Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 90.40 Mhz

Archive for December, 2009

PACITAN – Populasi penyu di sejumlah kawasan pantai di Pacitan
terancam punah. Pasalnya, aktivitas nelayan menyebabkan hewan-hewan
tersebut tertangkap. “Sebenarnya penangkapan penyu bukan sepenuhnya
karena kesengajaan. Kebanyakan binatang berpunggung tebal itu
tersangkut jaring nelayan,” kata Sukmono, warga Tawang, Desa
Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Selasa (15/12).
Diakuinya, selain penyu yang tertangkap tidak secara sengaja, ada
warga yang memang memburu hewan tersebut. Bukan itu saja, beberapa
titik pantai yang biasanya menjadi tempat bertelur penyu, saat ini tak
lagi aman dari tangan pemburu. Sebenarnya, warga sudah berusaha
mengingatkan agar perburuan dihentikan. Namun teguran itu tidak
efektif karena kurangnya pemahaman warga terhadap dampak kerusakan lingkungan.
Hal senada dikatakan Arto Hadi Asmuni, warga setempat. Menurutnya,
eksploitasi penyu secara besar-besaran biasanya terjadi saat musim
bertelur dan menetas. Yakni antara bulan Juli hingga November. Pada
bulan-bulan tersebut, bukan hanya ratusan ekor penyu dewasa yang
tertangkap. Namun telur yang siap ditetaskan juga ikut diambil. Tentu
saja, fakta itu memicu keprihatinan. Apalagi sebagian kawasan pantai
Kecamatan Ngadirojo merupakan habitat penyu. “Warga berharap
pemerintah segera turun tangan dengan memberikan sosialisasi kepada
masyarakat setempat. Sehingga ancaman kerusakan ekosistem laut dapat
dicegah,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI, Ramadhan Pohan mengatakan,
karena ketidaktahuan, pemerintah setempat perlu memberikan pemahaman
pada masyarakat
setempat. Sedangkan dari aspek hokum, pendekatan yang dilakukan harus
mengedepankan aspek persuasif.
Dijelaskan, selama ini, pemerintah cukup serius menangani bidang
lingkungan hidup. Bahkan, Presiden SBY telah beberapa kali menghadiri
konferensi internasional tentang pelestarian lingkungan. “Hal tersebut
sekaligus menunjukkan tingginya komitmen pemerintah saat ini untuk
memelihara bumi dari kerusakan,” kata Ramadhan Pohan, saat melakukan
kunjungan ke Pacitan, kemarin.
Lebih lanjut legiaslator dari Partai Demokrat ini menjelaskan,
pemerintah harus mendorong dan meningkatkan pengawasan terutama di
daerah yang selama ini kurang tersentuh. Dicontohkannya, beberapa
daerah lain yang lebih maju seperti Bali. Meskipun masih banyak orang
mengkonsumsi daging penyu, namun secara umum pemahaman masyarakat
sudah cukup tinggi. “Sehingga populasinya relatif terjaga,” paparnya.

PACITAN – Sebanyak 5 desa dari 25 desa dan kelurahan di wilayah
Kecamatan Kota Pacitan, belum menerima kucuran dana Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan tahun anggaran 2009, sebesar
Rp3,95 miliar. Kelima desa tersebut adalah Desa Arjowinangun,
Tanjungsari, Mentoro, Nanggungan, serta Sukoharjo. “Memang masih ada
lima desa yang tertunda mendapatkan alokasi PNPM Perkotaan 2009,” kata
Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Pacitan Heru Tunggul
Widodo, kemarin (13/12).
Dijelaskan, pada tahap/termin pertama dan kedua pencairan dana PNPM
Perkotaan yang dilakukan pada bulan Oktober hingga November lalu,
kelima daerah ini sebenarnya sudah mendapat kucuran dana serupa dengan
besaran berbeda. Untuk desa/kelurahan yang masuk kategori “gemuk” atau
memiliki jumlah penduduk minimal 3.000 jiwa, besar transfer dana PNPM
termin I dan II masing-masing adalah sebesar Rp60 juta. Sedang untuk
desa/kelurahan yang masuk kategori “kurus” atau memiliki jumlah
penduduk kurang dari 3.000 jiwa, dana PNPM yang dialokasikan pada
termin I dan II sebesar Rp40 juta. Hanya, pencairan tahap akhir
(termin III), ada sedikit masalah karena anggaran PNPM, lantaran sudah
habis.
Penyebab tidak meratanya anggaran PNPM, disebabkan ketidaksesuaian
rencana alokasi dari Pusat. Bahkan, aturan main salah satu program
pengentasan kemiskinan itu beberapa kali mengalami perubahan.
Dicontohkan, dana pendamping dari APBD II Kabupaten Pacitan misalnya,
awalnya, dialokasikan sebesar Rp672 juta. Nilai dana pendamping waktu
itu disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah. Namun, setelah
alokasi dana pendamping PNPM perkotaan ditetapkan melalui perubahan
anggaran keuangan (PAK) pada pertengahan Juli 2009, muncul aturan baru
dari pusat yang mengharuskan agar pemda menyiapkan dana pendamping
tidak boleh kurang dari 20 persen.
Tidak itu saja, sekitar dua bulan kemudian, muncul lagi perubahan
jatah alokasi dana PNPM dari sebelumnya Rp160 juta (desa/kelurahan
“gemuk”) dan Rp120 juta (desa/kelurahan “kurus”), menjadi
masing-masing Rp200 juta dan Rp160 juta. “Perubahan-perubahan itulah
yang kemudian menyebabkan proses pendistribusian dana PNPM tidak
merata,” katanya.
Secara teknis, desa yang belum mendapat kucuran tahap akhir dana PNPM
yang berasal dari APBN sebenarnya hanya ada tiga desa. Yakni, Desa
Mentoro, Nanggungan, dan Sukoharjo. “Masalah tersebut sudah kami
musyawarahkan dengan lima daerah yang mengalami penundaan pencairan
anggaran,” pungkas Heru.

PACITAN – Kondisi perpolitikan nasional akhir-akhir ini relatif
menghangat, seperti kasus KPK maupun Bank Century. Hanya, kondisi
tersebut dinilai kurang sehat. Pasalnya, ada indikasi-indikasi
menggangu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Ada indikasi
menggangu pemerintahan Presiden SBY,” ujar Anggota Komisi I DPR RI,
Ramadhan Pohan, disela-sela kegiatan serap aspirasi masyarakat di
Kabupaten Pacitan, kemarin (13/12).
Mantan wartawan Jawa Pos ini, mengungkapkan, kondisi politik nasional
saat ini memang kurang kondusif. Akibatnya, tidak saja berdampak di
dalam negeri. Namun, juga berimbas di luar negeri. Terlebih, sebagian
para politisi ‘oposisi’ ada upaya ‘mengganggu’ jalannya pemerintahan.
Tentu saja, menghangatnya situasi politik saat ini, mempengaruhi
program kerja 100 hari yang sudah di susun sebelumnya. Misalnya,
program National Summit bidang ekonomi. Ujung-ujungnya, capaian
kinerja tidak sesuai harapan dan akan dianggap gagal. “Belum satu
bulan bekerja, ada pihak-pihak yang kecewa kemudian menggalang
dukungan masyarakat untuk tidak mempercayai kinerja pemerintah,” jelas
Ramadhan.
Anggota DPR RI dari Dapil 7 Jatim ini juga mengatakan, muncul
upaya-upaya yang berorientasi menggangu program pemerintah. Tidak itu
saja, Ramadhan juga menengarai ada konspirasi tertentu yang tengah
beredar. Modusnya, dengan mengetengahkan isu-isu tertentu yang
dipolitisasi.
Padahal secara jelas, Presiden SBY sudah menyatakan mendukung
sepenuhnya proses penyelidikan kasus-kasus tersebut. Tidak itu saja,
kasus itu juga diminta untuk dibuka seluas-luasnya bagi kepentingan
publik. “Seharusnya semua pihak mengedepankan asas praduga tak
bersalah,” tukasnya.
Lebih lanjut Jebolan master ilmu politik American Univrsity (AU),
Washington DC, menjelaskan, terkait permasalahan Bank Century, dirinya
meminta agar semua pihak taat pada aturan. Artinya, semua harus sesuai
hukum yang berlaku. Sehingga, siapapun nantinya yang akan dipanggil
Pansus, juga harus datang, tanpa terkecuali.
Begitu juga mengenai isu adanya aliran sejumlah dana ke Partai
Demokrat, dengan tegas Ramadhan menampiknya. Semua itu dinilai fitnah.
Terlebih, sumber-sumber data juga belum jelas. “Diharapkan muncul
kekritisan masyarakat untuk mencermati hal itu,” paparnya.
Terkait penggalangan opini melalui dunia maya, penasehat Forum Harmoni
Nusantara (FORSAS) ini tidak jadi masalah. Apalagi di era keterbukaan
seperti sekarang ini tidak ada lagi yang harus di tutup-tutupi.
“Apapun akan terbuka di masyarakat. Masyarakat akan menilai sesuatu
sesuai fakta, kebenaran dan hati,” pungkasnya.

KRIMINALITAS PACITAN – Angka kasus kriminalitas di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
naik. Menjelang akhir tutup tahun, dari catatan kepolisian, kejahatan
pencurian dengan pemberatan (curat) menempati rangking pertama. “Angka
tindak kejahatan memang meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Kepala
Kepolisian Resor Pacitan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyono, Kamis
(10/12).

Selain curat, kejahatan konvensional lain yang cukup menonjol adalah
pencurian dengan kekerasan (curas) maupun pencurian kendaraan bermotor
(curanmor). Hingga bulan November, paling tidak terjadi 194 kasus.
Dari jumlah itu, sekitar 167 kasus berhasil diungkap dan diselesaikan.
Angka tersebut naik dari tahun 2008, yakni 172 kasus. “Tahun lalu
sebanyak 117 kasus berhasil diselesaikan,” terang Wahyono.

Peningkatan pelanggaran juga terjadi pada kejahatan terhadap kekayaan
negara. Seperti tindak pidana korupsi hingga penyelundupan pupuk
bersubsidi. Dari data pihak berwajib, dari 7 kasus yang terjadi,
seluruhnya kini sudah diselesaikan. Hal itu berbeda dengan kejahatan
trans nasional. Tahun ini jumlah kasus turun, dari 7 kasus pada 2008
menjadi hanya 5 kasus. Empat diantaranya sudah rampung. “Total, tahun
2009 terjadi 206 kasus. Sedangkan pada tahun lalu terdapat 184 kasus
kejahatan,” papar kapolres.

Sementara itu, terkait persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru,
Wahyono mengatakan, pihaknya telah menyiagakan personil sebanyak 80
orang. Jumlah personil yang disiapkan sesuai petunjuk dari Polda
Jatim. Mereka akan disebar di tempat-tempat strategis yang akan
digunakan oleh kaum Kristiani untuk menjalankan ibadah. “Saat ini kita
tengah berkoordinasi dengan pengurus gereja untuk menentukan
lokasi-lokasi yang perlu diamankan,” ujarnya.

Lebih lanjut kapolres menjelaskan, sesuai program kerja 100 hari
Kabinet Indonesia Bersatu II, polisi terus berbenah. Diantaranya
melalui penambahan personil di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) dan
sosialisasi kewilayahan dalam upaya merubah mindset anggota dalam
menjalankan tugas. Sebab kedepan, Polsek merupakan ujung tombak
pelayanan masyarakat. Nantinya, jumlah personil Polsek akan ditambah.
Anggotanya diambilkan dari Polda. “Di Mapolres kita juga akan bentuk
front office untuk informasi seputar kepolisian untuk melayani
masyarakat,” pungkasnya.

EKONOMI PACITAN – Program Kredit Cepat dan Aman (KCA) Perum Pegadaian Cabang
Pacitan, ternyata mampu mendongkrak pendapatan selama setahun ini.
Dari total pendapatan Rp 25 milyar lebih, sebagian besar didapat dari
program tersebut. “Tahun lalu pendapatan kita nomor dua, berada di
bawah Madiun,” kata Manajer Operasional Perum Pegadaian Cabang
Pacitan, Diah Rahmi Wijayanti.
Dua program lainnya, Kredit Usaha Rumahtangga (Krista) dan Kredit
Sistem Angsuran Fidusia (Kreasi) masing-masing menempati urutan kedua
dan ketiga. Dari Krista, pegadaian meraup pandapatan Rp 2 milyar,
sedangkan Kreasi menyumbang Rp 1,5 milyar. Dibandingkan tahun lalu,
pendapatan yang diperoleh rata-rata mengalami kenaikan antara 30
persen hingga 300 persen. Kenaikan pendapatan terbanyak didapat dari
program Kredit Krista.
Dikatakannya, kebanyakan nasabah memilih KCA karena dianggap lebih
cepat dalam proses pencairannya. Sebagai jaminan, nasabah bias
memberikan agunan berupa emas, barang-barang rumah dan lain
sebagainya. Meski demikian, rupanya nasabah lebih memilih agunan
berupa emas. Pertimbangannya ukuran dan kepraktisan. “80 persen agunan
kredit ini (KCA-red) berupa emas,” papar Diah.
Lebih lanjut Diah menjelaskan, jika dihitung perbulan, pendapatan
terbanyak diperoleh pada bulan-bulan menjelang datangnya puasa. Sebab,
pada saat-saat tersebut, kebutuhan rumah tangga meningkat. Sementara,
terkait lelang, jumlah barang agunan yang dilepas cukup rendah, tak
lebih dari 2 persen. Kalaupun barang akhirnya masuk bursa lelang, hal
itu lebih disebabkan faktor nasabah sendiri. “Misalnya, nasabah lupa
atau tidak bisa dihubungi lagi,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, dalam kurun tahun 2009 ini,
lonjakan peningkatan terlihat saat menjelang bulan Ramadhan. Artinya,
dalam bulan itu, transaksi kredit cepat mengalami peningkatan
signifikan. Sebaliknya, saat menjelang lebaran, justru mengalami
penurunan. Diperkirkan, penurunan itu disebabkan beberapa hal.
Diantaranya, masyarakat mendapat THR, mendapat kiriman uang dari
keluarga dan sebagainya.
Mengenai pengembangan jaringan, saat ini pihaknya baru membuka unit
pelayanan di Kecamatan Punung. Dan unit di bagian barat Pacitan ini
juga menunjukkan adanya peningkatan lumayan baik. Ke depan, juga akan
dibuka unit serupa di Kecamatan Tulakan. Sebab, di wilayah itu cukup
banyak nasabah.

PACITAN – Sekitar 40 hingga 60 persen perusahaan kecil di wilayah
Karesidenan Madiun, belum menjadi anggota PT. Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Hal itu dikatakan Kepala Kantor Cabang PT
Jamsostek Madiun, Thoriq Ahmadi, saat menghadiri sunatan masal di
kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pacitan, Rabu
(9/12).
Dikatakannya, potensi sebanyak itu akan dimanfaatkan pada tahun-tahun
mendatang. Perusahaan yang belum menjadi anggota Jamsostek umumnya
adalah perusahaan-perusahaan kecil yang secara finansial belum
mendukung. Misalnya, toko atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Sesuai Rencana Kerja Perusahaan (RKP), tahun ini pihaknya telah
merangkul sekitar 84 perusahaan dengan 11 ribu tenaga kerja. Jumlah
tersebut melebihi angka yang ditetapkan atau over taget hingga 140
persen. “Bagi perusahaan skala kecil yang belum jadi anggota akan
terus kita lakukan pembinaan,” jelasnya.
Seperti yang disyaratkan, kata Thoriq, perusahaan bisa menjadi anggota
apabila minimal mempunyai dua orang karyawan dengan gaji Rp 1
juta/bulan. Bagi perusahaan yang telah memenuhi kriteria namun tidak
mendaftar bisa dikenai sanksi pidana. Sebab, hal ini sifatnya wajib.
Ada tahapan-tahapan bagi PT. Jamsostek untuk menyeret perusahaan
pembangkang ke ranah hukum. Seperti, melayangkan Surat Pemberitahuan
Perusahaan (SPP) ke perusahaan yang bersangkutan sebanyak tiga kali.
Jika saat pemberitahuan pertama dan kedua tidak diindahkan, pada
peringatan ketiga, petugas pengawas Dinas Tenaga Kerja akan mendatangi
perusahaan. Teknisnya, petugas membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
dan kemudian akan di serahkan kepada pihak kepolisian. “Di Madiun
sudah ada satu perusahaan yang mendapat sanksi itu,” terangnya.
Lebih lanjut Thoriq menjelaskan, sebenarnya premi yang dibayarkan
perusahaan untuk masing-masing karyawan tergolong cukup murah. Yaitu,
Rp 7.800/karyawan. Kompensasinya, jika karyawan mengalami kecelakaan,
biaya pengobatan akan diganti sampai sembuh dengan plafon tertentu.
Tidak itu saja, apabila terjadi karyawan meninggal, maka jumlah
santunannya total bisa mencapai Rp 16 juta.
Secara umum peringkat keanggotaan Jamsostek di Pacitan tidak
buruk-buruk amat. Memang, dari 5 wilayah di karesidenan Madiun,
Pacitan masih dibawah Kabupaten Madiun, Ngawi dan Ponorogo. Namun,
lebih baik dari Kabupaten Magetan. Kedepan, untuk menambah jumlah
anggota, PT. Jamsostek akan menggalang kerjasama dengan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi di daerah-daerah cakupannya. Yakni melalui
sosialisasi program.
Selain itu, pihaknya, secara bergilir, juga melakukan rangkaian
kegiatan sosial, khususnya di bidang kesehatan. Seperti pengobatan dan
sunatan masal secara gratis. Hanya, setiap tahun, kegiatan itu
dilakukan di daerah yang berbeda-beda. “Tahun ini, kami mengadakan
sunatan masal di Pacitan, yang diikuti sekitar 50-an peserta,”
terangnya.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD Pacitan, Ronny Wahyono, menyambut baik
kegiatan PT. Jamsostek dalam melakukan kegiatan sunatan masal. Disisi
lain, politisi muda Partai Demokrat ini, juga memuji terobosan
Dinsosnakertrans. Tentunya, hal itu bisa dilakukan dinas-dinas lain di
lingkup pemkab.
Diakuinya, sunatan masal, sangat membantu masyarakat, khususnya yang
ekonominya kuruang beruntung dan menghadapi kesulitan biaya untuk
melaksanakan sunatan bagi anaknya. Terbukti, kegiatan itu mendapatkan
respons dari masyarakat.

Memaknai Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia
PACITAN – Upaya memerangi tindak pidana korupsi terus dilakukan
seluruh elemen bangsa Indonesia. Tak terkecuali bagi jajaran Kejaksaan
Negeri (Kejari) Pacitan. Terbukti, guna memaknai Hari Anti Korupsi,
pihaknya mengadakan kegiatan peresmian kantin kejujuran di lingkungan
Kejari. Peresmian itu ditandai dengan membuka pintu kantin oleh Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari), Pacitan, Fachridasman, Rabu (9/12). Diakui,
kegiatan seperti itu, meresmikan kantin kejujuran, memang sesuai
instruksi Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Tentunya, kegiatan serupa juga
dilakukan kejari-kejari lain di Jatim, khususnya yang belum memiliki
kantin kejujuran. “Pelaksanaan serentak di Jawa Timur, bersamaan
dengan peringatan Hari Anti Korupsi Se Dunia,” jelas Kajari, usai
merresmikan kantin kejujuran, kemarin (9/12).
Saat ini, pendirian kantin kejujuran baru dilakukan di kejaksaan.
Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran para staf di
lingkup Kejari. Artinya, kejaksaan akan berupaya membangun kinerja dan
citra bersih mulai dari internal organisasi. Namun, kedepan, tidak
menutup kemungkinan kantin-kantin semacam itu juga akan didirikan
disekolah-sekolah atau instansi lain. “Mungkin tahun depan. Tetapi,
masih menunggu petunjuk dari Kejati,” terangnya.
Dikatakannya, kantin kejujuran di lingkungan kejaksaan awalnya
bermodal Rp 1 juta. Di kantin ini menyediakan berbagai macam barang
kebutuhan. Mulai dari gula, makanan dan minuman hingga rokok.
Nantinya, setiap bulan jumlah penjualan akan dievaluasi dan
dicocokkan. Yakni antara jumlah barang yang terjual dan uang yang
terkumpul. Jika pendapatan bertambah, berarti kantin memang efektif
atau banyak yang jujur. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya,
kejaksaan masih membutuhkan upaya guna membangun kesadaran moral
jajarannya.
Dalam kesempatan itu, Fachridasman, menilai kasus korupsi di Pacitan
relatif kecil. Paling tidak, selama tahun 2009 ini, pihaknya hanya
menagani dua kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi
Masyarakat (P2SEM) dengan tersangka sebanyak 2 orang. “Kebanyakan
kasus pencurian, yang jumlahnya mencapai sekitar 100-an kasus”.
Sementara, dihubungi terpisah, Bupati Pacitan, H. Sujono, berharap
agar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) berlaku transaparan dalam mengelola keuangan.
Baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bahkan, sejak menjabat
bupati (tahun 2006), ia sudah mendengung-dengungkan anti korupsi di
lingkup pemkab. Mengapa?
Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan profesi untuk memperkaya diri.
Melainkan, pegawai
pelayan masyarakat. Artinya, jika mau cepat kaya, seharusnya menjadi
pengusaha. Karena itu, secara perlahan dan bertahap, budaya menjadi
pegawai besih terus diperhatikan.
Saat ditanya apakah ada PNS yang dipecat karena terlibat tindakan
korupsi, bupati mengatakan belum ada. Bagi seorang abdi negara, opsi
pemecatan memang jadi pilihan terakhir jika perbuatannya dianggap
sudah melebihi batas. Terlebih, munculnya korupsi di jajaran PNS,
biasanya dipicu oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, bupati minta PNS
lebih berhati-hati.

PACITAN-Kebutuhan air bersih masih menjadi masalah utama sebagian
masyarakat Pacitan, Jawa Timur. Untuk mengatasi hal itu, pemkab
berencana mengoperasikan fasilitas pemurnian air laut hibah pemerintah
Jepang. “Awalnya, kita ditawari 10 unit mesin pemurnian air laut,”
kata Bupati Pacitan, Sujono, disela-sela kegiatan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan di Kecamatan Punung, kemarin.
Dikatakannya, jumlah tersebut kemungkinan masih bertambah. Sebab,
pemerintah Jepang meminta agar dilakukan usulan penambahan hingga
mencapai 30 unit. Hanya, pemkab sendiri belum menentukan pos anggaran
yang akan digunakan untuk biaya perawatannya. Apakah akan ditanggung
pemkab atau diserahkan ke masyarakat. Masing-masing unit mesin, dalam
satu hari bisa memproduksi air bersih sekitar 100 ton. “Mudah-mudahan
jumlah 30 unit itu terealisasi,” terang bupati.
Jika terwujud, wilayah yang menjadi prioitas adalah Pacitan barat.
Alasannya, di wilayah itu persoalan air bersih menjadi masalah utama.
Apalagi pada musim kemarau. Dari 3 kecamatan yang ada, Kecamatan
Punung, Pringkuku dan Donorojo, seluruhnya mengalami kekurangan air
bersih. Tetapi tidak menutup kemungkinan mesin akan dioperasikan di
wilayah Pacitan timur maupun daerah dengan kendala yang sama.
Kedepan, lanjut bupati, keberadaan fasilitas pemurnian tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada nilai ekonomis sekaligus
peluang yang bisa digunakan masyarakat. Misalnya, dengan menjual air
hasil penjernihan dalam kemasan ke luar daerah seperti Wonogiri (Jawa
Tengah) dan Gunung Kidul (Yogyakarta). Dicontohkannya, di Kabupaten
Jembrana, Bali masyarakat sudah bisa mengambil keuntungan dari
keberadaan fasilitas pemurnian air laut. “Caranya, dengan menjual air
hasil penyulingan dalam bentuk kemasan,” terangnya.
Secara geografis, hampir seluruh wilayah di Pacitan potensial
mengalami kekeringan. Selain 3 kecamatan di wilayah barat, wilayah
kota, sebagian Pacitan timur dan Kecamatan Arjosari rawan air bersih.
Selama ini, pemkab telah berupaya memenuhi kekurangan itu dengan
mendistribusikan bertangki-tangki air, dan itu membutuhkan biaya tidak
sedikit. Sebagai gambaran, sekali mengirim satu tangki air bersih,
pemkab harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 ribu.

PACITAN – Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga-harga kebutuhan pokok
mulai merangkak naik. Sejumlah komoditas seperti beras, gula, bawang
putih dan bawang merah mengalami kenaikan. Bahkan, bawang putih
mengelami kenaikan signifikan. “Dua hari lalu, harga eceran bawang
putih Rp 13 ribu per kilogram. Hari ini (kemarin, red), harganya naik
menjadi Rp 15 ribu per kilogram,” kata Rahayu, salah seorang pedagang
di Pasar Arjowinangun, Pacitan, kemarin.
Selain di Pasar Arjowinangun, kenaikan sejumlah bahan pokok juga
terlihat di Pasar Minulyo, Baleharjo dan sejumlah pasar di
kecamatan-kecamatan. Hanya, kenaikan harga bervariasi. Seperti beras
Sri Ayu, semula Rp 6 ribu per kilogaram naik menjadi Rp 6.500 per
kilogram. Beras Ndeso semula Rp 5 ribu naik menjadi Rp 5.300 per
kilogram. Begitu juga dengan beras Bremo menjadi Rp 5.800 atau naik Rp
300 per kilogram. “Gula putih juga mulai naik. Semula Rp 9 ribu naik
menjadi Rp 9.500 per kilogramnya,” terang Rahayu.
Diakuinya, dari sejumlah kebutuhan pangan, bawang putih mengalami
kenaikan signifikan. Sedang bawang merah tetap Rp 10 ribu per
kilogram. Sementara, sejumlah sayur-mayur lainnya mengalami penurunan.
Seperti cabe besar misalnya, turun menjadi Rp 10 ribu per kilogram,
cabe kecil menjadi Rp 13 ribu per kilogram. Sedang wortel dan dan
kentang besar tidak berubah harga. Masing-masing Rp 3.500 per kilogram
dan Rp 6 ribu per kilogram.
Kendati kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok relatif kecil, bahkan
sebagian mengalami penurunan, namun mulai berdampak pada tingkat
penjualan. Artinya, sejumlah pengecer mengaku daya beli masyarakat ada
penurunan. Terlebih, dalam bulan ini, banyak masyarakat yang
mengadakan hajatan.
Itulah sebabnya, sebagian pedagang kecil atau pengecer, memilih
hati-hati dalam melakukan pembelian bahan. Dalam situuasi seperti ini,
pihaknya tidak berani gegabah membeli dalam jumlah besar dari pedagang
di Solo atau pun di Ponorogo. Sebab, harga masih labil dan cenderung
bergerak naik-turun.
Memang, naiknya sejumlah bahan pokok, khususnya beras dan produk
pertanian lainnya, sudah diperkirakan sebelumnya. Persoalannya, musim
tanam tahun ini mundur sekitar satu bulan lebih. Jika tahun-tahun
sebelumnya, Februari sudah panen, kali ini diperkirakan mundur bulan
Maret sampai April. Sehingga, sebagian petani, memilih menyimpan hasil
panenan untuk kebutuhan sendiri.

PACITAN-Sebagai upaya mendukung program revegetasi hutan di Pacitan,
Jawa Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan bantuan
berupa 100 ribu bibit pohon Trembesi. Dari jumlah tersebut, sebagian
besar masih berupa biji. “Sedangkan yang sudah dalam bentuk bibit
berjumlah 2 ribu batang dengan tinggi sekitar 1,5 meter,” kata Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Suyatno, Senin (7/12).

Nantinya, bibit yang sudah siap akan segera ditanam sebelum tahun 2009
berakhir. Sementara, yang berbentuk biji akan disemaikan lebih dahulu.
Rencananya, hasil persemaian akan ditanam pada tahun 2010. Beberapa
wilayah akan dijadikan konsentrasi penanaman trembesi. Khususnya yang
mempunyai sumber air. Seperti wilayah kota, Pacitan barat dan
Kecamatan Kebonagung. “Trembesi juga akan ditanam sebagai turus
jalan,” ungkap Suyatno.

Diakuinya, jumlah pohon penyerap air di kota 1001 goa memang menurun.
Saat ini masih ada sekitar 44 ribu batang Trembesi pada lahan seluas
111 hektar. Itupun ukurannya hanya kecil-kecil. Sedangkan yang besar
sudah habis ditebang. Pohon Trembesi merupakan salah satu pohon yang
mampu menyerap air. Sehingga keberadaannya diharapkan mampu memelihara
ketersediaan air bersih bagi warga. Khususnya pada musim kemarau.

Hutbun sendiri kini tengah berupaya mengurangi perdagangan komoditas
hutan, seperti jenis kayu-kayuan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
Misalnya, Jati, Sono maupun Mahoni. Berdasarkan data Dinas Hutbun,
hingga bulan Oktober tahun ini, tercatat sebanyak 12.597 rit kayu
diperjualbelikan. Jumlah itu baru yang berasal dari penerbitan dokumen
Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Kayu Rakyat. “Meski SKAU
diterbitkan oleh kepala desa, tetapi setiap bulan mereka memberi
laporan ke dinas,” tukas Suyatno.

Jika ditambah dengan kayu yang masuk melalui pengajuan Surat
Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu, jumlahnya dipastikan bertambah.
Memang, secara kwantitas, jenis kayu dengan ijin SKAU lebih sedikit
dibanding jenis kayu berdokumen SKSKB, yaitu 9.191 rit. Permasalahan
ini menjadi kesulitan tersendiri bagi dinas terkait. Apalagi harus
berhadapan dengan kepentingan ekonomi dari pemilik kayu.