Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 90.40 Mhz

Archive for the ‘Lingkungan’ Category

Pacitan. Sejumlah jalan di kecamatan hingga pelosok di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, saat ini rusak parah. Warga mengaku apatis karena kuantitas perbaikan jalan di daerah itu tidak kunjung tiba. Kondisi ini diperparah dengan adanya bencana tanah longsor dan hujan deras yang mengakibatkan badan jalan turun. Di desa Wonokarto khususnya, sudah bertahun tahun kondisi jalan yang menghubungkan desa Wonokarto dan Ngadirojo kondisinya sangat tidak layak. Selain aspal yang sudah hilang, badan jalan yang ambles sangat membahayakan pengguna jalan. Read the rest of this entry »

PACITAN – Populasi penyu di sejumlah kawasan pantai di Pacitan
terancam punah. Pasalnya, aktivitas nelayan menyebabkan hewan-hewan
tersebut tertangkap. “Sebenarnya penangkapan penyu bukan sepenuhnya
karena kesengajaan. Kebanyakan binatang berpunggung tebal itu
tersangkut jaring nelayan,” kata Sukmono, warga Tawang, Desa
Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Selasa (15/12).
Diakuinya, selain penyu yang tertangkap tidak secara sengaja, ada
warga yang memang memburu hewan tersebut. Bukan itu saja, beberapa
titik pantai yang biasanya menjadi tempat bertelur penyu, saat ini tak
lagi aman dari tangan pemburu. Sebenarnya, warga sudah berusaha
mengingatkan agar perburuan dihentikan. Namun teguran itu tidak
efektif karena kurangnya pemahaman warga terhadap dampak kerusakan lingkungan.
Hal senada dikatakan Arto Hadi Asmuni, warga setempat. Menurutnya,
eksploitasi penyu secara besar-besaran biasanya terjadi saat musim
bertelur dan menetas. Yakni antara bulan Juli hingga November. Pada
bulan-bulan tersebut, bukan hanya ratusan ekor penyu dewasa yang
tertangkap. Namun telur yang siap ditetaskan juga ikut diambil. Tentu
saja, fakta itu memicu keprihatinan. Apalagi sebagian kawasan pantai
Kecamatan Ngadirojo merupakan habitat penyu. “Warga berharap
pemerintah segera turun tangan dengan memberikan sosialisasi kepada
masyarakat setempat. Sehingga ancaman kerusakan ekosistem laut dapat
dicegah,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI, Ramadhan Pohan mengatakan,
karena ketidaktahuan, pemerintah setempat perlu memberikan pemahaman
pada masyarakat
setempat. Sedangkan dari aspek hokum, pendekatan yang dilakukan harus
mengedepankan aspek persuasif.
Dijelaskan, selama ini, pemerintah cukup serius menangani bidang
lingkungan hidup. Bahkan, Presiden SBY telah beberapa kali menghadiri
konferensi internasional tentang pelestarian lingkungan. “Hal tersebut
sekaligus menunjukkan tingginya komitmen pemerintah saat ini untuk
memelihara bumi dari kerusakan,” kata Ramadhan Pohan, saat melakukan
kunjungan ke Pacitan, kemarin.
Lebih lanjut legiaslator dari Partai Demokrat ini menjelaskan,
pemerintah harus mendorong dan meningkatkan pengawasan terutama di
daerah yang selama ini kurang tersentuh. Dicontohkannya, beberapa
daerah lain yang lebih maju seperti Bali. Meskipun masih banyak orang
mengkonsumsi daging penyu, namun secara umum pemahaman masyarakat
sudah cukup tinggi. “Sehingga populasinya relatif terjaga,” paparnya.

PACITAN-Kebutuhan air bersih masih menjadi masalah utama sebagian
masyarakat Pacitan, Jawa Timur. Untuk mengatasi hal itu, pemkab
berencana mengoperasikan fasilitas pemurnian air laut hibah pemerintah
Jepang. “Awalnya, kita ditawari 10 unit mesin pemurnian air laut,”
kata Bupati Pacitan, Sujono, disela-sela kegiatan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan di Kecamatan Punung, kemarin.
Dikatakannya, jumlah tersebut kemungkinan masih bertambah. Sebab,
pemerintah Jepang meminta agar dilakukan usulan penambahan hingga
mencapai 30 unit. Hanya, pemkab sendiri belum menentukan pos anggaran
yang akan digunakan untuk biaya perawatannya. Apakah akan ditanggung
pemkab atau diserahkan ke masyarakat. Masing-masing unit mesin, dalam
satu hari bisa memproduksi air bersih sekitar 100 ton. “Mudah-mudahan
jumlah 30 unit itu terealisasi,” terang bupati.
Jika terwujud, wilayah yang menjadi prioitas adalah Pacitan barat.
Alasannya, di wilayah itu persoalan air bersih menjadi masalah utama.
Apalagi pada musim kemarau. Dari 3 kecamatan yang ada, Kecamatan
Punung, Pringkuku dan Donorojo, seluruhnya mengalami kekurangan air
bersih. Tetapi tidak menutup kemungkinan mesin akan dioperasikan di
wilayah Pacitan timur maupun daerah dengan kendala yang sama.
Kedepan, lanjut bupati, keberadaan fasilitas pemurnian tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada nilai ekonomis sekaligus
peluang yang bisa digunakan masyarakat. Misalnya, dengan menjual air
hasil penjernihan dalam kemasan ke luar daerah seperti Wonogiri (Jawa
Tengah) dan Gunung Kidul (Yogyakarta). Dicontohkannya, di Kabupaten
Jembrana, Bali masyarakat sudah bisa mengambil keuntungan dari
keberadaan fasilitas pemurnian air laut. “Caranya, dengan menjual air
hasil penyulingan dalam bentuk kemasan,” terangnya.
Secara geografis, hampir seluruh wilayah di Pacitan potensial
mengalami kekeringan. Selain 3 kecamatan di wilayah barat, wilayah
kota, sebagian Pacitan timur dan Kecamatan Arjosari rawan air bersih.
Selama ini, pemkab telah berupaya memenuhi kekurangan itu dengan
mendistribusikan bertangki-tangki air, dan itu membutuhkan biaya tidak
sedikit. Sebagai gambaran, sekali mengirim satu tangki air bersih,
pemkab harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 ribu.

media pemurnian air

PACITAN-Sebagai upaya mendukung program revegetasi hutan di Pacitan,
Jawa Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan bantuan
berupa 100 ribu bibit pohon Trembesi. Dari jumlah tersebut, sebagian
besar masih berupa biji. “Sedangkan yang sudah dalam bentuk bibit
berjumlah 2 ribu batang dengan tinggi sekitar 1,5 meter,” kata Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Suyatno, Senin (7/12).

Nantinya, bibit yang sudah siap akan segera ditanam sebelum tahun 2009
berakhir. Sementara, yang berbentuk biji akan disemaikan lebih dahulu.
Rencananya, hasil persemaian akan ditanam pada tahun 2010. Beberapa
wilayah akan dijadikan konsentrasi penanaman trembesi. Khususnya yang
mempunyai sumber air. Seperti wilayah kota, Pacitan barat dan
Kecamatan Kebonagung. “Trembesi juga akan ditanam sebagai turus
jalan,” ungkap Suyatno.

Diakuinya, jumlah pohon penyerap air di kota 1001 goa memang menurun.
Saat ini masih ada sekitar 44 ribu batang Trembesi pada lahan seluas
111 hektar. Itupun ukurannya hanya kecil-kecil. Sedangkan yang besar
sudah habis ditebang. Pohon Trembesi merupakan salah satu pohon yang
mampu menyerap air. Sehingga keberadaannya diharapkan mampu memelihara
ketersediaan air bersih bagi warga. Khususnya pada musim kemarau.

Hutbun sendiri kini tengah berupaya mengurangi perdagangan komoditas
hutan, seperti jenis kayu-kayuan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
Misalnya, Jati, Sono maupun Mahoni. Berdasarkan data Dinas Hutbun,
hingga bulan Oktober tahun ini, tercatat sebanyak 12.597 rit kayu
diperjualbelikan. Jumlah itu baru yang berasal dari penerbitan dokumen
Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Kayu Rakyat. “Meski SKAU
diterbitkan oleh kepala desa, tetapi setiap bulan mereka memberi
laporan ke dinas,” tukas Suyatno.

Jika ditambah dengan kayu yang masuk melalui pengajuan Surat
Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu, jumlahnya dipastikan bertambah.
Memang, secara kwantitas, jenis kayu dengan ijin SKAU lebih sedikit
dibanding jenis kayu berdokumen SKSKB, yaitu 9.191 rit. Permasalahan
ini menjadi kesulitan tersendiri bagi dinas terkait. Apalagi harus
berhadapan dengan kepentingan ekonomi dari pemilik kayu.

harga pokok trembesi, mbah surip SBY memberi bantuan

Antisipasi Bencana Banjir dan Longsor
PACITAN- Memasuki musim penghujan, masyarakat yang bermukim yang
Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun di lereng bukit, diminta waspada.
Pasalnya, sewaktu-waktu bisa saja terjadi bencana di daerah rawan
tersebut. “Kita menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi dan waspada
terhadap bencana yang bisa saja terjadi,” kata Bupati Pacitan, H.
Sujono, usai Raker dengan Pimpinan SKPD lingkup pemkab, kemarin..
Sebagai bentuk antisipasi, Tim Satuan Koordinasi Pelaksana
Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB), diminta segera melakukan
koordinasi dengan pihak terkait. Diantaranya, dengan membuat surat
edaran, baik ditujukan dinas terkait maupun masing-masing camat, yang
nantinya diteruskan ke desa-desa. “Prioritasnya adalah lokasi rawan
bencana alam, banjir, tanah lonsor dan angin topan,” imbuh bupati.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kesbangpolinmas Pacitan, Wasi
Prayitno, pihaknya sudah menindaklanjuti pernyataan Bupati Pacitan.
Surat edaran juga segera dikirim ke wilayah rawan bencana.
Diantaranya, Kecamatan Bandar, Tegalombo, Tulakan, Kebonagung dan
Sudimoro. Sebab, di wilayah itu, memiliki ketinggihan dengan
kemiringan bervariasi. “”Masyarakat yang bermukim di daerah potensi
longsor agar waspada,” kata Wasi.
Tidak itu saja, pihaknya juga mengingatkan masyarakat yang bermukim di
DAS Grindulu maupun Sungai Lorok. Sebab, setiap curah hujan tinggi,
kedua sungai itu berpotensi terjadi banjir. Sebagai antisipasi,
masyarakat sekitar sungai harus ikut partisipasi. Diantaranya, jika
melihat bangunan tangggul mengkhawatirkan segera melaporkan ke dinas
terkait. Selain itu, warga diminta tidak menanam tanaman apapun di
bantaran sungai. Sehingga, tidak mengganggu arus sungai. t dan pemkab.
Mengenai berbagai peralatan menghadapi bencana, sudah disiapkan. Mulai
perahu karet ada beberapa unit dan semua dalam kondisi siaga. Begitu
juga dengan pelampung, ambulan siaga bencana, perlengkapan dapur umum
maupun Tim relawan yang sudah dibentuk di tingkat kecmatan dan
desa-desa. “Sejak hujan pertama kemarin, belum ada laporan terjadinya
bencana longsor atau banjir bandang. Mudah-mudahan tidak ada bencana,”
harap Wasi.
Selain Kesbangpolinmas, juga ada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, yang sudah memiliki Taruna Tanggap Bencana (Tagana).
Terlebih, di dinas itu disiapkan peraltan dapur umum, sembako dan
keperluan bencana lainnya.
Lebih lanjut, Wasi mengungkapkan, Pacitan memang masuk daerah rawan
bencana, gempa bumi dan tsunami. Sebab, kampung halaman Presiden SBY
ini memiliki pantai yang panjangnya sekitar 71 kilometer. Itulah
sebabnya, hasil study Pusat, daerah ini masuk rawan bencana. Terbukti,
sering terjadi gempa. Hanya, gempa tersebut
berskala kecil.
Wasi memaparkan, yang terpenting bagi warga saat terjadi gempa adalah
secepatnya lari menyelamatkan diri. Upaya itu bias dilakukan dengan
menuju ke tampat lapang yang jauh dari bangunan atau pohon-pohonan.
Tetapi, jika terjebak di dalam rumah, harus berlindung di bawah benda
yang aman, seperti meja dan sebagainya. “Yang paling berbahaya adalah
kerusakan infrastruktur yang diakibatkan gempa,” jelasnya.
Sementara itu, menghadapi kemungkinan terburuk akibat gempa yang
diikuti tsunami, pemkab telah mempersiapkan 13 titik evakuasi. Semua
titik evakuasi tersebar di 11 desa di wilayah Kecamatan Kota Pacitan
dengan ketinggian lebih dari 15 meter. Pemilihan lokasi didasari
pertimbangan kemudahan aksesbilitas. Baik bagi pengungsi maupun untuk
pendirian sarana pendukung, seperti tenda dan dapur umum.
Begitu juga dengan jalur evakuasi yang sudah dipetakan. Pemetaan
dilakukan agar saat terjadi bencana evakuasi berlangsung lancar dan
menghindari kesemerawutan mobilisasi pengungsi. Hanya rambu-rambu yang
belum dipasang. Sebab, masih menunggu alokasi anggaran. Sedang
penanganan pengungsi, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas
terkait.
Mengenai bencana tsunami, sebagai dampak terburuk gempa besar, juga
sudah diantisipasi dengan pemasangan 3 unit Tsunami Early Warning
System (TEWS). Piranti tersebut masing-masing dipasang di pemukiman
sekitar pantai Tamperan dan di kantor Kesbangpolinmas sebagai
pengendali. Titik pemasangan sudah ditentukan melalui survey yang
dilakukan Lembaga Penelitian dan Antariksa Nasional (LAPAN). “akhir
Desember nanti, kami akan melakukan simulasi gempa dan tsunami di
sekolah-sekolah dan kantor-kantor. Kegiatan ini juga melibatkan
jajaran kepolisian setempat,” pungkas Wasi.

sosialisasi bencana alam

LINGKUNGAN PACITAN – Antara bulan Januari-Februari 2010, diperkirakan terjadi
rawan pangan. Persoalannya, musim kemarau tahun ini relatif panjang.
Akibatnya, musim tanam padi pun molor. Artinya, jika tanam padi
dimulai Desember, petani baru panen sekitar Maret 2010. “Kami sudah
memulai sosialisasi ke masyarakat terkait ketersedian pangan
masyarakat,” kata Kepala Kantor Ketahanan Pangan Pacitan, Pamuji,
kemarin (4/11).
Diungkapkan, pemahaman yang disampaikan ke masyarakat terkait
penghematan bahan pangan, seperti padi maupun ubi kayu. Artinya, saat
ini, ada baiknya, masyarakat mengurangi volume penjualan bahan pangan
itu ke luar Kota. Sebaliknya, bahan pangan itu diolah, sehingga bias
dismpan dalam waktu lama. Misalnya, ubi kayu diolah menjadi gaplek
atau gabah diproses menjadi beras. Semua itu bisa dipergunakan sebagai
cadangan, jika sewaktu-waktu terjadi krisis pangan.
Tidak itu saja, pihaknya tengah menggodog usulan terbentuk badan
penyangga pangan daerah. Badan itu membeli hasil pangan dari
masyarakat (petani) dengan harga ideal. Prakteknya, bisa menggunakan
dana APBD atau sumber dana lain. Setelah melalui proses pengolahan,
bahan pangan bias disimpan dan dipergunakan jika terjadi krisis
pangan.
Namun, jika nanti tidak terjadi krisis pangan, bisa dijual ke luar
Kota. Tentunya, dalam pelaksanaannya, perlu koordinasi lintas sektor
terkait. Baik mengenai program, pelaksana maupun perhitungan harga
secara detail. Disatu sisi, harga pembelian tidak memberatkan petani,
disisi lain terdapat lumbung pangan yang memadai. “Ini beda dengan
stok di Dolog. Kalau di Dolog kan harus terbayar”.
Sebenarnya, anggaran bisa saja diambilkan dari cadangan bencana alam
APBD. Tetapi, berapa besarnya anggaran, masih perlu usulan dan
pembahasan. Terlebih, penggunaan dana itu juga harus mendapat
persetujuan dari DPRD. Sebab, krisis pangan juga termasuk kategori
bencana. Namun, jika kondisi mendesak, juga bias mengusulkan bantuan
dari gubernur. Terlebih, ada alokasi dari gubernur yang besarnya
sekitar Rp 100 juta per kabupaten. Hanya, dana itu bisa dicairkan jika
memang sudah terjadi bencana rawan pangan. “Kabupaten Purworejo
(Jateng), sudah menggunakan badan penyangga untuk mengantisipasi
bencana rawan pangan,” terangnya.
Lebih lanjut, Pamuji mengungkapkan, secara umum, masalah bahan pangan
masih tercukupi. Hanya, antisipasi juga perlu dilakukan. Hal itu
seiring upaya teknis dinas terkait meningkatkan sistem irigasi lahan
pertanian, bantuan bibit unggul, ketersediaan pupuk dan sebagainya.
Sehingga, jika sewaktu-waktu terjadi krisis, persoalan itu bisa
diatasi dengan baik.

LINGKUNGAN PACITAN- Belasan warga Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo,
Pacitan, Jawa Timur mendatangi gedung dewan di Jalan A Yani.
Kedatangan mereka untuk mendengar penjelasan dari pemkab dan penambang
terkait dugaan pencemaran di sungai Lorok beberapa waktu kemarin. Dari
proses hearing diketahui, berdasarkan tes dari Kantor Lingkungan Hidup
(KLH), ditemukan usur logam berat yang larut di sungai tersebut.
“Dalam air sampel terkandung unsur logam berat,” kata Bambang
Supriyoko, Kepala KLH dalam hearing antara DPRD, warga dan investor
tambang di gedung dewan, Jum’at (30/10).
Dari hasil tes yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup (KLH), diketahui
derajat keasaman (PH) air tinggi, yakni 3,5. Jauh dari ambang batas
normal PH di kisaran 6,5 sampai 8,5. Untuk menjadi sebuah kesimpulan,
hasil tes itu masih akan dibandingkan dengan hasil uji laboratorium di
Yogyakarta dan Surabaya. Hasilnya baru bisa diketahui sekitar 20 hari
paska pengambilan sampel. Diharapkan, hasil tes akan menjadi pijakan
untuk mengambil kebijakan maupun keputusan menyangkut klaim warga atas
dugaan pencemaran oleh aktivitas penambangan di Desa Kluwih, Kecamatan
Tulakan.
Dikatakan Bambang, akibat larutnya unsur logam berat tersebut, terjadi
rona alam, yakni berubahnya warna air. Padahal disekitar aliran sungai
banyak dibangun sumur-sumur yang digunakan warga sebagai sumber air
baku. Seperti untuk, mencuci, mandi dan memasak. Diperkirakan, sumur
ikut tercemar akibat ekses resapan dari air di aliran sungai. Dan ini
kerap kali terjadi jika turun hujan deras yang menyebabkan banjir.
“Hujan yang tidak teratur memperparah kondisi ini. Jika hujan terus
turun, derajat keasaman akan berkurang.”
Diakuinya, kejadian ini sudah kali kedua terjadi. Pertama terjadi
tahun 2008 lalu dan yang kedua tanggal 11 Oktober kemarin. Sebenarnya,
pihak KLH dan Dinas Pertambangan telah turun ke lokasi sungai seperti
yang dilaporkan warga. Meski tidak berhasil mendapati ikan yang mati,
mereka kemudian mengambil sampel air untuk diteliti. “Sayang
laporannya agak terlambat sehingga bukti kurang signifikan,” papar
Bambang.
Selain mencemari sungai dan sumur, limbah juga mengalir ke sawah-sawah
milik warga. Tentunya hal ini membuat warga was-was. Sebab,
dikhawatirkan unsur racun yang terbawa air akan terserap dalam tanaman
pangan sehingga dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan gangguan
kesehatan. Warga meminta pada PT. Gemah Limpah Internusa (GLI),
investor pertambangan, untuk secepatnya membangun fasilitas Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum memasuki masa tanam.
Tidak itu saja, sebelum IPAL jadi, semua aktivitas penambangan
sementara harus dihentikan. Jika upaya mereduksi limbah tidak
dilakukan, warga mengancam akan menutup satu-satunya akses jalan
menuju areal pertambangan. “Tanggal 22 kemarin kita sudah lakukan
aksi. Jika pembangunan IPAL tidak segera dilakukan, jalan akan kembali
kami tutup,” terang Kepala Desa Cokrokembang, Gunardi.
Menanggapi tuntutan warga itu, General Manger PT. GLI, Delvis K
Irianto menyatakan kesanggupannya untuk segera membangun fasilitas
IPAL. Sesuai saran dari pemkab, nantinya pembangunan instalasi
pengolahan limbah akan melibatkan pihak ketiga, yaitu konsultan
lingkungan hidup. Bahkan ia berjanji dalam satu atau dua minggu
mendatang pembangunan akan dimulai. “Kita sudah koordinasi dengan
dinas dan istansi terkait,” jelasnya.

logam berat dalam sungai, logam berat larut dalam air, tes batas ph air

LINGKUNGAN PACITAN – Puluhan warga Desa Kluwih Kecamatan Tulakan dan Desa
Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, beramai-ramai memblokir akses
jalan menuju lokasi penambangan PT. Gemilang Limpah Internusa (GLI),
Selasa (27/10). Pasalnya, warga ingin bertemu dengan pimpinan
perusahaan tambang. Akibat pemblokiran jalan menggunakan balok kayu
itu, sejumlah dump truk pengangkut material tambang tidak bisa
beraktivitas. “Ini bukan demo. Tetapi, upaya warga mempertanyakan
haknya,” kata Sungkono,56, salah seorang warga Kluwih, Selasa,(27/10).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 08.00 wib itu, merupakan spontanitas
warga. Satu per satu warga berkumpul disalah satu titik jalan menuju
lokasi tambang. Lalu, dengan gotong-royong, warga memasang balok kayu
di jalan yang selebarnya sekitar 3 meter itu. Padahal, jalan itu
merupakan jalur utama menuju lokasi penambangan. Pun demikian, masih
bisa dilewati oleh sepeda motor.
Sebelum aksi dimulai, warga memperingatkan para pengemudi truk maupun
pekerja tambang yang membawa kendaraan roda empat untuk segera
mengeluarkan kendaraannya dari lokasi penambangan. Tujuannya, agar
kendaraan itu idak terjebak di lokasi penambangan. Sebab, warga
sepakat, tidak akan membuka jalan sebelum ada kepastian terkait ganti
rugi.
Dijelaskan Sungkono, sejak PT. GLI melakukan aktivitas penambangan
sekitar 2 tahun lalu, masih banyak warga yang belum mendapatkan biaya
ganti rugi. Paling tidak, baru ada sekitar 7 orang warga yang
mendapatkan ganti rugi. Sedang 42-an orang warga di dua desa, mengaku
belum mendapatkan ganti rugi. Padahal, tanah miliknya sudah diterowong
diambil bahan tambangnya. “Dua tahun lebih kami bersabar menunggu
kepastian ganti rugi”.
Pemblokiran akses jalan, juga sudah pernah dilakukan warga tahun lalu.
Tetapi, setelah ada pembicaraan, warga pun membuka akses jalan
tersebut. Tetapi, setelah satu tahun tidak ada kepastian, warga pun
kembali menutup akses jalan menuju lokasi penambangan. Dengan tujuan,
direktur PT. GLI turun ke lokasi dan melakukan pembicaraan dengan
warga. Upaya warga itu lantaran warga mengaku kesulitan menemui
direkturnya.
Diperkirakan, selama dua tahun lebih melakukan kegiatan penambangan,
PT. GLI sudah mengeksploitasi sekitar 45 ribu ton bahan tambang.
Dengan perhitungan, setiap hari, rata-rata terdapat 8 dump truk
lalu-lalang mengangkut penuh bahan material tambang. Mengenai kegiatan
penambangan, warga tidak menyoal. Sebab, itu menyangkut perut ratusan
pekerja tambang. “Kami ingin ada kesepakatan yang jelas dan riil dari
PT. GLI. Jika sudah jelas, warga akan membuka akses jalan dan
mendukung kegiatan itu,” kata beberapa orang warga lainnya.
Memang, sebagian warga sudah mendapatkan ganti rugi. Mereka
mendapatkan biaya ganti rugi berkisar Rp 32,5 juta. Sedang sebagian
besar lainnya mengaku belum ada kejelasan. Itulah sebabnya, sebagian
warga ada yang meminta biaya ganti rugi berdasarkan perolehan galian
tambang per kilogram. Namun, ada juga minta biaya sewa tanah satu
tahun sekali.
Karena hingga siang hari keinginan bertemu langsung dengan bos PT. GLI
gagal, warga pun sepakat mengusung persoalan itu ke DPRD. Dengan
harapan, DPRD bersedia memfasilitasi permasalahan tersebut. Sehingga
masalah penambangan segera selesai. Terlebih, dulu, keinginan warga
sudah pernah disampaikan dan hanya mendapat jawaban ‘iya’.
Kenyataannya, dua tahun lebih belum juga ada realisasi. “Rencananya,
besok Jumat (30/10) ada dialog dengan PT. GLI yang difasilitasi
Dewan,” kata Sungkono.
Sementara, Direktur PT. GLI, Delvis K. Irianto, ketika dihubgungi
koran ini via HP, mengaku tengah dalam perjalanan ke luar Kota, menuju
arah Cilacap, Jawa Tengah. Sehingga, tidak bisa menemui warga. Hanya,
seharusnya, warga bisa menemui stafnya terlebih dulu. Lalu
menyampaikan persolan yang disoal warga. Tentunya, permasalahan yang
disampaikan warga akan diteruskan ke pimpinan. “Ada banyak staf di
kantor. Ada Mr. Lee, yang menganntikan saya,” kata Delvis.
Terkait aksi penutupan jalan menuju lokasi penambangan, ia mengaku
terkejut. Sebab, aksi itu jelas mengganggu kegiatan penambangan.
Padahal, mengenai tuntutan warga terkait ganti-rugi, pemahaman yang
harus dibiacarakan. Sebab, berdasarkan aturan di Dinas Pertambangan
dan BPN, bagian di dalam tanah (dalam kedalaman tertentu), milik
negara. Sedang di permukaan atas amilik masyarakat. “Kalau tanah
masyarakat di permukaan, semuanya sudah diganti rugi”.
Begitu juga mengenai tudingan kegiatan penambangan timahnya mencemari
sungai. Semua itu masih harus dibuktikan dan didukung dengan argumen
yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. “Ada yang bilang banyak
ikan mati. Ada lagi yang ngomong ada ayam mati setelah makan ikan.
Lha, mana buktinya? Saya kan bingung,” terangnya.
Lebih lanjut, Delvis juga mengungkapkan, dirinya hanya sebagai
direktur. Artinya, semua persoalan yang muncul tentu akan dilaporkan
pada bos-nya di China. Dan tentunya, semua akan diputuskan setelah
dipelajari dengan teliti dan cermat.
Ditempat terpisah, Ketua DPRD Pacitan, Soetopo membenarkan dewan akan
memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pihak PT. GLI. Hanya,
pelaksanannya dijadwalkan Jumat (30/10). “Kami tidak mengabaikan
persoalan masyarakat. Kami hanya mengatur jadwal saja,” kata Soetopo
yang keberatan dengan judul berita di Radar Madiun, kemarin.

DPRD PACITAN – Indikasi pencemaran limbah penambangan timah PT. Gemilang
Limpah Internusa (GLI), di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, Pacitan,
berbuntut. Sekitar 20-an orang perwakilan warga Desa Cokrokembang,
Kecamatan Ngadirojo, meminta dialog dengan DPRD. “Secara resmi, warga
sudah mengirim surat ke Dewan pada Jumat (23/10),” kata Hariawan,
salah seorang tokoh masyarakat Desa Cokrokembang, Senin (26/10).
Mantan anggota Dewan (periode 1999-2004) ini mempertanyakan penundaan
dialog. Sebelumnya, warga medapat jawaban dari DPRD tentang
pelaksanaan dialog yang bakal dilakukan Selasa (27/10). Tetapi,
tiba-tiba ditunda Jumat (30/10). “Tentu saja warga mempertanyakan
penundaan itu,” imbuh Hariawan.
Diakuinya, selama ini warga sangat bersabar dan mendukung kegiatan
penambangan timah tersebut. Hanya, warga meminta kesungguhan pihak
penambang dalam penanganan limbah dan perbaikan jalan. Sebab, limbah
tambang sudah berdampak terhadap lingkungan.
Dijelaskan, hujan pertama beberapa hari lalu, membawa limbah mencemari
sepanjang sungai. Sehingga, banyak ikan yang mati. Hanya, warga tidak
sempat mengabadikan matinya ikan-ikan tersebut. Tetapi, banyak warga
yang melihat sendiri matinya ikan di sepanjang sungai Cokrokembang.
“Kejadian itu tidak kali pertama ini saja. Dulu, juga pernah seperti
itu”.
Diduga kuat, kematian ikan itu lantaran sistem pengolahan limbah
tambang tidak sempurna. Terbukti, air sungai berubah warna kekuningan.
Bahkan, pasir dan batu sungai juga mengalami perubahan warna.
Dikhawatirkan, jika limbah tidak ditangani sempurna, dalam waktu lama
merusak lingkungan dan merugikan warga. Terlebih, tidak sedikit warga
yang masih memanfaatkan air sungai tersebut.
Sekretaris DPRD Pacitan, Mawardi, membenarkan penundaan dialog dengan
warga Cokrokembang terkait masalah limbah penambangan timah. Tetapi,
penundaan itu bukan upaya mengulur-ulur pelaksanaan dialog. Melainkan,
ada beberapa pertimbangan dengan mengacu skala prioritas. “Dialog
ditunda Jumat (30/10), bukan dibatalkan,” kata Mawardi, kemarin
(26/10).
Dijelaskan, penundaan itu lantaran banyaknya agenda penting yang harus
segera diselesaikan. Diantaranya, menyusun alat kelengkapan Dewan.
Sebab, alat kelengkapan yang sudah terbentu baru komisi-komisi. Sedang
badan anggaran, legislasi, musyawarah dan badan kehormatan masih
proses. Direncanakan, kelengkapan badan-badan itu tuntas
diparipurnakan pada Kamis (29/10). “Sehingga, Jumat baru bisa
mengadakan dialog. Dan penundaan itu sudah disampaikan ke Kepala Desa
Cokrokembang”.
Perlu diketahui, persoalan dugaan pencemaran sungai Cokrokembang sudah
ditindaklanjuti survey dan pengambilan sampel oleh Kantor Lingkungan
Hidup dan Dinas Pertambangan setempat. Hanya, sejauh mana hasil sampel
belum diketahui. Dan sebagai solusi, pemkab memasok bantuan air bersih
bagi warga. Bahkan, dinas terkait sudah meminta PT. GLI segera
memperbaiki sistem pengolahan limbah.

usaha pertambangan PT Gemilang limpah internusa