Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 90.40 Mhz

Archive for November, 2009

BERITA PACITAN – Sebagian warga Lingkungan Bleber, Kelurahan Sidoarjo,
Kec./Kab. Pacitan, batal menikmati pembagian daging kurban pemberian
dari masjid setempat. Pasalnya, sesaat setelah dimasak, daging
tersebut timbul tulisan seperti huruf Arab. Bahkan, sepintas, daging
itu seperti bertuliskan Allah. “Baru kali ini saya menemukan daging
aneh tersebut,” kata Suluri, warga Bleber, Kelurahan Sidoarjo yang
batal mengolah daging sapi pemberian dari masjid itu.
Lantaran penasaran, daging pun diiris-iris menjadi beberapa bagian.
Namun, irisan daging itu juga tetap saja seperti bertuliskan Arab.
Anehnya lagi, semakin diiris tipis, tulisan itu berwarna putih, tembus
pandang.
Tentu saja, warga pun memilih menyimpan daging aneh itu. Bahkan, ada
yang mengeringkannya atau menyimpannya. Sebab, mereka meyakini daging
itu memiliki kegunaan tersendiri. Misalnya, bisa menyembuhkan penyakit
tertentu atau membwa berkah.
Tak pelak, kabar itu pun cepat tersiar dan membuat sejumlah warga
berdatangan untuk melihatnya. Beberapa diantaranya ada yang memotret.
Namun, ada juga yang mengambilnya sedikit, untuk dimakan. Dengan
harapan, penyakit menahun yang dideritanya sembuh.
Tetapi, lantaran sudah beberapa hari (sekitar 3 hari), dan hanya
diletakkan di piring terbuat dari plastik, daging pun mulai berbau.
Kendati begitu, bau tidak sedap tak menghalangi keinginan warga
melihat atau memegangnya. Bahkan, ada yang nekat meminta untuk
dimakan.
Sejumlah warga menuturkan, ketika sapi lokal terebut disembelih
sebagai hewan kurban di masjid setempat, sapi itu tidak langsung mati.
Tetapi, proses kematiannya cukup lama, sekitar satu jam. Hanya, ketika
itu warga tidak melihat sebuah keanehan.
Kendati daging dibagikan pada warga, namun tidak semuanya mendapatkan
daging aneh itu. Terbukti, hanya ada dua warga yang mendapatkannya.
Yakni, Suluri dan tetangganya. Pun demikian, keduanya mengaku tidak
tahu akan diapakan daging aneh itu. Apakah akan diawetkan atau
dibiarkan begitu saja. Yang jelas, setiap hari, beberapa orang warga
sekitar ingin melihat daging aneh itu.

PEMERINTAHAN PACITAN – Menjelang penjaringan bakal calon (Balon) bupati Pemilu
Kepala Daerah (Pemilukada), ada indikasi keberadaan kepala desa
(kades) mulai terkotak-kotak. Bahkan, beberapa hari terakhir ini,
sejumlah kades mengadakan pertemuan dengan sejumlah kandidat. “Memang
benar ada kegiatan pertemuan dengan salah satu kandidat. Saya juga
diundang,” kata Kades Widoro, Kec./Kab. Pacitan, H. Djazuli, kemarin.
Diakui, pertemuan yang disebut-sebut sebagai kegiatan silaturahmi
antara beberapa kades dan salah satu kandidat itu, menimbulkan
pertanyaan dari kades lainnya. Diantaranya, apakah pertemuan itu
merupakan bentuk dukungan atau sekadar kegiatan silaturahmi saja.
Sebab, kades tidak boleh menjadi tim sukses atau pun terlibat kampanye
Pemilukada.
Tentu saja, kegiatan itu membuat sejumlah pengurus Korcam Forum
Komunikasi Kepala/Perangkat Desa (FKKD), meminta klarifikasi kegiatan
itu. Artinya, apakah kelompok kades itu sudah mewakili kades secara
keseluruhan atau hanya kelompok tertentu saja. Sebab, di Kabupaten
Pacitan terdapat 166 kades. “Rencananya, minggu depan, sejumlah korcam
akan mengadakan pertemuan untuk klarifikasi,” terang Ketua FKKD
Pacitan ini.
Pertimbangannya, jika tidak segera dilakukan klarifikasi, akan terjadi
sejumlah kegiatan serupa yang melibatkan kelompok kades lainnya.
Sehingga, keberadaan kelompok-kelompok itu bisa berdampak
ketidakharmonisan di intern FKKD sendiri. “Kalau ada kades yang secara
pribadi mendukung salah satu kandidat tidak masalah. Hanya, persatuan
dan kebersamaan FKKD harus tetap dijaga,” tandas Djazuli.
Lebih lanjut, kades yang pernah menjadi bintang iklan obat ini
mengingatkan tujuan dibentuknya FKKD. Diantaranya adalah menjalin
komunikasi yang baik antara kepala desa maupun perangkat desa. Dan
selama ini, FKKD selalu berorientasi memperjuangkan nasib kades dan
perangkatnya. Baik mengenai Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemeritnah
Desa (TPAPD), Alokasi Dana Desa (ADD) maupun fasilitas penunjang
lainnya.
Karena itu, pesta demokrasi Pemilukada nanti, jangan sampai membuat
hubungan antar kades, khususnya yang terhimpun dalam FKKD menjadi
terpecah atau terkotak-kotak. Sebab, Pemilukada merupakan rangkaian
program pembangunan daerah, yang sifatnya sesaat.

PENDIDIKAN PACITAN – Guna meningkatkan kualitas guru, Dinas Pendidikan Pacitan,
mengadakan tes kompetensi professional guru mata pelajaran Ujian
Nasional, Sabtu (28/11). Dalam kegiatan itu, diikuti sekitar 981
orang guru mata pelajaran. “Program ini sudah direncanakan satu tahun
lalu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pacitan, Heru Wiwoho, kemarin
(28/11).
Dijelaskan, jumlah peserta sebanyak itu berasal dari tingkatan lembaga
sekolah. Dengan rincian, guru SMP sebanyak 648 orang, SMA 181 orang
dan guru SMK sebanyak 152 orang. Untuk SMP, ada lima mata pelajaran.
Yakni, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA Biologi dan
IPA Fisika. Tingkat SMA terdiri Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA,
Matematika, Biologi, Ekonomi, Fisika, Geografi, Kimia dan Sosiologi.
Sedang untuk SMK hanya Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan
Matematika.
Selama ini, Dinas Pendidikan lebih cenderung berkonsentrasi pda
pembangunan fisik. Diantaranya membangun atau pun merehap sejumlah
ruang kelas sekolah. Selain itu, juga melakukan penambahan jumlah guru
berikut dengan penataan mengajar guru. Karena itu, kegiatan berikutnya
adalah meningkatkan kualitas guru. Khususnya, guru mata pelajaran yang
diikutkan dalam ujian nasional.
Upaya itu, merupakan langkah awal dalam meningkatkan kualitas
pendidikan secara umum di Pacitan. Disisi lain, juga sebagai referensi
data untuk melangkah pada program berikutnya, seperti
pelatihan-pelatihan. Paling tidak, hasil tes kompetensi tersebut,
dijadikan rujukan Dinas Pendidikan untuk memberikan analisa terkait
kualitas guru mata pelajaran. “Kegiatan ini bekerja sama dengan
Universitas Surabaya (Unesa)”.
Sementara, Suroso, salah seorang Dosen Unesa, mengungkapkan, tes
kompetensi di Pacitan ini merupakan kali ketiga di Jawa Timur, setelah
Surabaya dan Jombang. Tujuannya adalah melakukan pemetaan guru secara
riil. Artinya, dengan tes tersebut akan diketahui sejauh mana kekuatan
dan kelemahan guru mata pelajaran ujian nasional. “Ada dua hal materi
yang diujikan. Yakni, penguasaan materi dan scenario pembelajaran,”
kata Suroto.
Mengenai bobot soal yang diujikan sangat bervariasi, tergantung
jenjang pendidikan dan jenis mata pelajaran. Kendati waktu pengerjaan
sama selama tiga jam, namun jumlah soal berbeda, berkisar 10 sampai 21
halaman. “Idealnya, selama satu semestrer dilakukan satu kali kegiatan
pengingkatan kualitas,” terangnya.
Kegiatan itu dinilai beragam oleh guru peserta. Namun, semuanya
menilai kegiatan tersebut sangat bagus dalam upaya meningkatkan
kualitas guru. Seperti dungkapkan Nur Kasanah, Guru Matematika SMP
Muhamadiyah 2 Tulakan. “Ada 15 soal dan dua skenario pembelajaran.
Kami siap mengikuti tahapan berikutnya untuk lebih mematangkan program
tersebut,” ujarnya.

KPUD PACITAN – Pengawas Pemilu (Panwaslu) se-Jatim membuat kesepakatan
bersama dikirim ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Intinya,
anggota Panwaslu saat ini tidak akan mendaftar sebagai Pengawas
Pemilukada. “Jika nantinya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD),
membuka pendaftaran rekruetmen anggota Panwas, kami tidak mendaftar,”
kata Ketua Panwas Pacitan, Bambang Sumi Iwantoro, kemarin.
Kesepakatan itu bukan tanpa alasan. Tetapi, merujuk Peraturan Bawaslu
Nomor 15/2009. Peraturan yang merupakan perubahan (Peraturan Nomor
11/2008), tentang tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan,
pemelihan dan penetapan serta pemberhentian anggota Panwaslu.
Dimana, dalam Surat Edaran tentang pemberlakuan Peraturan Bawaslu
Nomor 15/2009 itu, terdapat sebuah klausul, bahwa uji kelayakan dan
kepatutan calon Panwaslu dilakukan 30 Oktober lalu oleh KPUD setempat.
“Pacitan belum pernah dilakukan ujji kelayakan dan kepatutan,” imbuh
Bambang.
Sesuai aturan main, masa aktif kinerja anggota Panwalu akan berakhir
31 Desember tahun ini. Sedang tahapan Pemilukada, rencananya akan
dimulai sekitar Maret tahun depan. Artinya, dengan berakhirnya masa
aktif itu, Panwaslu akan mengalami kevakuman. Disisi lain, masih ada
rentang waktu antara masa vakum dan rencana seleksi calon Panwalu yang
dilkukan oleh KPUD. “Ada baiknya menunggu saja. Sebab, kami berpegang
pada aturan Bawaslu. Selain itu, MA juga akan mengeluarkan fatwa
terkait pembentukan Panwas Pemilukada”.
Kednati begitu, Bambang menyatakan kesiapannya jika anggota Panwaslu
yang ada saat ini ditetapkan sebagai Pemilukada. Pertimbangannya,
anggota yang ada sudah pengalaman menjadi pengawas pemilu. Baik mulai
tingkat kabupaten, kecamatan sampai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
Lebih lanjut diungkapkan, pembentukan Panwaslu mulai tingkat
kabupaten, kecamatan sampai PPL bukan hal mudah. Sebagai ilustrasi,
sebanyak 171 PPL di Pacitan saat ini, masih belum semuanya memahami
kinerjanya secara maksimal. Padahal, sudah sekitar tiga kali mengikuti
rapat kerja. Tentunya, pembentukan Pengawas Pemilukada nanti, juga
akan membutuhkan waktu, pelatihan bagi anggota baru dan juga anggaran.

PACITAN – Rupanya, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih
sering menjadi persoalan. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang dijadikan
acuan penetapan PBB, kadang jauh di bawah standar. Belum lagi adanya
kesalahan nama maupun status tanah. “Kami sudah melakukan koordinasi
dengan semua kepala desa dan sekdes membahas masalah PBB,” kata Camat
Donorojo, Suharyanto, kemarin.
Diakui, tahun depan, ada kenaikan PBB. Hanya, kenaikan tersebut tidak
ditentukan dari Pusat. Melainkan didasarkan dari perhitungan riil di
lapangan. Sehingga, tidak terjadi kesalahan yang membingungkan
masyarakat. Misalnya, tanah yang tidak produktif, nilai PBB tidak
dinaikkan dan sebaliknya. “Kenaikan PBB berkisar 20 sampai 25 persen,”
imbuhnya.
Dijelaskan, dalam waktu dekat, melalui pemerintah desa, pihaknya akan
mendata tanah-tanah yang subur, strategis (di pusat pemerinahan desa),
nilai PBB akan dinaikkan. Dan kenaikkan itu juga didasarkan pada kelas
tanah, manfaat ekonomi dan pertimbangan lainnya.
Sesuai tahapan, dari 12 desa yang ada, akan dilakukan pendataan secara
bersama. Diharapkan, awal tahun depan, semua data sudah masuk
kecamatan, yang selanjutnya di teruskan ke Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). “Nantinya, DPPKA yang mengirim
data Madiun”.
Penetapan PBB yang berasal dari bawah itu, dinilai akan berdampak
positif pada kepercayaan masyarakat. Sehingga, masyarakat
berpartisipasi terkait kewajiban-kewajibannya. Dan yang terpenting
adalah terdatanya perhitungan riil mengenai kondisi tanah. Dengan
begitu tidak lagi menimbulkan kecemburuan masyarakat maupun kekeliruan
dalam penetapan nilai PBB.
Suharyanto mengungkapkan, penetapan nilai PBB tahun 2009 ini,
sebelumnya terjadi kesalahan di wilayahnya. Perhitungan awal yang
ditetapkan Madiun sebesar Rp 393.274.151. Setelah dilakukan koreksi
besarnya nilai pajak menjadi Rp 386.539.743. Sehingga, jika pajak
dinaikkan, besarnya keseluruhan berkisar Rp 480-an juta.
Sementara, bebeapa kepala desa menyambut positif penetapan pajak
dilakukan dari bawah. Dengan begitu, kecil kemungkinan terjadi
kesalahan nama, kelas tanah maupun besar pajak yang ditentukan. Disisi
lain, ada upaya partisipasi masyarakat desa dalam mengambil sebuah
kebijakan. “Masyarakat mendukung upaya itu dan akan menyelesaikannya
sesuai tahapan yang disepakati,” kata Kades Widoro, Mahmudi.

PEMILUKADA PACITAN – Rencana Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Pacitan, yang
rencananya dihelat November tahun depan, terus dilakukan pembahasan.
Seperti yang dilakukan Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) setempat,
terkait anggaran pelaksanaan. “Kami terus melakukan pembahasan
anggaran secara cermat,” kata Ketua KPUD Pacitan, Damhudi, kemarin.
Paling tidak, terkait anggaran Pemilukada, dilakukan perubahan atau
revisi sampai tiga kali ketiga. Dalam estimasi awal, KPUD mengajukan
alokasi jumlah anggaran sekitar Rp 4,7 milyar. Namun, setelah
dilakukan pembahasan mendalam, direvisi menjadi Rp 5,9 milyar.
Terakhir, jumlah anggaran yang diajukan berubah menjadi Rp 5,5 milyar.
“Perubahan ini untuk menyesuaikan dengan plot anggaran dari
pemerintah,” terangnya.
Anggaran sebesar itu, lanjut Damhudi, merupakan kebutuhan Pemilukada
untuk satu putaran. Jika dalam pelaksanaannya, berlangsung sampai dua
putaran, tetnunya KPUD akan mengusulkan penambahan dana. Tentunya,
alokasi itu akan diambil dari anggaran tahun 2011.
Hanya, mengenai usulan terakhir (Rp 5,5 milyar), KPUD belum menghitung
biaya yang dikeluarkan terkait munculnya calon independen. Artinya,
jika dalam pendafataran bakal calon (bacalon) memang muncul calon
independen, anggaran akan kembali direvisi. Bahkan, dalam melakukan
revisi itu dengan menghitung ulang kebutuhan dana untuk pembentukan
PPK/PPS serta biaya operasional verifikasi calon independen.
“Informasi yang berkembang di masyarakat, ada bacalon independen yang
akan maju di Pemilukada. Tetapi, kepastiannya masih menunggu saat
dibuka pendaftaran nanti,” papar Damhudi.
Mengenai estimasi Pemilukada putaran dua, jumlah anggarannya tidak
sebesar putaran pertama. Alasannya, di putaran ke dua nanti, jumlah
logistik tidak sebanyak putaran pertama. Sebab, calon yang maju ke
putaran dua secara otomatis lebih sedikit. Sebagai ilustrasi,
kebutuhan logistik di putaran dua, hanya berkisar pada item-item
tertentu. Seperti kertas suara dan formulir. “ Diperkirakan,
penambahannya berkisar Rp 2 miliar,” ungkapnya.
Selain pembahasan anggaran pelaksanaan Pemilukada, KPUD juga mulai
membuat jadwal pelaksanaan. Rencananya, putaran pertama dilangsungkan
pada pertengahan bulan November 2010. Sementara untuk putaran dua
direncanakan digelar lagi pada bulan Januari 2011. Sedangkan
tahapannya, akan dimulai sekitar bulan Maret 2010, menunggu penunjukan
dari DPRD Pacitan.

PACITAN – Rencana pembangunan Terminal Bus Pacitan Tipe A, mulai
mengerucut. Hal itu ditandai dengan dimulainya tahapan awal koordinasi
antara satker terkait, Camat Pacitan, Lurah Ploso dan Lurah Baleharjo.
“Saat ini sudah dilakukan sosialisasi tahap awal,” Kata Kepala Bappeda
dan Penanaman Modal, Pacitan, Edy Yunan Ahmadi, kemarin.
Tahapan awal itu, akan dirangkai kegiatan sosialisasi-sosialisasi
lanjutan. Diantaranya, pemkab akan mengundang pihak-pihak yang
terdampak langsung dalam proses perluasan pembangunan terminal, yakni
warga. Tahapan terakhir, baru dilakukan sosialisasi secara menyeluruh
dan terpadu, terkait dampak lingkungan antara pemkab dan konsultan.
Dijelaskan, mengembangkan terminal bus yang ada saat ini, merupakan
keputusan final. Sebelumnya, ada beberapa alternatif lokasi
pembangunan terminal baru tersebut. Namun, setelah dilakukan kajian
dan anlisis, keberadaan terminal bus yang sudah ada merupakan pilihan
stretegis. Selain sesuai tata ruang, juga cukup strategis bagi
pengembangan perekonomian masyarakat. “Sebenarnya, yang paling tepat
di Kelurahan Ploso. Hanya, lokasinya merupakan lahan produktif”.
Karena itu, dalam perencanaan, pengembangan perluasan terminal bus itu
nantinya akan dirangkai dengan program Jalan Lintas Selatan. Artinya,
akan dibangun akses jalan sirip yang menghubungkan terminal dengan
JLS. Terlebih, berdasarkan koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat,
terminal lama sebenarnya sudah masuk kategori Angkutan Antar Kota
Antar Propinsi (AKAP). Hanya, selama ini volume kendaraan relatif
kecil.
Disisi lain, terminal sekarang dinilai tidak memenuhi syarat secara
teknis. Misalnya, keberadaan pintu masuk dan pintu keluar terminal
berada di pinggir jalan dan satu jalan saja. Padahal, seharusnya,
pintu masuk dan ke luar harus berbeda, tidak berada pada satu jalan.
Itulah sebabnya, sesuai perencanaan akan dibuat dua pintu, yakni pintu
masuk dan ke luar.
Untuk keperluan proyek bersifat multi years ini, pemerintah akan
mengalokasikan dana secara bertahap. Untuk tahun 2010 ini, dianggarkan
sekitar Rp 8,5 milyar. Dengan rincian, Rp 1,5 milyar untuk pembebasan
lahan dan bangunan. Sedang pembagnunan fisik dianggarkan Rp 7 milyar.
Agar pelaksanaan proyek tidak mengganggu aktivitas terminal,
pembangunan akan dimulai dari belakang. Diantaranya, membangun
infrastruktur pendukung terminal, akses jalan ke JLS maupun pasar
Minulyo, Baleharjo dan sebagainya. Tahapan berikutnya, baru akan
diteruskan dengan bagian depan.
Sebab, pembangunan bagian depan hanya diperuntukkan bagi kawasan
parkir kendaraan pengunjung. Sehingga, pembangunannya bis dilakukan
belakangan. Dengan begitu, pembangunan jalan terus, namun aktivitas
terminal juga tidak terganggu.
Lebih lanjut, Yunan mengungkapkan, pembanguna terminal Tipe A tersebut
memang dilakukan dengan perencanaan matang. Paling tidak, pembangunan
itu diprediksikan masih relevan dalam kurun waktu 30 sampai 40 tahun
ke depan. Sehingga, tidak ada kesan pembangunan terminal itu
bermanfaat bagi masyarakat. “Pemkab tidak ingin seperti
terminal-terminal di daerah lain, setelah dibangun malah sepi,”
pungkasnya.

PACITAN – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Pacitan 2010, jalan terus. Hal ini dilakukan setelah dua orang
Pimpinan DPRD setempat melakukan konsultasi terkait keabsahan
penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran
(PPAS). “Kami sudah konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Keuangan
Pemprop Jawa Timur,” kata Gagarin, Wakil Ketua DPRD Pacitan, kemarin.
Hasil konsultasi ditegaskan, pembahasan RAPBD tetap tetap berlanjut.
Sebab, menurut kedua biro tersebut, dalam menetapakan KUA PPAS, tidak
harus melalui rapat paripurna. Hanya, ada beberapa daerah yang
penetapannya dilakukan lewat paripurna atau di hadapan anggota DPRD.
“Artinya penetapan KUA PPAS yang dilakukan pimpinan (tanpa paripurna)
diperbolehkan. Begitu juga dengan pembahasan RAPBD,” terang kader
Partai Golkar ini.
Sebab, masih ada tahapantahapan lagi. Yakni, setelah pembahasan RAPBD
selesai dan ditetapkan melalui paripurna, akan dikirim ke Gubernur
Jatim untuk dilakukan evaluasi. Nah, jika dalam evaluasi oleh
gubernur, ada rekomendasi perbaikan-perbaikan, tentu akan lansung
ditindaklanjuti. “Tidak ada permasalahan penetapan KUA PPAS melaui
paripurna atau tidak”.
Tidak itu saja, komisi-komisi di Dewan juga membahas berbagai hal.
Diantaranya, usulan Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, terkait
perbaikan jalan. Sebab, kondisi jalan memperihatinkan lantaran sering
dipergunakan sebagai route pengangkutan bahan galian tambang. “Selain
Cokrokembang, Dewan juga mengusulkan jalan di Desa Sukorejo untuk
perbaikan. Sebab, juga dipergunakan route mengangkut bahan tambang.
Semua akan diusulkan masuk APBD 2010,” tandas Gagarin.
Begitu juga dengan Jalan Lintas Selatan (JLS). Dewan juga mengusulkan
agar permasalahan itu mendapat prioritas penyelesaian. Jika memang
masih ada kekurangan ganti rugi pembebasan lahan di Desa Jetak,
Tulakan, harus diselesaikan. Dan anggaran untuk itu akan diusulkan
pada APBD 2010. “Kalau masih memungkinkan, bisa dimaksimalkan.
Sehingga tidak membuat permasalahan yang menghambat program JLS”.
Perlu diketahui, pekan lalu, sekitar 30-an orang elemen warga dan LSM
mendatangi gedung Dewan. Warga membawa poster bertuliskan beberapa
kritikan dan tuntutan terkait persoalan di masyarakat. Mulai
pembahasan APBD 2010, Jalan Lintas Selatan (JLS), wisata Teleng Ria
dan tambang timah di Desa Kluwih, Tulakan.

Antisipasi Bencana Banjir dan Longsor
PACITAN- Memasuki musim penghujan, masyarakat yang bermukim yang
Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun di lereng bukit, diminta waspada.
Pasalnya, sewaktu-waktu bisa saja terjadi bencana di daerah rawan
tersebut. “Kita menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi dan waspada
terhadap bencana yang bisa saja terjadi,” kata Bupati Pacitan, H.
Sujono, usai Raker dengan Pimpinan SKPD lingkup pemkab, kemarin..
Sebagai bentuk antisipasi, Tim Satuan Koordinasi Pelaksana
Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB), diminta segera melakukan
koordinasi dengan pihak terkait. Diantaranya, dengan membuat surat
edaran, baik ditujukan dinas terkait maupun masing-masing camat, yang
nantinya diteruskan ke desa-desa. “Prioritasnya adalah lokasi rawan
bencana alam, banjir, tanah lonsor dan angin topan,” imbuh bupati.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kesbangpolinmas Pacitan, Wasi
Prayitno, pihaknya sudah menindaklanjuti pernyataan Bupati Pacitan.
Surat edaran juga segera dikirim ke wilayah rawan bencana.
Diantaranya, Kecamatan Bandar, Tegalombo, Tulakan, Kebonagung dan
Sudimoro. Sebab, di wilayah itu, memiliki ketinggihan dengan
kemiringan bervariasi. “”Masyarakat yang bermukim di daerah potensi
longsor agar waspada,” kata Wasi.
Tidak itu saja, pihaknya juga mengingatkan masyarakat yang bermukim di
DAS Grindulu maupun Sungai Lorok. Sebab, setiap curah hujan tinggi,
kedua sungai itu berpotensi terjadi banjir. Sebagai antisipasi,
masyarakat sekitar sungai harus ikut partisipasi. Diantaranya, jika
melihat bangunan tangggul mengkhawatirkan segera melaporkan ke dinas
terkait. Selain itu, warga diminta tidak menanam tanaman apapun di
bantaran sungai. Sehingga, tidak mengganggu arus sungai. t dan pemkab.
Mengenai berbagai peralatan menghadapi bencana, sudah disiapkan. Mulai
perahu karet ada beberapa unit dan semua dalam kondisi siaga. Begitu
juga dengan pelampung, ambulan siaga bencana, perlengkapan dapur umum
maupun Tim relawan yang sudah dibentuk di tingkat kecmatan dan
desa-desa. “Sejak hujan pertama kemarin, belum ada laporan terjadinya
bencana longsor atau banjir bandang. Mudah-mudahan tidak ada bencana,”
harap Wasi.
Selain Kesbangpolinmas, juga ada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, yang sudah memiliki Taruna Tanggap Bencana (Tagana).
Terlebih, di dinas itu disiapkan peraltan dapur umum, sembako dan
keperluan bencana lainnya.
Lebih lanjut, Wasi mengungkapkan, Pacitan memang masuk daerah rawan
bencana, gempa bumi dan tsunami. Sebab, kampung halaman Presiden SBY
ini memiliki pantai yang panjangnya sekitar 71 kilometer. Itulah
sebabnya, hasil study Pusat, daerah ini masuk rawan bencana. Terbukti,
sering terjadi gempa. Hanya, gempa tersebut
berskala kecil.
Wasi memaparkan, yang terpenting bagi warga saat terjadi gempa adalah
secepatnya lari menyelamatkan diri. Upaya itu bias dilakukan dengan
menuju ke tampat lapang yang jauh dari bangunan atau pohon-pohonan.
Tetapi, jika terjebak di dalam rumah, harus berlindung di bawah benda
yang aman, seperti meja dan sebagainya. “Yang paling berbahaya adalah
kerusakan infrastruktur yang diakibatkan gempa,” jelasnya.
Sementara itu, menghadapi kemungkinan terburuk akibat gempa yang
diikuti tsunami, pemkab telah mempersiapkan 13 titik evakuasi. Semua
titik evakuasi tersebar di 11 desa di wilayah Kecamatan Kota Pacitan
dengan ketinggian lebih dari 15 meter. Pemilihan lokasi didasari
pertimbangan kemudahan aksesbilitas. Baik bagi pengungsi maupun untuk
pendirian sarana pendukung, seperti tenda dan dapur umum.
Begitu juga dengan jalur evakuasi yang sudah dipetakan. Pemetaan
dilakukan agar saat terjadi bencana evakuasi berlangsung lancar dan
menghindari kesemerawutan mobilisasi pengungsi. Hanya rambu-rambu yang
belum dipasang. Sebab, masih menunggu alokasi anggaran. Sedang
penanganan pengungsi, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas
terkait.
Mengenai bencana tsunami, sebagai dampak terburuk gempa besar, juga
sudah diantisipasi dengan pemasangan 3 unit Tsunami Early Warning
System (TEWS). Piranti tersebut masing-masing dipasang di pemukiman
sekitar pantai Tamperan dan di kantor Kesbangpolinmas sebagai
pengendali. Titik pemasangan sudah ditentukan melalui survey yang
dilakukan Lembaga Penelitian dan Antariksa Nasional (LAPAN). “akhir
Desember nanti, kami akan melakukan simulasi gempa dan tsunami di
sekolah-sekolah dan kantor-kantor. Kegiatan ini juga melibatkan
jajaran kepolisian setempat,” pungkas Wasi.

EKONOMI PACITAN – Meski masih satu bulan lagi perayaan hari Natal dan Tahun
Baru, namun beberapa harga sembako di Pasar Induk Arjowinangun dan
Pasar Minulyo, Baleharjo, Pacitan, mulai merangkak naik. Kendati
kenaikan harga belum signifikan, membuat masyarakat mulai
mengencangkan ikat pinggang. Sebab, tidak menutup kemungkinan harga
kebutuhan akan terus naik. “Iya mas, harga barang-barang kebutuhan
pokok naik,” kata Sukatmi, salah seorang pedagang Pasar Arjowinangun,
kemarin (24/11).
Seperti di Pasar Induk Arjowinagun, misalnya, harga beras naik Rp 200,
dari Rp 5.000/kg menjadi Rp 5.200/kg. Harga ini berlaku untuk jenis
beras lokal. Naiknya harga beras diperkirakan karena mundurnya musim
tanam padi. Seperti di ketahui, awal musim tanam merupakan saat yang
sulit bagi petani. Sebab, di satu sisi, stok panen menipis atau bahkan
habis. Namun disisi lain mereka baru mulai menanam dan hasil panen
baru bisa dipetik sekitar 3 bulan mendatang.
Tak hanya beras, harga minyak goreng curah juga ikut naik. Mulanya,
harga minyak goreng hanya Rp 7.000/kg. Kini harganya naik Rp 500
menjadi Rp 7.500/kg. Sedangkan harga telor naik drastis. Dari Rp
9.000/kg menjadi Rp 12.800/kg. “Nggak tahu ya mas. Soalnya dari sana
sudah naik,” terang Sukatmi.
Hal yang sama juga terjadi di Pasar Minulyo di Kelurahan Baleharjo. Di
pasar yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setahun
silam, kenaikan harga juga berkisar di angka Rp 500 sampai Rp
1.000/kg. Seperti harga beras ketan yang sebelumnya Rp 8.000/Kg naik
menjadi Rp 9.000/Kg. Harga tepung terigu juga naik, meski tidak
sebanyak beras ketan. Yakni dari Rp 5.500/Kg naik menjadi Rp 6.000.
“Harga-harga tidak stabil. Hari ini naik, besok bisa turun, tergantung
distributor di Solo maupun Ponorogo,” jelas Siti, salah satu pedagang.
Sementara, Kepala Dinas Koperasi, Perindutrsian dan Perdagangan
(Kopindag), saat dikonfirmasi melalui Kabag Humas dan Protokol Pemkab,
Endang Surjasri, membenarkan naiknya harga kebutuhan pokok. Hanya,
terkait kenaikan harga tersebut, pihaknya masih akan melakukan
pemantauan di lapangan. Artinya, jika kenaikan harga sudah
mengkhawatirkan, dinas terkait bakal melakukan koordinasi mengadakan
operasi pasar.