Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 90.40 Mhz

Archive for the ‘Berita Pacitan’ Category

PERTANIAN PACITAN – Puluhan hektar tanaman padi di Pacitan wilayah barat,
terancam gagal panen. Pasalnya, sejak ditanam dua bulan lalu, hingga
kemarin, curah hujan sangat rendah. Akibatnya, sebagian bibit tanaman
mengering. Sedang sebagian tanaman kerdil.
Seperti diungkapkan Heru, salah seorang petani asal Ngadirejan,
Kecamatan Pringkuku, Pacitan. Dijelaskan, di wilayah Pringkuku, Punung
dan Donorojo, banyak areal pertanian berupa sawah tadah hujan.
Artinya, lahan itu bisa ditanami tanaman pertanian, khususnya padi,
hanya di musim penghujan. “Kalau tidak ada hujan seperti sekarang ini,
tanaman padi terancam gagal panen,” kata Heru, kemarin.
Padahal, sebagian besar, rata-rata tanaman padi sudah berusia sekitar
dua bulan lebih. Seharusnya, usia padi seperti itu sudah mulai
berbuah. Diperkirakan, akhir Desember atau awal Januari tahun depan,
petani panen. Tetapi, rendahnya curah hujan, membuat tanaman padi
mengalami kekurangan air. “Sebagian tanaman padi sudah mengering dan
mati,” imbuhnya.
Tentu saja, kurangnya pasokan air tersebut membuat sejumlah petani
mengalami kerugian cukup besar. Sebagai ilustrasi, untuk lahan satu
hektar, membutuhkan benih padi sekitar 25 kilogram. Jika harga benih
sebesar Rp 35 ribu, berarti harus mengeluarkan modal Rp 875 ribu.
Belum biaya pengolahan sawah sebesar Rp 600 ribu maupun pembelian
pupuk. Sebab, untuk satu kali musim tanam menghabiskan pupuk (Urea dan
NSP) sekitar 3 kuintal. “Rata-rata, biaya produksi tanam padi per
hektar hampir Rp 2 juta,” imbuh Heru.
Memang, dalam kondisi normal, per hektar bisa menghasilkan sekitar 4
ton gabah kering. Jika dinominalkan, dengan harga gabah kering Rp
2.800 per kilogram, menghasilkan Rp 11, 2 juta. Tetapi, dalam kondisi
seperti sekarang ini, diperkrakan mengalami penurunan produksi sekitar
50 persen. Bahkan, sebagian lagi hanya memanen sepertiganya saja.
Diakui Heru, ancaman gagal panen tentu akan berdampak pada
perekonomian masyarakat desa. Terlebih, selama ini, hasil panen petani
di pedesaan, biasanya untuk dikonsumsi sendiri. Sebab, sawah tadah
hujan hanya sekali tanam padi dalam setahun. Sebagai antisipasi,
sebagian petani akan menyulam tanaman padi dengan jagung. Sehingga,
mereka masih memiliki cadangan pangan. “Masyarakat petani sudah
terbiasa dengan kondisi seperti ini, Mas,” kata Heru pasrah.
Kesulitan air juga dialami sebagain petani di perkotaan. Seperti
dialami Sukemi, petani asal Kelurahan Sidoarjo, Kec./Kab. Pacitan.
Untuk memenuhi kebutuhan air, ia menyodotnya dari sumuran menggunakan
diesel. Tentu saja, upaya itu menambah biaya produksi. “Sehari harus
mengeluarkan uang membeli 10 liter bensin,” kata Sukemi.
Dijelaskan, kondisi itu akan sangat terasa bagi petani yang tidak
memiliki diesel dan sumuran. Sebab, untuk menyewa disel dan sumuran
butuh biaya tidak sedikit. Terlebih, pemenuhan air tidak hanya
sehari-dua hari. Agar tanaman mencapai pertumbuhan normal, dalam usia
dua sampai tiga minggu harus kecukupan air. “Mungkin, hasil panenan
tahun ini juga akan tutun, Mas”.

PACITAN – Sekitar lima bulan ini, produksi arang di Pacitan mengalami
penurunan signifikan. Pasalnya, puluhan pengrajin arang mengaku
kesulitan mendapatkan bahan baku. Disisi lain, harga baku yang ada,
harganya sudah melambung. “Harga bahannya naik sekitar seratus persen,
Mas,” kata Ketua Paguyuban Pengrajin Aran, Pangasalasan, Pacitan,
Jumingan.
Dijelaskan, paguyuban yang dipimpinnya, memiliki anggota sekitar 70-an
orang pengrajin. Dari jumlah itu, semuanya memilih tiarap. Sebagai
ilustrasi, harga bahan baku berupa kayu akasia naik signifikan. Jika
sebelumnya hanya Rp 30 ribu per meter persegi, kini menjadi Rp 90 ribu
per meter perseginya.
Ironinya, harga bahan baku sudah meroket, barangnya pun susah dicari.
Persoalannya, tidak banyak warga yang menjual kayu. Sebab, seiring
dengan datangnya musim penghujan, kondisi hutan menjadi sulit dan
licin. Disisi lain, sekiatr hutan sudah mulai ditanami tanaman
pertanian. Mulai padi tadah hujan maupun jenis tanaman palawijo.
“Kalau menebang pohon dikhawatirkan merusak tanaman pertanian,” imbuh
Jumingan.
Tentunya, dengan harga naik 100 persen, berdampak pada biaya
operasional para pengrajin. Artinya, jika dipaksakan, pengrajin akan
mengalami kerugian. Sebagai gambaran, sela tiga hari melakukan
aktivitas, pengrajin membutuhkan bahan sekitar 10 meter persegi dengan
nominal sekiatr Rp 900 ribu. Belum lagi biaya transport kendaraan,
baik mengangkut jayu maupun mengirim arang ke Magelang dan sejumlah
kota di Jawa Tengah.
Tidak itu saja, pengrajin juga harus mengeluarkan biaya honor tenaga
kerja, per hari Rp 30 ribu. Bahkan, masih harus membeli karung plastik
sebagai tempat arang yang akan dikirim ke konsumen. Sehingga, jika
dihitung-hitung, pengarajin hanya mendapatkan keuntungan kecil. “Bahan
kayu 10 meter persegi menghasilkan sekitar 60 karung plastik dengan
nilai jual Rp 1,5 juta. Padahal toral biaya operasional juga berkisar
Rp 1,5 jutaan”.
Itulah sebabnya, sebagian besar pengrajin memilih menunggu musim
kemarau. Atau paling tidak, jika harga bahan kayu kembali turun.
Sebab, harga kayu mahal dan bahan sulit didapat. Tetapi, harga jual
tidak mengalami kenaikan, yakni Rp 25 ribu per karung plastik. Pun
demikian, masih ada pengrajin yang tetap beraktivitas.
Pertimbangannya, memiliki bahan limbah yang harganya relatif murah.
Mereka juga tidak memiliki kegiatan sampingan selain sebagai pegrajin
arang.

PACITAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pacitan, bakal melakukan
rekruetmen Panwas Pemilukada, pada Juli 2010. Keputusan itu diambil
menyusul keluarnya surat edaran (SE) bersama nomor 1669 (KPU) dan
nomor 001 (Bawaslu) tertanggal 9 Desember 2009. Dimana, bagi daerah
yang bupati atau walikotanya habis masa jabatannya sampai bulan
Agustus 2010, tetap memakai anggota Panwaslu Pileg dan Pilpres. “Masa
jabatan Bupati Pacitan habis pada Februari 2011. Sehingga, menggunakan
UU No. 22/2007,” kata Ketua KPUD Pacitan, Damhudi.
Dijelaskan, dalam pelaksanaan nanti, KPUD akan melakukan rekruetmen
Panwas Pemulikada sebanyak 6 orang. Selanjutnya, keenam calon Panwas
Pemilukada diserahkan Banwas untuk dilakukan fit and proper test.
“Nantinya, dari 6 calon itu akan diambil 3 orang menjadi Panwas
Pemilukada,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Damhudi mengungkapkan, tahapan dan anggaran pelaksanaan
Pemilukada sudah ditetapkan. Untuk tahapan, akan dimulai September
2010. Pendaftaran bakal calon Oktober. Dan satu bulan kemudian
dilakukan penetapan calon bupati dan wakil bupati. “Masa kampanye
diperiakan akhir November sampai 17 Desember. Sebab, coblosan
Pemilukada dilakukan pada 20 Desember 2010,” terang Damhudi.
Namun, sebelum tahapan dimulai, pihaknya juga sudah melakukan
aktivitas pra pemilukada. Diantaranya, rekruetmen panwas dan perangkat
pendukung lainnya. Sehingga, begitu tahapan dimulai, semua berjalan
lancer, aman dan sukses.
Memang, sebelumnya muncul wacana Pemilukada digelar sekitar
Oktober-November. Pertimbangannya, sebagai antisispasi jika Pemilukada
terjadi sampai dua putaran. Tetapi, akhirnya ditetepkan pada 20
Desember. Jika nantinya terjadi dua putaran, akan dilaksanakan Januari
2011. Persiapan selama satu bulan itu dinilai cukup. Sebab, kebutuhan
tinggal pengadaan surat suara.
Begitu juga dengan kepastian anggaran juga sudah ditetapkan sebesar Rp
5,5 milyar. Hanya, anggaran sebesar itu untuk kegiatan selama tahun
2010. Artinya, tidak menutup kemungkinan muncul anggaran Pemilukada
pada tahun anggaran tahun 2011. Misalnya, jika Pemilukada terjadi dua
putaran atau pun pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

POLITIK PACITAN – Sebanyak sembilan KPUD Kabupaten/Kota di Jawa
Timur, akan dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Propinsi Jatim ke
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan dilayangkan setelah proses
rekrutmen anggota KPUD, diduga menyalahi aturan. “Satu atau dua hari
lagi laporan kami kirim ke Bawaslu,” ujar Ketua Panwaslu Jatim, Sri
Sugeng Pujiatmiko, saat menghadiri evaluasi Panwaslu di
Pacitan,kemarin.
Dijelaskan, indikasi penyimpangan dan tidak transparannya rekrutmen anggota
periode 2009-2014, kata Sugeng, pertama kali dilaporkan ke Panwaslu
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Paling tidak, ada 9 KPU Derah
yang akan dilaporkan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta klarifikasi
pada KPUD yang bersangkutan. “Kalau Bawaslu tidak mungkin melakukan
klarifikasi sendiri ke Jawa Timur,” paparnya.
Selain ke KPUD, Panwaslu juga akan meminta klarifikasi ke calon
anggota yang sempat ikut seleksi. Tidak itu saja, lima anggota KPU
Jatim juga telah dimintai keterangan. Hasilnya, memang ada indikasi
adanya pelanggaran pasal 25 dan 26 Undang-undang nomor 22 tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilu. Dari hasil klarifikasi, tindak lanjutnya
diserahkan sepenuhnya ke Bawaslu. Termasuk perlu
tidaknya membentuk Dewan Kehormatan untuk KPU Jatim. “Ya, itu
(pembentukan Dewan Kehormatan-Red) kita persilahkan. Karena merupakan
kewenangan Badan Pengawas Pemilu,” terang Sugeng.
Ditanya, apakah tindakan tersebut bisa memunculkan spekulasi publik
bahwa terjadi gesekan antara dua pihak penyelenggara Pemilu, Sugeng
menampiknya. Namun, diakuinya, instansi yang dipimpinnya kesulitan
melakukan koordinasi dengan KPU saat pelaksanaan pemilihan gubernur,
Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) lalu. “Saya
tidak tahu kenapa begitu,” jelasnya.
Terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Sugeng mengatakan,
sesuai surat edaran (SE) bersama nomor 1669 (KPU) dan nomor 001
(Bawaslu) tertanggal 9 Desember 2009, bagi daerah yang bupati atau
walikotanya habis masa jabatannya sampai bulan Agustus 2010, tetap
memakai anggota Panwaslu Pileg dan Pilpres. Sebaliknya, jika sudah
dilakukan rekrutmen sebelum surat edaran ditetapkan, Badan Pengawas
Pemilu akan melakukan fit and proper test sesuai UU 22/2007.

KESEHETAN PACITAN – Awal musim penghujan ini, penyakit yang ditularkan oleh
nyamuk, mulai menyerang sebagian masyarakat Pacitan bagian barat.
Sebelumnya, puluhan warga Kecamatan Punung, terserang Chikungunya.
Kini, penyakit yang menyerang persendian tulang itu, dikabarkan mulai
mewabah ke Kecamatan Donorojo.
Sejumlah warga Donorojo mengatakan, ada sekitar 20-an warga
terjangkiti Chikungunya. Serangan penyakit itu ditandai munculnya
gejala demam sangat tinggi dan sakit pada persendian tulang. Beberapa
desa di Kecamatan Donorojo yang terindikasi terserang penyakit itu
diantaranya Desa Sukodono, Desa Gedompol, Desa Belah dan Desa Kalak.
Hanya berapa banyak jumlah warga yang positif terjangkit chikungunya
belum bisa dipastikan. Sebab, untuk memastikannya harus melalui
pemeriksaan laborat. Terlebih, sumber di Dinas Kesehatan (Dinkes)
Pacitan mengatakan, informasi adanya warga Donorojo terserang
chikungunya belum ada laporan. “Kalau di Kecamatan Punung (berbatasan
dengan Kecamatan Donorojo), ada sekitar 40-an warga menderita
chikungunnya. Kalau di Donorojo, belum ada laporan,” kata petugas
Dinkes setempat, kemarin.
Untuk mengantisipasi mewabahnya penyakit tesebut, sejumlah warga di
Kecamatan Donorojo sudah melakukan gerakan PSN (pemberantasan sarang
nyamuk). Menurutnya, PSN dipandang sebagai tindakan paling tepat dan
ampuh untuk melumpuhkan nyamuk penyebar virus chikungunya. Selain
itu, juga dilakukan abatisasi dan penyelidikan epidemiologi (EPE).
Diduga, mewabahnya kasus chikungunya di Kecamatan Donorojo itu,
berawal ketika daerah perbatasan (kabupaten tetangga, Wonogiri, red)
melakukan pengasapan (fogging). Akibatnya, nyamuk-nyamuk penyebar
virus mematikan itu bermigrasi ke Pacitan. Secara geografis, Kecamatan
Donorojo memang terletak di garis perbatasan dengan Kabupaten
Wonogiri. “Sehingga wajar, ketika kabupaten tetangga melakukan
fogging, kita yang kena dampak. Terlebih, di kecamatan terdekat
(Punung, red), puluhan warga juga terserang chikungunnya,” imbuh salah
seorang warga Donorojo.
Selain chikungunnya, warga juga melakukan antisipasi terhadap penyakit
lainnya yang juga ditularkan oleh nyamuk. Yakni, Demam Berdarah Dengue
(DBD). Terlebih, tahun-tahun sebelumnya, penyebaran penyakit
mematikan ini, mulai merambah hampir disemua kecamatan. Biasanya,
serangan penyakit yang diakibatkan gigitan nyamuk Aides Aghepty itu
terjadi pada kurun waktu Januari sampai Maret.

PACITAN – Rendahnya kualitas pekerjaan proyek fisik di Pacitan,
membuat berbagai pihak merasa prihatin. Untuk itu, mulai tahun depan,
semua kegiatan pembangunan akan diawasi secara ketat. Caranya dengan
menunjuk pejabat berwenang di wilayah menjadi
pengawas. “Nanti kita siapkan payung hukumnya, yakni peraturan
bupati,” ujar Bupati, Sujono disela-sela acara pelantikan kepala desa
di pendopo kabupaten, kemarin (16/12).
Dikatakan, dengan anggaran pembangunan yang sangat terbatas, perlu
adanya pengawasan melekat terhadap proses pembangunan. Jangan sampai
anggaran yang berasal dari rakyat, menjadi tidak bermanfaat, karena
mutu pembangunan yang tidak berkualitas. Selama ini, baik camat maupun
kepala desa, belum terlibat aktif dalam pengawasan secara langsung
kegiatan proyek mulai awal hingga akhir.
Persoalannya, selain tidak memiliki kewenangan, kepala desa juga tidak
mengantongi dasar hukum yang kuat. Diharapkan, dengan terbitnya
peraturan bupati nanti maka para pemimpin wilayah bisa melakukan
pengawasan terhadap semua proyek pembangunan . “Jika ditemukan
pekerjaan yang tidak sesuai standar, maka kepala desa dan camat berhak
melaporkan ke dinas terkait,” terangnya.
Arahan bupati ini tidaklah berlebihan. Terlebih dalam memasuki tahun
2010 tantangan dan kesulitan akan semakin komplek. Kendati upaya
percepatan pembangunan telah dilakukan pemerintah daerah, namun jika
tidak ada keterlibatan semua pihak, maka hasilnya tidak akan
maksimal.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, bupati sempat mengeluhkan sejumlah
hasil garapan proyek rekanan yang kualitasnya dibawah standar. Selain
molor dalam pengerjaan, kualitas bangunan rusak sebelum diresmikan.
Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Dari jumlah ratusan proyek,
hamper separuhnya diduga tidak beres. Sebenarnya pemkab sudah
memberikan keleluasaan kepada pemborong untuk menggunakan anggaran
sampai habis. Kenyataannya, tak membuat mutu bangunan menjadi lebih
baik.
Satu-satunya langkah yang bisa ditempuh pemkab adalah dengan
mengurangi plafon proyek. Ini sekaligus sebagai shock therapy pada
pemborong nakal. Sementara ke depan pemkab akan lebih banyak lagi
meluncurkan proyek swakelola berbasis masyarakat. Dengan pola ini
biaya dapat ditekan. Selain itu kualitas bangunan lebih baik karena
masyarakat ikut bertanggung jawab.

PACITAN – Ternyata, Desa Sirnoboyo, Kec./Kab. Pacitan, memiliki
potensi besar dalam pengembangan usaha perikanan laut. Pasalnya, para
nelayan yang jumlahnya seratusan lebih, didukung SDM yang memadai.
Persoalannya, keberadaan nelayan kurang mendapat dukungan pemkab
setempat. “Kami melihat dukungan pemkab setempat masih kurang,” kata
Yulius Harry Widodo, Ketua Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat
(P3M) Polyteknik, Madiun, usai pemberian bantuan kelompok nelayan di
Balai Desa Sirnoboyo, Selasa (15/12) malam, kemarin.
Kurangnya dukungan itu, lanjut Yulius, dilihat dari kondisi jalan di
desa tersebut. Sehingga, akses jalan yang kurang memadai itu
menghambat kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan.
Padahal, Sirnoboyo sangat strategis dijadikan perkampungan nelayan
modern. Selain berada di wilayah perkotaan, memiliki SDM mumpuni.
Tentunya, sangat tepat jika di desa itu dibangunkan pasar ikan segar.
Sehingga, roda ekonomi masyarakat bergerak cepat. “Bahkan, ke depan,
bisa dijadikan salah satu icon Pacitan,” imbuh Yulius.
Dijelaskan, hampir selama tiga bulan lebih, pihaknya melakukan
pendampingan pemberdayaan para nelayan di Sirnoboyo. Selama kurun
waktu itu, dipergunakan memberikan penyuluhan dan pembinaan bagi para
nelayan. Baik penguatan kelembagaan, ketrampilan, pembinaan wira usaha
dan sebagainya.
Selama ini, para nelayan sudah membentuk kelompok. Paling tidak sudah
ada empat kelompok nelayan. Dimana, setiap kelompok beranggotakan 30
sampai 50 orang nelayan. Tentunya, jumla kelompok itu masih bisa
bertambah. Sebab, masih ada nelayan yang belum tergabung kelompok.
Seperti keberadaan koperasi misalnya, sebenarnya, para nelayan
memiliki greget yang cukup tinggi. Hanya, keinginan itu terkendala
pada modal awal. Itulah sebabnya, melalui program Direktorat
Pengabdian Pada Masyarakat (DP2M) Pendidikan Tinggi (Dikti),
Polyteknik Madiun, memberikan berbagai penyuluhan dan bantuan. Mulai
penyuluhan koperasi, computer, perawatan mesin, jiwa kepemimpinan dan
sebagainya. “Kami memberikan bantuan sejumlah uang dan satu unit
computer untuk nelayan,” terang Yulius.
Tidak itu saja, selama tiga bulan di Sirnoboyo, pihaknya juga
menghasilkan beberapa rekomendasi, yang perlu dijadikan referensi bagi
pemkab setempat. Diantaranya, perbaikan jalan, pembangunan tempat
menambat perahu maupun pembangunan pasar ikan segar.

PACITAN – Populasi penyu di sejumlah kawasan pantai di Pacitan
terancam punah. Pasalnya, aktivitas nelayan menyebabkan hewan-hewan
tersebut tertangkap. “Sebenarnya penangkapan penyu bukan sepenuhnya
karena kesengajaan. Kebanyakan binatang berpunggung tebal itu
tersangkut jaring nelayan,” kata Sukmono, warga Tawang, Desa
Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Selasa (15/12).
Diakuinya, selain penyu yang tertangkap tidak secara sengaja, ada
warga yang memang memburu hewan tersebut. Bukan itu saja, beberapa
titik pantai yang biasanya menjadi tempat bertelur penyu, saat ini tak
lagi aman dari tangan pemburu. Sebenarnya, warga sudah berusaha
mengingatkan agar perburuan dihentikan. Namun teguran itu tidak
efektif karena kurangnya pemahaman warga terhadap dampak kerusakan lingkungan.
Hal senada dikatakan Arto Hadi Asmuni, warga setempat. Menurutnya,
eksploitasi penyu secara besar-besaran biasanya terjadi saat musim
bertelur dan menetas. Yakni antara bulan Juli hingga November. Pada
bulan-bulan tersebut, bukan hanya ratusan ekor penyu dewasa yang
tertangkap. Namun telur yang siap ditetaskan juga ikut diambil. Tentu
saja, fakta itu memicu keprihatinan. Apalagi sebagian kawasan pantai
Kecamatan Ngadirojo merupakan habitat penyu. “Warga berharap
pemerintah segera turun tangan dengan memberikan sosialisasi kepada
masyarakat setempat. Sehingga ancaman kerusakan ekosistem laut dapat
dicegah,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI, Ramadhan Pohan mengatakan,
karena ketidaktahuan, pemerintah setempat perlu memberikan pemahaman
pada masyarakat
setempat. Sedangkan dari aspek hokum, pendekatan yang dilakukan harus
mengedepankan aspek persuasif.
Dijelaskan, selama ini, pemerintah cukup serius menangani bidang
lingkungan hidup. Bahkan, Presiden SBY telah beberapa kali menghadiri
konferensi internasional tentang pelestarian lingkungan. “Hal tersebut
sekaligus menunjukkan tingginya komitmen pemerintah saat ini untuk
memelihara bumi dari kerusakan,” kata Ramadhan Pohan, saat melakukan
kunjungan ke Pacitan, kemarin.
Lebih lanjut legiaslator dari Partai Demokrat ini menjelaskan,
pemerintah harus mendorong dan meningkatkan pengawasan terutama di
daerah yang selama ini kurang tersentuh. Dicontohkannya, beberapa
daerah lain yang lebih maju seperti Bali. Meskipun masih banyak orang
mengkonsumsi daging penyu, namun secara umum pemahaman masyarakat
sudah cukup tinggi. “Sehingga populasinya relatif terjaga,” paparnya.

PACITAN – Sebanyak 5 desa dari 25 desa dan kelurahan di wilayah
Kecamatan Kota Pacitan, belum menerima kucuran dana Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan tahun anggaran 2009, sebesar
Rp3,95 miliar. Kelima desa tersebut adalah Desa Arjowinangun,
Tanjungsari, Mentoro, Nanggungan, serta Sukoharjo. “Memang masih ada
lima desa yang tertunda mendapatkan alokasi PNPM Perkotaan 2009,” kata
Kabid Tata Ruang Dinas Cipta Karya Kabupaten Pacitan Heru Tunggul
Widodo, kemarin (13/12).
Dijelaskan, pada tahap/termin pertama dan kedua pencairan dana PNPM
Perkotaan yang dilakukan pada bulan Oktober hingga November lalu,
kelima daerah ini sebenarnya sudah mendapat kucuran dana serupa dengan
besaran berbeda. Untuk desa/kelurahan yang masuk kategori “gemuk” atau
memiliki jumlah penduduk minimal 3.000 jiwa, besar transfer dana PNPM
termin I dan II masing-masing adalah sebesar Rp60 juta. Sedang untuk
desa/kelurahan yang masuk kategori “kurus” atau memiliki jumlah
penduduk kurang dari 3.000 jiwa, dana PNPM yang dialokasikan pada
termin I dan II sebesar Rp40 juta. Hanya, pencairan tahap akhir
(termin III), ada sedikit masalah karena anggaran PNPM, lantaran sudah
habis.
Penyebab tidak meratanya anggaran PNPM, disebabkan ketidaksesuaian
rencana alokasi dari Pusat. Bahkan, aturan main salah satu program
pengentasan kemiskinan itu beberapa kali mengalami perubahan.
Dicontohkan, dana pendamping dari APBD II Kabupaten Pacitan misalnya,
awalnya, dialokasikan sebesar Rp672 juta. Nilai dana pendamping waktu
itu disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah. Namun, setelah
alokasi dana pendamping PNPM perkotaan ditetapkan melalui perubahan
anggaran keuangan (PAK) pada pertengahan Juli 2009, muncul aturan baru
dari pusat yang mengharuskan agar pemda menyiapkan dana pendamping
tidak boleh kurang dari 20 persen.
Tidak itu saja, sekitar dua bulan kemudian, muncul lagi perubahan
jatah alokasi dana PNPM dari sebelumnya Rp160 juta (desa/kelurahan
“gemuk”) dan Rp120 juta (desa/kelurahan “kurus”), menjadi
masing-masing Rp200 juta dan Rp160 juta. “Perubahan-perubahan itulah
yang kemudian menyebabkan proses pendistribusian dana PNPM tidak
merata,” katanya.
Secara teknis, desa yang belum mendapat kucuran tahap akhir dana PNPM
yang berasal dari APBN sebenarnya hanya ada tiga desa. Yakni, Desa
Mentoro, Nanggungan, dan Sukoharjo. “Masalah tersebut sudah kami
musyawarahkan dengan lima daerah yang mengalami penundaan pencairan
anggaran,” pungkas Heru.

PACITAN – Kondisi perpolitikan nasional akhir-akhir ini relatif
menghangat, seperti kasus KPK maupun Bank Century. Hanya, kondisi
tersebut dinilai kurang sehat. Pasalnya, ada indikasi-indikasi
menggangu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Ada indikasi
menggangu pemerintahan Presiden SBY,” ujar Anggota Komisi I DPR RI,
Ramadhan Pohan, disela-sela kegiatan serap aspirasi masyarakat di
Kabupaten Pacitan, kemarin (13/12).
Mantan wartawan Jawa Pos ini, mengungkapkan, kondisi politik nasional
saat ini memang kurang kondusif. Akibatnya, tidak saja berdampak di
dalam negeri. Namun, juga berimbas di luar negeri. Terlebih, sebagian
para politisi ‘oposisi’ ada upaya ‘mengganggu’ jalannya pemerintahan.
Tentu saja, menghangatnya situasi politik saat ini, mempengaruhi
program kerja 100 hari yang sudah di susun sebelumnya. Misalnya,
program National Summit bidang ekonomi. Ujung-ujungnya, capaian
kinerja tidak sesuai harapan dan akan dianggap gagal. “Belum satu
bulan bekerja, ada pihak-pihak yang kecewa kemudian menggalang
dukungan masyarakat untuk tidak mempercayai kinerja pemerintah,” jelas
Ramadhan.
Anggota DPR RI dari Dapil 7 Jatim ini juga mengatakan, muncul
upaya-upaya yang berorientasi menggangu program pemerintah. Tidak itu
saja, Ramadhan juga menengarai ada konspirasi tertentu yang tengah
beredar. Modusnya, dengan mengetengahkan isu-isu tertentu yang
dipolitisasi.
Padahal secara jelas, Presiden SBY sudah menyatakan mendukung
sepenuhnya proses penyelidikan kasus-kasus tersebut. Tidak itu saja,
kasus itu juga diminta untuk dibuka seluas-luasnya bagi kepentingan
publik. “Seharusnya semua pihak mengedepankan asas praduga tak
bersalah,” tukasnya.
Lebih lanjut Jebolan master ilmu politik American Univrsity (AU),
Washington DC, menjelaskan, terkait permasalahan Bank Century, dirinya
meminta agar semua pihak taat pada aturan. Artinya, semua harus sesuai
hukum yang berlaku. Sehingga, siapapun nantinya yang akan dipanggil
Pansus, juga harus datang, tanpa terkecuali.
Begitu juga mengenai isu adanya aliran sejumlah dana ke Partai
Demokrat, dengan tegas Ramadhan menampiknya. Semua itu dinilai fitnah.
Terlebih, sumber-sumber data juga belum jelas. “Diharapkan muncul
kekritisan masyarakat untuk mencermati hal itu,” paparnya.
Terkait penggalangan opini melalui dunia maya, penasehat Forum Harmoni
Nusantara (FORSAS) ini tidak jadi masalah. Apalagi di era keterbukaan
seperti sekarang ini tidak ada lagi yang harus di tutup-tutupi.
“Apapun akan terbuka di masyarakat. Masyarakat akan menilai sesuatu
sesuai fakta, kebenaran dan hati,” pungkasnya.