju obyek wisata
yang nyaman serta memadai,” pungkasnya.

PACITAN-Dewan Masjid Indonesia (DMI) Propinsi Jawa Timur melarang
mencari sumbangan pembangunan masjid di jalan-jalan maupun pemukiman.
Sebab, muncul kekhawatiran ada oknum yang bermain dalam proses
penggalangan dana. Seperti penyelewengan maupun pemotongan jatah
dengan alasan untuk transportasi dan lain sebagainya. “Sumbangan akan
halal jika sama-sama ikhlas. Tapi akan sebaliknya jika yang dimintai
sumbangan menjadi merasa terpaksa,” kata Ketua DMI Jatim, Syaifuddin
Nawawi, disela-sela Musyawarah Daerah DMI Pacitan.
Dikatakannya, untuk membangun sebuah masjid tidak perlu memaksakan
diri dan tahu situasi. Artinya, sebelum mendirikan masjid, masyarakat
juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Seperti, jumlah
jamaah yang akan ditampung. Secara kuantitatif jumlah masjid yang
banyak tetapi minim jamaah, jadi kurang bermanfaat. “ Jangan sampai
setiap jarak 10 atau 20 meter ada masjid, tetapi kosong tidak ada
jamaahnya,” tegas Syaifuddin.
Syaifuddin setuju jika pencarian sumbangan di jalan hingga masuk ke
pemukiman lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaat yang diperoleh.
Sebenarnya penggalangan sumbangan bisa dan cukup dilakukan di
masjid-masjid. Misalnya, dengan manajemen di internal jamaah. Jika
setiap satu orang jamaah menyumbang Rp 100 perhari, dalam jangka waktu
satu tahun jumlahnya tentu akan banyak. “Dan itu jangan dimanfaatkan
untuk yang lain. Jangan neko-neko lah,” terangnya.
Lebih lanjut Syaifuddin menjelaskan, kedepan, fungsi dan peran masjid
tidak hanya sebagai sarana ibadah, namun segi mua’amalah ikut
dikedepankan. Seperti kehidupan sosial ekonomi umat hingga
pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Dari interaksi dan kegiatan di
masjid, khususnya jamaah aghnia (orang yang mampu atau kaya), merasa
aman memberikan shodaqoh, zakat atau infaqnya. Sedangkan bagi jamaah
yang kurang mampu akan merasa lebih diperhatikan dengan berbagai
bentuk-bentuk santunan. “Di sini akan terjadi korelasi batin antara
yang kaya dengan yang miskin,” pungkasnya.

LINGKUNGAN PACITAN- Belasan warga Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo,
Pacitan, Jawa Timur mendatangi gedung dewan di Jalan A Yani.
Kedatangan mereka untuk mendengar penjelasan dari pemkab dan penambang
terkait dugaan pencemaran di sungai Lorok beberapa waktu kemarin. Dari
proses hearing diketahui, berdasarkan tes dari Kantor Lingkungan Hidup
(KLH), ditemukan usur logam berat yang larut di sungai tersebut.
“Dalam air sampel terkandung unsur logam berat,” kata Bambang
Supriyoko, Kepala KLH dalam hearing antara DPRD, warga dan investor
tambang di gedung dewan, Jum’at (30/10).
Dari hasil tes yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup (KLH), diketahui
derajat keasaman (PH) air tinggi, yakni 3,5. Jauh dari ambang batas
normal PH di kisaran 6,5 sampai 8,5. Untuk menjadi sebuah kesimpulan,
hasil tes itu masih akan dibandingkan dengan hasil uji laboratorium di
Yogyakarta dan Surabaya. Hasilnya baru bisa diketahui sekitar 20 hari
paska pengambilan sampel. Diharapkan, hasil tes akan menjadi pijakan
untuk mengambil kebijakan maupun keputusan menyangkut klaim warga atas
dugaan pencemaran oleh aktivitas penambangan di Desa Kluwih, Kecamatan
Tulakan.
Dikatakan Bambang, akibat larutnya unsur logam berat tersebut, terjadi
rona alam, yakni berubahnya warna air. Padahal disekitar aliran sungai
banyak dibangun sumur-sumur yang digunakan warga sebagai sumber air
baku. Seperti untuk, mencuci, mandi dan memasak. Diperkirakan, sumur
ikut tercemar akibat ekses resapan dari air di aliran sungai. Dan ini
kerap kali terjadi jika turun hujan deras yang menyebabkan banjir.
“Hujan yang tidak teratur memperparah kondisi ini. Jika hujan terus
turun, derajat keasaman akan berkurang.”
Diakuinya, kejadian ini sudah kali kedua terjadi. Pertama terjadi
tahun 2008 lalu dan yang kedua tanggal 11 Oktober kemarin. Sebenarnya,
pihak KLH dan Dinas Pertambangan telah turun ke lokasi sungai seperti
yang dilaporkan warga. Meski tidak berhasil mendapati ikan yang mati,
mereka kemudian mengambil sampel air untuk diteliti. “Sayang
laporannya agak terlambat sehingga bukti kurang signifikan,” papar
Bambang.
Selain mencemari sungai dan sumur, limbah juga mengalir ke sawah-sawah
milik warga. Tentunya hal ini membuat warga was-was. Sebab,
dikhawatirkan unsur racun yang terbawa air akan terserap dalam tanaman
pangan sehingga dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan gangguan
kesehatan. Warga meminta pada PT. Gemah Limpah Internusa (GLI),
investor pertambangan, untuk secepatnya membangun fasilitas Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum memasuki masa tanam.
Tidak itu saja, sebelum IPAL jadi, semua aktivitas penambangan
sementara harus dihentikan. Jika upaya mereduksi limbah tidak
dilakukan, warga mengancam akan menutup satu-satunya akses jalan
menuju areal pertambangan. “Tanggal 22 kemarin kita sudah lakukan
aksi. Jika pembangunan IPAL tidak segera dilakukan, jalan akan kembali
kami tutup,” terang Kepala Desa Cokrokembang, Gunardi.
Menanggapi tuntutan warga itu, General Manger PT. GLI, Delvis K
Irianto menyatakan kesanggupannya untuk segera membangun fasilitas
IPAL. Sesuai saran dari pemkab, nantinya pembangunan instalasi
pengolahan limbah akan melibatkan pihak ketiga, yaitu konsultan
lingkungan hidup. Bahkan ia berjanji dalam satu atau dua minggu
mendatang pembangunan akan dimulai. “Kita sudah koordinasi dengan
dinas dan istansi terkait,” jelasnya.

PEMERINTAHAN PACITAN – Ternyata, sebagian proyek yang dibiayai APBD Kabupaten
Pacitan tahun 2009, bermasalah. Selain molor waktu pengerjaannya,
kualitas proyek dinilai kurang bagus. Bahkan, ada proyek bangunan yang
sudah rusak sebelum diresmikan. Hal itu diungkapkan Bupati Pacitan, H.
Sujono, setelah beberapa hari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke
sejumlah lokasi proyek. “Proyek yang tidak beres, jumlahnya cukup
banyak,” kata Sujono, kemarin (28/10).
Bupati mencontohkan, adanya jalan beraspal yang sudah ditumbuhi
rumput. Padahal baru selesai dikerjakan. Tentu saja, kualitas proyek
tersebut merugikan masyarakat. Sebab, proyek pembangunan diperuntukkan
masyarakat. “Kalau rekanan kelewatan, pemkab akan memblacklist,”
tandasnya.
Penegasan itu bukan tanpa alasan. Selama ini, pemkab, sudah memberikan
keleluasaan pada pemborong untuk menggunakan anggaran sampai habis.
Kenyataannya, masih ada kualitas proyek yang mutunya jelek. Karena
itu, ke depan, pemkab akan mengurangi plafond proyek. Hal itu
dilakukan sebagai shock therapy pada pemborong nakal. Sebaliknya,
pemkab akan lebih banyak meluncurkan proyek swakelola berbasis
masyarakat. Pola swakelola tidak saja menghemat anggaran. Tetapi,
kualitas bangunan juga relatif lebih baik, lantaran masyarakat ikut
bertanggung jawab.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PU dan Binamarga Kabupaten
Pacitan, Budiyanto mengatakan, kualitas proyek sebenarnya sudah
memenuhi standar. Namun, memang ada diantaranya yang molor
pengerjaannya, proyek infrastruktur jalan. Itu pun jumlahnya hanya
tiga paket. “Rata-rata suplai aspal ‘hot mix’ terlambat,” kata
Budiyanto.
Sebenarnya, sistem pengawasan proyek, telah dilakukan secara terpadu.
Tim evaluasi dan monitoring proyek, juga memberikan laporan resmi,
terkait kualitas proyek telah memenuhi ambang batas. Hanya, terkait
pengawasan memang ada kendala yang dihadapi petugas.
Idealnya, satu paket proyek diawasi oleh satu dua orang pengawas.
Sedang pengawas jalan hanya terdapat sekitar 15 orang petugas. Dari
sejumlah itu harus mengawasi sekitar 50 paket proyek lebih. “Kita
akui, dari sisi pengawasan masih ada kelemahan”.
Lebih lanjut, Budianto mengungkapkan, sesuai data didinasnya, total
anggaran proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan untuk tahun
anggaran 2009 ini mencapai Rp18 miliar. Dan itu terbagi menjadi 50
paket lebih. Sedang sesuai data, hingga akhir tahun 2008, panjang
jalan kabupaten di Pacitan mencapai 798 kilometer. Dari jumlah panjang
itu, 33,1 persen diantaranya dalam kondisi rusak, 21,9 persen dalam
kondisi sedang, dan sisanya sebanyak 45 persen dari total panjang
jalan kabupaten itu masih dalam kondisi baik.”Kondisi jalan yang masuk
kategori rusak dan sedang, saat ini mulai diperbaiki secara bertahap,”
pungkasnya.

BERITA PACITAN- Sebanyak 8 orang calon jamaah haji asal Kabupaten Pacitan
dipastikan tidak berangkat ke tanah suci tahun ini. Ada beberapa hal
yang menyebabkan mereka urung menunaikan ibadah haji, seperti
meninggal dunia, ditunda hingga keterlambatan administrasi. “Yang
meninggal berjumlah 3 orang. Satu orang lainnya terlambat mengurus
administrasi, sisanya ditunda,” kata Kasi Haji Kantor Departemen Agama
Pacitan, Moh. Nurul Huda, Selasa (27/10).
Tahun 2009, Pacitan memberangkatkan 136 calon jamaah haji dari 144
orang yang terdaftar sebelumnya. Mereka dijadwalkan berangkat menuju
embarkasi Surabaya pada Kamis malam (29/10) dan tergabung dalam kloter
25. Selanjutnya, sesuai jadwal Sabtu pagi (31/10) mereka bertolak
menuju Arab Saudi. Nantinya, kontingen Pacitan akan bergabung dengan
calon jamaah haji dari Probolinggo yang berjumlah 300 serta dari
Surabaya. “Berangkat dari Juanda sekitar jam 6 pagi,” ujar Huda.
Diantara rombongan duta ibadah ke tanah suci, Ismi, 80, asal Desa
Bangunsari, Kecamatan Kota Pacitan menjadi calon jamaah haji tertua.
Sedangkan Sigit Naifi, 20, dari Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari
menjadi yang termuda. Dari total 136 orang yang berangkat, sebagian
besar jamaah laki-laki, yakni 74 orang. Diperkirakan, mereka akan
kembali ke tanah air tanggal 10 Desember mendatang.
Dikatakannya, sebelum calon jamaah haji diberangkatkan, telah melalui
berbagai tahapan. Mulai administratif hingga tes kesehatan. Khusus di
kesehatan, mereka telah melakukan cek yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari Puskesmas. Tidak itu saja, pemeriksaan ulang juga
dilakukan di RSD Pacitan. “Calon jamaah haji juga mendapat vaksin
meningitis dan influnza seperti yang disyaratkan pemerintah sana (Arab
Saudi-red).”
Terkait antrian, Huda menjelaskan, bagi masyarakat yang mendaftar
tahun ini dipastikan baru bisa berangkat pada tahun 2016 mendatang.
Sebab, kuota untuk Jawa Timur hanya 34 ribu hingga 36 ribu jamaah.
Jumlah tersebut diperebutkan oleh 38 kabupaten dan kota. Mengenai
biaya, ia mengatakan besarnya antara Rp 36 juta sampai Rp 37 juta.
Diperkirakan, angka nominal biaya haji akan terus mengalami kenaikan
sekitar Rp 5 juta pertahun. “Tahun ini baru ada 15 orang yang
mendaftar,” jelasnya.
Quick Reply

LINGKUNGAN PACITAN – Puluhan warga Desa Kluwih Kecamatan Tulakan dan Desa
Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, beramai-ramai memblokir akses
jalan menuju lokasi penambangan PT. Gemilang Limpah Internusa (GLI),
Selasa (27/10). Pasalnya, warga ingin bertemu dengan pimpinan
perusahaan tambang. Akibat pemblokiran jalan menggunakan balok kayu
itu, sejumlah dump truk pengangkut material tambang tidak bisa
beraktivitas. “Ini bukan demo. Tetapi, upaya warga mempertanyakan
haknya,” kata Sungkono,56, salah seorang warga Kluwih, Selasa,(27/10).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 08.00 wib itu, merupakan spontanitas
warga. Satu per satu warga berkumpul disalah satu titik jalan menuju
lokasi tambang. Lalu, dengan gotong-royong, warga memasang balok kayu
di jalan yang selebarnya sekitar 3 meter itu. Padahal, jalan itu
merupakan jalur utama menuju lokasi penambangan. Pun demikian, masih
bisa dilewati oleh sepeda motor.
Sebelum aksi dimulai, warga memperingatkan para pengemudi truk maupun
pekerja tambang yang membawa kendaraan roda empat untuk segera
mengeluarkan kendaraannya dari lokasi penambangan. Tujuannya, agar
kendaraan itu idak terjebak di lokasi penambangan. Sebab, warga
sepakat, tidak akan membuka jalan sebelum ada kepastian terkait ganti
rugi.
Dijelaskan Sungkono, sejak PT. GLI melakukan aktivitas penambangan
sekitar 2 tahun lalu, masih banyak warga yang belum mendapatkan biaya
ganti rugi. Paling tidak, baru ada sekitar 7 orang warga yang
mendapatkan ganti rugi. Sedang 42-an orang warga di dua desa, mengaku
belum mendapatkan ganti rugi. Padahal, tanah miliknya sudah diterowong
diambil bahan tambangnya. “Dua tahun lebih kami bersabar menunggu
kepastian ganti rugi”.
Pemblokiran akses jalan, juga sudah pernah dilakukan warga tahun lalu.
Tetapi, setelah ada pembicaraan, warga pun membuka akses jalan
tersebut. Tetapi, setelah satu tahun tidak ada kepastian, warga pun
kembali menutup akses jalan menuju lokasi penambangan. Dengan tujuan,
direktur PT. GLI turun ke lokasi dan melakukan pembicaraan dengan
warga. Upaya warga itu lantaran warga mengaku kesulitan menemui
direkturnya.
Diperkirakan, selama dua tahun lebih melakukan kegiatan penambangan,
PT. GLI sudah mengeksploitasi sekitar 45 ribu ton bahan tambang.
Dengan perhitungan, setiap hari, rata-rata terdapat 8 dump truk
lalu-lalang mengangkut penuh bahan material tambang. Mengenai kegiatan
penambangan, warga tidak menyoal. Sebab, itu menyangkut perut ratusan
pekerja tambang. “Kami ingin ada kesepakatan yang jelas dan riil dari
PT. GLI. Jika sudah jelas, warga akan membuka akses jalan dan
mendukung kegiatan itu,” kata beberapa orang warga lainnya.
Memang, sebagian warga sudah mendapatkan ganti rugi. Mereka
mendapatkan biaya ganti rugi berkisar Rp 32,5 juta. Sedang sebagian
besar lainnya mengaku belum ada kejelasan. Itulah sebabnya, sebagian
warga ada yang meminta biaya ganti rugi berdasarkan perolehan galian
tambang per kilogram. Namun, ada juga minta biaya sewa tanah satu
tahun sekali.
Karena hingga siang hari keinginan bertemu langsung dengan bos PT. GLI
gagal, warga pun sepakat mengusung persoalan itu ke DPRD. Dengan
harapan, DPRD bersedia memfasilitasi permasalahan tersebut. Sehingga
masalah penambangan segera selesai. Terlebih, dulu, keinginan warga
sudah pernah disampaikan dan hanya mendapat jawaban ‘iya’.
Kenyataannya, dua tahun lebih belum juga ada realisasi. “Rencananya,
besok Jumat (30/10) ada dialog dengan PT. GLI yang difasilitasi
Dewan,” kata Sungkono.
Sementara, Direktur PT. GLI, Delvis K. Irianto, ketika dihubgungi
koran ini via HP, mengaku tengah dalam perjalanan ke luar Kota, menuju
arah Cilacap, Jawa Tengah. Sehingga, tidak bisa menemui warga. Hanya,
seharusnya, warga bisa menemui stafnya terlebih dulu. Lalu
menyampaikan persolan yang disoal warga. Tentunya, permasalahan yang
disampaikan warga akan diteruskan ke pimpinan. “Ada banyak staf di
kantor. Ada Mr. Lee, yang menganntikan saya,” kata Delvis.
Terkait aksi penutupan jalan menuju lokasi penambangan, ia mengaku
terkejut. Sebab, aksi itu jelas mengganggu kegiatan penambangan.
Padahal, mengenai tuntutan warga terkait ganti-rugi, pemahaman yang
harus dibiacarakan. Sebab, berdasarkan aturan di Dinas Pertambangan
dan BPN, bagian di dalam tanah (dalam kedalaman tertentu), milik
negara. Sedang di permukaan atas amilik masyarakat. “Kalau tanah
masyarakat di permukaan, semuanya sudah diganti rugi”.
Begitu juga mengenai tudingan kegiatan penambangan timahnya mencemari
sungai. Semua itu masih harus dibuktikan dan didukung dengan argumen
yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. “Ada yang bilang banyak
ikan mati. Ada lagi yang ngomong ada ayam mati setelah makan ikan.
Lha, mana buktinya? Saya kan bingung,” terangnya.
Lebih lanjut, Delvis juga mengungkapkan, dirinya hanya sebagai
direktur. Artinya, semua persoalan yang muncul tentu akan dilaporkan
pada bos-nya di China. Dan tentunya, semua akan diputuskan setelah
dipelajari dengan teliti dan cermat.
Ditempat terpisah, Ketua DPRD Pacitan, Soetopo membenarkan dewan akan
memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pihak PT. GLI. Hanya,
pelaksanannya dijadwalkan Jumat (30/10). “Kami tidak mengabaikan
persoalan masyarakat. Kami hanya mengatur jadwal saja,” kata Soetopo
yang keberatan dengan judul berita di Radar Madiun, kemarin.

PARIWISATA PACITAN – Guna meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata,
Pemerintah Kabupaten Pacitan, menempuh langkah diversifikasi. Salah
satunya dengan melakukan penganekaragaman tujuan wisata. Diharapkan,
langkah itu mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD). “Sekarang
tengah mengembangkan desa wisata,” kata Kabid Pengembangan Pariwisata
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudperpora),
Rahmat Dwiyanto, Senin (26/10).
Ada beberapa desa yang akan disulap menjadi aset wisata. Seperti di
wilayah barat ada Desa Piton dan Kendal (Kecamatan Punung) serta Desa
Sendang (Kecamatan Donorojo). Sedangkan di wilayah utara yakni Desa
Karangrejo (Kecamatan Arjosari). Yang terakhir dan baru dirintis
adalah Desa Purwoasri di Kecamatan Kebonagung. “Desa Purwoasri
nantinya diproyeksikan untuk kerajinan gerabah seni,” terang Rahmad.
Dikatakannya, rintisan desa wisata untuk Kecamatan Kebonagung ini
sekaligus untuk mendukung dan memasarkan obyek-obyek wisata lainnya,
baik yang bernuansa alam maupun spiritual. Seperti, pertapaan Gunung
Limo, Desa Sidomulyo maupun Pantai Kaliwuluh di Desa Klesem. Saat ini,
keberadaan pantai Kaliwuluh cukup dikenal. Khususnya bagi para pecinta
olahraga selancar air, baik dari peselancar lokal maupun mancanegara.
“Jadi para wisatawan ketika berkunjung bisa menikmati banyak obyek
wisata yang beragam di Kebonagung.”
Tidak itu saja, mulai tahun depan Disbudperpora juga akan
mengembangkan lokasi wisata pemandian air hangat di Kecamatan
Arjosari. Rencananya, di lokasi itu akan dioperasikan spa dengan
baiaya yang cukup murah. Tentu ini menjadi terobosan menarik bagi
pemasaran produk pariwisata. “Dijamin lebih murah dari spa di
kota-kota. Dengan tiket Rp 10 ribu pengunjung bisa memanfaatkan spa di
kompleks pemandian air hangat,” papar Rahmad.
Lebih lanjut Rahmad menjelaskan, pembangunan bidang pariwisata bukan
lagi mutlak milik pemerintah namun juga harus melibatkan pihak swasta
dan masyarakat sebagai subyeknya. Dari beberapa lokasi desa wisata
yang sudah ditetapkan, beberapa diantaranya kurang begitu diminati
pengunjung, khususnya desa-desa diwilayah barat Pacitan. Oleh sebab
itu, terkait manajemen pengelolaan, pihaknya telah melakukan evaluasi
terhadap desa yang bersangkutan agar terobosan upaya ini tidak jalan
ditempat. “Sesuai evaluasi, beberapa hal harus dibenahi.”
Pada tahun ini, sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD,
Disbudperpora ditargetkan menyumbang PAD sebesar Rp 750 juta. Target
itu sendiri bisa terpenuhi, bahkan over. Jumlah tersebut terbanyak
berasal dari obyek-obyek wisata yang dikelola pemkab, yakni Rp 500
juta. Sementara Rp 300 juta disumbang pihak swasta yang mengelola
Pantai Teleng Ria, Pacitan. “Target PAD bisa kita penuhi hingga
mencapai Rp 800 juta,” jelas Rahmad.

DPRD PACITAN – Indikasi pencemaran limbah penambangan timah PT. Gemilang
Limpah Internusa (GLI), di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, Pacitan,
berbuntut. Sekitar 20-an orang perwakilan warga Desa Cokrokembang,
Kecamatan Ngadirojo, meminta dialog dengan DPRD. “Secara resmi, warga
sudah mengirim surat ke Dewan pada Jumat (23/10),” kata Hariawan,
salah seorang tokoh masyarakat Desa Cokrokembang, Senin (26/10).
Mantan anggota Dewan (periode 1999-2004) ini mempertanyakan penundaan
dialog. Sebelumnya, warga medapat jawaban dari DPRD tentang
pelaksanaan dialog yang bakal dilakukan Selasa (27/10). Tetapi,
tiba-tiba ditunda Jumat (30/10). “Tentu saja warga mempertanyakan
penundaan itu,” imbuh Hariawan.
Diakuinya, selama ini warga sangat bersabar dan mendukung kegiatan
penambangan timah tersebut. Hanya, warga meminta kesungguhan pihak
penambang dalam penanganan limbah dan perbaikan jalan. Sebab, limbah
tambang sudah berdampak terhadap lingkungan.
Dijelaskan, hujan pertama beberapa hari lalu, membawa limbah mencemari
sepanjang sungai. Sehingga, banyak ikan yang mati. Hanya, warga tidak
sempat mengabadikan matinya ikan-ikan tersebut. Tetapi, banyak warga
yang melihat sendiri matinya ikan di sepanjang sungai Cokrokembang.
“Kejadian itu tidak kali pertama ini saja. Dulu, juga pernah seperti
itu”.
Diduga kuat, kematian ikan itu lantaran sistem pengolahan limbah
tambang tidak sempurna. Terbukti, air sungai berubah warna kekuningan.
Bahkan, pasir dan batu sungai juga mengalami perubahan warna.
Dikhawatirkan, jika limbah tidak ditangani sempurna, dalam waktu lama
merusak lingkungan dan merugikan warga. Terlebih, tidak sedikit warga
yang masih memanfaatkan air sungai tersebut.
Sekretaris DPRD Pacitan, Mawardi, membenarkan penundaan dialog dengan
warga Cokrokembang terkait masalah limbah penambangan timah. Tetapi,
penundaan itu bukan upaya mengulur-ulur pelaksanaan dialog. Melainkan,
ada beberapa pertimbangan dengan mengacu skala prioritas. “Dialog
ditunda Jumat (30/10), bukan dibatalkan,” kata Mawardi, kemarin
(26/10).
Dijelaskan, penundaan itu lantaran banyaknya agenda penting yang harus
segera diselesaikan. Diantaranya, menyusun alat kelengkapan Dewan.
Sebab, alat kelengkapan yang sudah terbentu baru komisi-komisi. Sedang
badan anggaran, legislasi, musyawarah dan badan kehormatan masih
proses. Direncanakan, kelengkapan badan-badan itu tuntas
diparipurnakan pada Kamis (29/10). “Sehingga, Jumat baru bisa
mengadakan dialog. Dan penundaan itu sudah disampaikan ke Kepala Desa
Cokrokembang”.
Perlu diketahui, persoalan dugaan pencemaran sungai Cokrokembang sudah
ditindaklanjuti survey dan pengambilan sampel oleh Kantor Lingkungan
Hidup dan Dinas Pertambangan setempat. Hanya, sejauh mana hasil sampel
belum diketahui. Dan sebagai solusi, pemkab memasok bantuan air bersih
bagi warga. Bahkan, dinas terkait sudah meminta PT. GLI segera
memperbaiki sistem pengolahan limbah.

Tangkal Kehamilan, Gelar Penyuluhan Reproduksi
KESEHATAN PACITAN-Maraknya kehamilan di luar nikah yang dialami pelajar
setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), membuat banyak kalangan
miris. Tentu saja, hal itu tidak saja merugikan pelajar seniri.
Tetapi, juga keluarga dan lingkungan, baik tempat tinggal maupun
lembaga sekolah. Penyuluhan reproduksi yang dilakukan PMR SMPN 1
Pacitan, Sabtu (24/10) malam, di aula, kemarin, merupakan salah satu
upaya mencegah perilaku seks pranikah. “Kegiatan itu merupakan
rangkaian ujian pengambilan syal PMR dan reorganisasi pengurus,” kata
Murni, salah seorang Pembina PMR SMPN 1 Pacitan, kemarin (24/10).
Dijelaskan, kegiatan itu memang sudah beberapa kali dilakukan.
Tujuannya, memberikan informasi sejak dini pada para siswi seputar
reproduksi. Sehingga, pelajar mendapatkan pemahaman yang benar tentang
reproduksi. Tujuannya, mencegah para pelajar melakukan pernikahan di
usia muda serta memahami bahaya seks pranikah.
Hal senada diungkapkan dr. Hendra Purwaka, pembicara penyuluhan
reproduksi. Reproduksi, sangat penting dipahami remaja. Khususnya,
tentang perilaku seks diusia dini. Sehingga, dengan penjelasan
gambling yang disertai pemutaran film, semakin memperjelas remaja.
“Melahirkan itu sakit dan ada tanggung jawab. Tentunya, semua harus
dipersiapkan dengan matang,” kata Hendra.
Diakui, sebenarnya, dokter yang aktif diorganisasi PMI ini, akan
memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Tetaapi,, lantaran tema
itu sudah terlalu sering disampaikan. Disisi lain, tidak semua pelajar
menjadi pecandu atau pemakai narkoba. Berbeda dengan reproduksi, mulai
dari seks, hingga proses kehamilan, tentunya semua wanita ditakdirkan
mengalami.
Hendra mengaku gundah melihat kondisi sekrang ini. Apalagi, jika
terdapat remaja putri seolah tidak ada rasa khawatir tantang masa
depannya. Salah satu contoh kasusnya adalah adanya remaja yang hamil
sebeljum nikah. Bukan saja berat resiko dan dosanya. Tetapi,
menunjukkan tidak adanya rasa hormat oleh lawan jenisnya
Karena itu, Hendra berharap semua pihak, mulai orang tua, lingkungan
sekolah dan lingkungan tempat tinggal, harus mampu menciptakan suasana
kondusi. Paling tidak, orang tua atau lembaga pendidikan harus
menjelaskan arti seks secara benar. Misalnya, dengan memberikan
informasi tentang seks. Misalnya, penjelasan fungsi alat-alat kelamin
yang bisa menyebabkan kehamilan dan sebagainya.
Memang, dalam kegiatan penyuluhan yang diikuti oleh sekitar 230 orang,
menarik antusias pelajar. Tak pelak, dalam sesi pemutaran video yang
menampilkan proses panjang sebuah kehamilan, membuat ratusan peserta
menjadi riuh. Bahkan, ketika menjelaskan alat reproduksi, bebeapa anak
perempuan banyak yang menutup mata. “Asyik, Mas. Baru kali ini lihat
gambar gituan dengan jelas dan gamblang,” kata beberapa anak
bersamaan.

KESEHATAN PACITAN - Akhir-akhir ini, pengeluaran obat yang diperuntukkan bagi
penderita gangguan kejiwaan disejumlah kecamatan, di Kabupaten
Pacitan. Hal itu terlihat dari daftar pengeluaran obat yang
menunjukkan adanya peningkatan sekitar 5 – 10 persen.
Sumber di Dinas Kesehatan Pacitan, menyebutkan ada beberapa puskesmas
besar yang menunjukkan peningkatan. Diantaranya, di Puskesmas
Arjosari, dan juga Puskesmas Pringkuku. Beberapa puskesmas lainnya
juga menunjukkan adanya peningkatan. Hanya jumlahnya masih belum
didata secara rinci prosentasenya.
Menariknya lagi, jumlah itupun hanya berasal dari penderita atau
keluarga penderita yang proaktif berobat ke Puskesmas. Artinya, masih
banyak jumlah penderita gangguan kejiawaan lain yang kurang proaktif
atau sengaja dibiarkan oleh keluarganya karena kondisinya sudah parah.
Di Puskesmas Pringkuku, misalnya, dalam sebulan, rata-rata menerima
satu hingga tiga laporan adanya penderita baru gangguan kejiwaan.
Sehingga, dalam kurun waktu satu tahun, terdapat sekitar 25 orang
penderita yang menjalani rawan perawatan. Meski ada diantara pasien
yang dinyatakan sembuh, namun beberapa penderita diantaranya harus
dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Solo (Jawa Tengah) maupun
Yogyakarta karena kondisinya sudah parah.
Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas
Kesehatan Pacitan, dr Hendra Purwaka, membenarkan adanya trend
meningkat penderita gangguan jiwa. Hanya, mengenai data pasti, baik
jumlah penderita, latar belakang pasien dan sebagainya masih dilakukan
pencatatan. “Memang ada peningkatan konsumsi obat bagi gangguan
kejiwaan, seperti di Puskesmas Kecamatan Arjosari,” katanya, Minggu
(25/10).
Dikatakan Hendra, ada berbagai macam penyebab gangguan kejiwaan.
Selain psikologis, gangguan terjadi juga karena faktor genetik.
Dinamisasi kehidupan sosial diperkirakan menjadi salah satu faktor
pencetus tidak stabilnya kondisi kejiwaan seseorang. Misalnya, tekanan
karena sulitnya memperoleh pekerjaan dan pergeseran trend gaya hidup.
“Namun bisa juga gangguan kejiwaan merupakan penyakit bawaan atau
keturunan,” papar Hendra.
Tidak itu saja, masalah ekonomi juga kerap kali berujung pada
menumpuknya beban psikologis. Pola hidup konsumtif sebagai akibat dari
semakin majemuknya interaksi sosial maupun terpaan media ikut
mendorong pertumbuhan gangguan kejiwaan. Meski tidak berlaku mutlak,
hal-hal yang bersifat eksternal ini bisa mempengaruhi pemikiran
individu untuk berharap lebih. Padahal, kenyataan yang ada tidak
mendukung. “Adakalanya, masalah keluarga, seperti perceraian membuat
salah satu pihak tertekan hingga batas kemampuannya,” jelas Hendra.
Lebih lanjut, dokter yang juga aktif di organisasi PMI ini, mengajak
masyarakat untuk belajar bersabar, memahami proses dan berpikir
realitas. Sebab, sangat mungkin, jumlah penderita gangguan jiwa dari
tahun ke tahun akan terus mengalami peningkatan. Seiring dengan
semakin beratnya beban hidup yang dialami masyarakat. Misalnya,
naiknya harga-harga kebutuhan, yang ditambah dengan
permasalahan-permasalahan keluarga dan lingkungan, bisa juga memicu
munculnya penyakit gangguan kejiwaan.
Karena itu, ada baiknya masyarakat yang merasa mengalami beban berat,
memeriksakan sejauh mana tingkat kegilaannya. Atau paling tidak
melakukan konsultasi dengan psikolog atao psikiater. Sehingga, bisa
diketahui sejak dini, jika mengalami gangguan jiwa. “Semua penyakit,
termasuk gangguan kejiwaan, ada tahapan dan tingkatannya. Mulai
stadium dini hingga parah,” pungkas Hendra.