Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 90.40 Mhz

PACITAN-Kebutuhan air bersih masih menjadi masalah utama sebagian
masyarakat Pacitan, Jawa Timur. Untuk mengatasi hal itu, pemkab
berencana mengoperasikan fasilitas pemurnian air laut hibah pemerintah
Jepang. “Awalnya, kita ditawari 10 unit mesin pemurnian air laut,”
kata Bupati Pacitan, Sujono, disela-sela kegiatan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan di Kecamatan Punung, kemarin.
Dikatakannya, jumlah tersebut kemungkinan masih bertambah. Sebab,
pemerintah Jepang meminta agar dilakukan usulan penambahan hingga
mencapai 30 unit. Hanya, pemkab sendiri belum menentukan pos anggaran
yang akan digunakan untuk biaya perawatannya. Apakah akan ditanggung
pemkab atau diserahkan ke masyarakat. Masing-masing unit mesin, dalam
satu hari bisa memproduksi air bersih sekitar 100 ton. “Mudah-mudahan
jumlah 30 unit itu terealisasi,” terang bupati.
Jika terwujud, wilayah yang menjadi prioitas adalah Pacitan barat.
Alasannya, di wilayah itu persoalan air bersih menjadi masalah utama.
Apalagi pada musim kemarau. Dari 3 kecamatan yang ada, Kecamatan
Punung, Pringkuku dan Donorojo, seluruhnya mengalami kekurangan air
bersih. Tetapi tidak menutup kemungkinan mesin akan dioperasikan di
wilayah Pacitan timur maupun daerah dengan kendala yang sama.
Kedepan, lanjut bupati, keberadaan fasilitas pemurnian tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada nilai ekonomis sekaligus
peluang yang bisa digunakan masyarakat. Misalnya, dengan menjual air
hasil penjernihan dalam kemasan ke luar daerah seperti Wonogiri (Jawa
Tengah) dan Gunung Kidul (Yogyakarta). Dicontohkannya, di Kabupaten
Jembrana, Bali masyarakat sudah bisa mengambil keuntungan dari
keberadaan fasilitas pemurnian air laut. “Caranya, dengan menjual air
hasil penyulingan dalam bentuk kemasan,” terangnya.
Secara geografis, hampir seluruh wilayah di Pacitan potensial
mengalami kekeringan. Selain 3 kecamatan di wilayah barat, wilayah
kota, sebagian Pacitan timur dan Kecamatan Arjosari rawan air bersih.
Selama ini, pemkab telah berupaya memenuhi kekurangan itu dengan
mendistribusikan bertangki-tangki air, dan itu membutuhkan biaya tidak
sedikit. Sebagai gambaran, sekali mengirim satu tangki air bersih,
pemkab harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 ribu.