Archive for the ‘Berita Pacitan’ Category
Angka Kriminalitas Di Pacitan Naik, Didominasi Kasus Curat
KRIMINALITAS PACITAN – Angka kasus kriminalitas di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
naik. Menjelang akhir tutup tahun, dari catatan kepolisian, kejahatan
pencurian dengan pemberatan (curat) menempati rangking pertama. “Angka
tindak kejahatan memang meningkat dari tahun sebelumnya,” kata Kepala
Kepolisian Resor Pacitan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyono, Kamis
(10/12).
Selain curat, kejahatan konvensional lain yang cukup menonjol adalah
pencurian dengan kekerasan (curas) maupun pencurian kendaraan bermotor
(curanmor). Hingga bulan November, paling tidak terjadi 194 kasus.
Dari jumlah itu, sekitar 167 kasus berhasil diungkap dan diselesaikan.
Angka tersebut naik dari tahun 2008, yakni 172 kasus. “Tahun lalu
sebanyak 117 kasus berhasil diselesaikan,” terang Wahyono.
Peningkatan pelanggaran juga terjadi pada kejahatan terhadap kekayaan
negara. Seperti tindak pidana korupsi hingga penyelundupan pupuk
bersubsidi. Dari data pihak berwajib, dari 7 kasus yang terjadi,
seluruhnya kini sudah diselesaikan. Hal itu berbeda dengan kejahatan
trans nasional. Tahun ini jumlah kasus turun, dari 7 kasus pada 2008
menjadi hanya 5 kasus. Empat diantaranya sudah rampung. “Total, tahun
2009 terjadi 206 kasus. Sedangkan pada tahun lalu terdapat 184 kasus
kejahatan,” papar kapolres.
Sementara itu, terkait persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru,
Wahyono mengatakan, pihaknya telah menyiagakan personil sebanyak 80
orang. Jumlah personil yang disiapkan sesuai petunjuk dari Polda
Jatim. Mereka akan disebar di tempat-tempat strategis yang akan
digunakan oleh kaum Kristiani untuk menjalankan ibadah. “Saat ini kita
tengah berkoordinasi dengan pengurus gereja untuk menentukan
lokasi-lokasi yang perlu diamankan,” ujarnya.
Lebih lanjut kapolres menjelaskan, sesuai program kerja 100 hari
Kabinet Indonesia Bersatu II, polisi terus berbenah. Diantaranya
melalui penambahan personil di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) dan
sosialisasi kewilayahan dalam upaya merubah mindset anggota dalam
menjalankan tugas. Sebab kedepan, Polsek merupakan ujung tombak
pelayanan masyarakat. Nantinya, jumlah personil Polsek akan ditambah.
Anggotanya diambilkan dari Polda. “Di Mapolres kita juga akan bentuk
front office untuk informasi seputar kepolisian untuk melayani
masyarakat,” pungkasnya.
Kredit Cepat, Dongkrak Pendapatan Pegadaian
EKONOMI PACITAN – Program Kredit Cepat dan Aman (KCA) Perum Pegadaian Cabang
Pacitan, ternyata mampu mendongkrak pendapatan selama setahun ini.
Dari total pendapatan Rp 25 milyar lebih, sebagian besar didapat dari
program tersebut. “Tahun lalu pendapatan kita nomor dua, berada di
bawah Madiun,” kata Manajer Operasional Perum Pegadaian Cabang
Pacitan, Diah Rahmi Wijayanti.
Dua program lainnya, Kredit Usaha Rumahtangga (Krista) dan Kredit
Sistem Angsuran Fidusia (Kreasi) masing-masing menempati urutan kedua
dan ketiga. Dari Krista, pegadaian meraup pandapatan Rp 2 milyar,
sedangkan Kreasi menyumbang Rp 1,5 milyar. Dibandingkan tahun lalu,
pendapatan yang diperoleh rata-rata mengalami kenaikan antara 30
persen hingga 300 persen. Kenaikan pendapatan terbanyak didapat dari
program Kredit Krista.
Dikatakannya, kebanyakan nasabah memilih KCA karena dianggap lebih
cepat dalam proses pencairannya. Sebagai jaminan, nasabah bias
memberikan agunan berupa emas, barang-barang rumah dan lain
sebagainya. Meski demikian, rupanya nasabah lebih memilih agunan
berupa emas. Pertimbangannya ukuran dan kepraktisan. “80 persen agunan
kredit ini (KCA-red) berupa emas,” papar Diah.
Lebih lanjut Diah menjelaskan, jika dihitung perbulan, pendapatan
terbanyak diperoleh pada bulan-bulan menjelang datangnya puasa. Sebab,
pada saat-saat tersebut, kebutuhan rumah tangga meningkat. Sementara,
terkait lelang, jumlah barang agunan yang dilepas cukup rendah, tak
lebih dari 2 persen. Kalaupun barang akhirnya masuk bursa lelang, hal
itu lebih disebabkan faktor nasabah sendiri. “Misalnya, nasabah lupa
atau tidak bisa dihubungi lagi,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, dalam kurun tahun 2009 ini,
lonjakan peningkatan terlihat saat menjelang bulan Ramadhan. Artinya,
dalam bulan itu, transaksi kredit cepat mengalami peningkatan
signifikan. Sebaliknya, saat menjelang lebaran, justru mengalami
penurunan. Diperkirkan, penurunan itu disebabkan beberapa hal.
Diantaranya, masyarakat mendapat THR, mendapat kiriman uang dari
keluarga dan sebagainya.
Mengenai pengembangan jaringan, saat ini pihaknya baru membuka unit
pelayanan di Kecamatan Punung. Dan unit di bagian barat Pacitan ini
juga menunjukkan adanya peningkatan lumayan baik. Ke depan, juga akan
dibuka unit serupa di Kecamatan Tulakan. Sebab, di wilayah itu cukup
banyak nasabah.
Sekitar 60 Persen Perusahaan Kecil Belum Jadi Anggota Jamsostek
PACITAN – Sekitar 40 hingga 60 persen perusahaan kecil di wilayah
Karesidenan Madiun, belum menjadi anggota PT. Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Jamsostek). Hal itu dikatakan Kepala Kantor Cabang PT
Jamsostek Madiun, Thoriq Ahmadi, saat menghadiri sunatan masal di
kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pacitan, Rabu
(9/12).
Dikatakannya, potensi sebanyak itu akan dimanfaatkan pada tahun-tahun
mendatang. Perusahaan yang belum menjadi anggota Jamsostek umumnya
adalah perusahaan-perusahaan kecil yang secara finansial belum
mendukung. Misalnya, toko atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Sesuai Rencana Kerja Perusahaan (RKP), tahun ini pihaknya telah
merangkul sekitar 84 perusahaan dengan 11 ribu tenaga kerja. Jumlah
tersebut melebihi angka yang ditetapkan atau over taget hingga 140
persen. “Bagi perusahaan skala kecil yang belum jadi anggota akan
terus kita lakukan pembinaan,” jelasnya.
Seperti yang disyaratkan, kata Thoriq, perusahaan bisa menjadi anggota
apabila minimal mempunyai dua orang karyawan dengan gaji Rp 1
juta/bulan. Bagi perusahaan yang telah memenuhi kriteria namun tidak
mendaftar bisa dikenai sanksi pidana. Sebab, hal ini sifatnya wajib.
Ada tahapan-tahapan bagi PT. Jamsostek untuk menyeret perusahaan
pembangkang ke ranah hukum. Seperti, melayangkan Surat Pemberitahuan
Perusahaan (SPP) ke perusahaan yang bersangkutan sebanyak tiga kali.
Jika saat pemberitahuan pertama dan kedua tidak diindahkan, pada
peringatan ketiga, petugas pengawas Dinas Tenaga Kerja akan mendatangi
perusahaan. Teknisnya, petugas membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
dan kemudian akan di serahkan kepada pihak kepolisian. “Di Madiun
sudah ada satu perusahaan yang mendapat sanksi itu,” terangnya.
Lebih lanjut Thoriq menjelaskan, sebenarnya premi yang dibayarkan
perusahaan untuk masing-masing karyawan tergolong cukup murah. Yaitu,
Rp 7.800/karyawan. Kompensasinya, jika karyawan mengalami kecelakaan,
biaya pengobatan akan diganti sampai sembuh dengan plafon tertentu.
Tidak itu saja, apabila terjadi karyawan meninggal, maka jumlah
santunannya total bisa mencapai Rp 16 juta.
Secara umum peringkat keanggotaan Jamsostek di Pacitan tidak
buruk-buruk amat. Memang, dari 5 wilayah di karesidenan Madiun,
Pacitan masih dibawah Kabupaten Madiun, Ngawi dan Ponorogo. Namun,
lebih baik dari Kabupaten Magetan. Kedepan, untuk menambah jumlah
anggota, PT. Jamsostek akan menggalang kerjasama dengan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi di daerah-daerah cakupannya. Yakni melalui
sosialisasi program.
Selain itu, pihaknya, secara bergilir, juga melakukan rangkaian
kegiatan sosial, khususnya di bidang kesehatan. Seperti pengobatan dan
sunatan masal secara gratis. Hanya, setiap tahun, kegiatan itu
dilakukan di daerah yang berbeda-beda. “Tahun ini, kami mengadakan
sunatan masal di Pacitan, yang diikuti sekitar 50-an peserta,”
terangnya.
Sementara, Ketua Komisi B DPRD Pacitan, Ronny Wahyono, menyambut baik
kegiatan PT. Jamsostek dalam melakukan kegiatan sunatan masal. Disisi
lain, politisi muda Partai Demokrat ini, juga memuji terobosan
Dinsosnakertrans. Tentunya, hal itu bisa dilakukan dinas-dinas lain di
lingkup pemkab.
Diakuinya, sunatan masal, sangat membantu masyarakat, khususnya yang
ekonominya kuruang beruntung dan menghadapi kesulitan biaya untuk
melaksanakan sunatan bagi anaknya. Terbukti, kegiatan itu mendapatkan
respons dari masyarakat.
Kajari Pacitan Resmikan Kantin Kejujuran
Memaknai Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia
PACITAN – Upaya memerangi tindak pidana korupsi terus dilakukan
seluruh elemen bangsa Indonesia. Tak terkecuali bagi jajaran Kejaksaan
Negeri (Kejari) Pacitan. Terbukti, guna memaknai Hari Anti Korupsi,
pihaknya mengadakan kegiatan peresmian kantin kejujuran di lingkungan
Kejari. Peresmian itu ditandai dengan membuka pintu kantin oleh Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajari), Pacitan, Fachridasman, Rabu (9/12). Diakui,
kegiatan seperti itu, meresmikan kantin kejujuran, memang sesuai
instruksi Kejaksaan Tinggi, Jawa Timur. Tentunya, kegiatan serupa juga
dilakukan kejari-kejari lain di Jatim, khususnya yang belum memiliki
kantin kejujuran. “Pelaksanaan serentak di Jawa Timur, bersamaan
dengan peringatan Hari Anti Korupsi Se Dunia,” jelas Kajari, usai
merresmikan kantin kejujuran, kemarin (9/12).
Saat ini, pendirian kantin kejujuran baru dilakukan di kejaksaan.
Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran para staf di
lingkup Kejari. Artinya, kejaksaan akan berupaya membangun kinerja dan
citra bersih mulai dari internal organisasi. Namun, kedepan, tidak
menutup kemungkinan kantin-kantin semacam itu juga akan didirikan
disekolah-sekolah atau instansi lain. “Mungkin tahun depan. Tetapi,
masih menunggu petunjuk dari Kejati,” terangnya.
Dikatakannya, kantin kejujuran di lingkungan kejaksaan awalnya
bermodal Rp 1 juta. Di kantin ini menyediakan berbagai macam barang
kebutuhan. Mulai dari gula, makanan dan minuman hingga rokok.
Nantinya, setiap bulan jumlah penjualan akan dievaluasi dan
dicocokkan. Yakni antara jumlah barang yang terjual dan uang yang
terkumpul. Jika pendapatan bertambah, berarti kantin memang efektif
atau banyak yang jujur. Tetapi apabila yang terjadi sebaliknya,
kejaksaan masih membutuhkan upaya guna membangun kesadaran moral
jajarannya.
Dalam kesempatan itu, Fachridasman, menilai kasus korupsi di Pacitan
relatif kecil. Paling tidak, selama tahun 2009 ini, pihaknya hanya
menagani dua kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi
Masyarakat (P2SEM) dengan tersangka sebanyak 2 orang. “Kebanyakan
kasus pencurian, yang jumlahnya mencapai sekitar 100-an kasus”.
Sementara, dihubungi terpisah, Bupati Pacitan, H. Sujono, berharap
agar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) berlaku transaparan dalam mengelola keuangan.
Baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bahkan, sejak menjabat
bupati (tahun 2006), ia sudah mendengung-dengungkan anti korupsi di
lingkup pemkab. Mengapa?
Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan profesi untuk memperkaya diri.
Melainkan, pegawai
pelayan masyarakat. Artinya, jika mau cepat kaya, seharusnya menjadi
pengusaha. Karena itu, secara perlahan dan bertahap, budaya menjadi
pegawai besih terus diperhatikan.
Saat ditanya apakah ada PNS yang dipecat karena terlibat tindakan
korupsi, bupati mengatakan belum ada. Bagi seorang abdi negara, opsi
pemecatan memang jadi pilihan terakhir jika perbuatannya dianggap
sudah melebihi batas. Terlebih, munculnya korupsi di jajaran PNS,
biasanya dipicu oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, bupati minta PNS
lebih berhati-hati.
Atasi Air Bersih, Gunakan Fasilitas Pemurnian Air Laut
PACITAN-Kebutuhan air bersih masih menjadi masalah utama sebagian
masyarakat Pacitan, Jawa Timur. Untuk mengatasi hal itu, pemkab
berencana mengoperasikan fasilitas pemurnian air laut hibah pemerintah
Jepang. “Awalnya, kita ditawari 10 unit mesin pemurnian air laut,”
kata Bupati Pacitan, Sujono, disela-sela kegiatan Rehabilitasi Hutan
dan Lahan di Kecamatan Punung, kemarin.
Dikatakannya, jumlah tersebut kemungkinan masih bertambah. Sebab,
pemerintah Jepang meminta agar dilakukan usulan penambahan hingga
mencapai 30 unit. Hanya, pemkab sendiri belum menentukan pos anggaran
yang akan digunakan untuk biaya perawatannya. Apakah akan ditanggung
pemkab atau diserahkan ke masyarakat. Masing-masing unit mesin, dalam
satu hari bisa memproduksi air bersih sekitar 100 ton. “Mudah-mudahan
jumlah 30 unit itu terealisasi,” terang bupati.
Jika terwujud, wilayah yang menjadi prioitas adalah Pacitan barat.
Alasannya, di wilayah itu persoalan air bersih menjadi masalah utama.
Apalagi pada musim kemarau. Dari 3 kecamatan yang ada, Kecamatan
Punung, Pringkuku dan Donorojo, seluruhnya mengalami kekurangan air
bersih. Tetapi tidak menutup kemungkinan mesin akan dioperasikan di
wilayah Pacitan timur maupun daerah dengan kendala yang sama.
Kedepan, lanjut bupati, keberadaan fasilitas pemurnian tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada nilai ekonomis sekaligus
peluang yang bisa digunakan masyarakat. Misalnya, dengan menjual air
hasil penjernihan dalam kemasan ke luar daerah seperti Wonogiri (Jawa
Tengah) dan Gunung Kidul (Yogyakarta). Dicontohkannya, di Kabupaten
Jembrana, Bali masyarakat sudah bisa mengambil keuntungan dari
keberadaan fasilitas pemurnian air laut. “Caranya, dengan menjual air
hasil penyulingan dalam bentuk kemasan,” terangnya.
Secara geografis, hampir seluruh wilayah di Pacitan potensial
mengalami kekeringan. Selain 3 kecamatan di wilayah barat, wilayah
kota, sebagian Pacitan timur dan Kecamatan Arjosari rawan air bersih.
Selama ini, pemkab telah berupaya memenuhi kekurangan itu dengan
mendistribusikan bertangki-tangki air, dan itu membutuhkan biaya tidak
sedikit. Sebagai gambaran, sekali mengirim satu tangki air bersih,
pemkab harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 ribu.
Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik
PACITAN – Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga-harga kebutuhan pokok
mulai merangkak naik. Sejumlah komoditas seperti beras, gula, bawang
putih dan bawang merah mengalami kenaikan. Bahkan, bawang putih
mengelami kenaikan signifikan. “Dua hari lalu, harga eceran bawang
putih Rp 13 ribu per kilogram. Hari ini (kemarin, red), harganya naik
menjadi Rp 15 ribu per kilogram,” kata Rahayu, salah seorang pedagang
di Pasar Arjowinangun, Pacitan, kemarin.
Selain di Pasar Arjowinangun, kenaikan sejumlah bahan pokok juga
terlihat di Pasar Minulyo, Baleharjo dan sejumlah pasar di
kecamatan-kecamatan. Hanya, kenaikan harga bervariasi. Seperti beras
Sri Ayu, semula Rp 6 ribu per kilogaram naik menjadi Rp 6.500 per
kilogram. Beras Ndeso semula Rp 5 ribu naik menjadi Rp 5.300 per
kilogram. Begitu juga dengan beras Bremo menjadi Rp 5.800 atau naik Rp
300 per kilogram. “Gula putih juga mulai naik. Semula Rp 9 ribu naik
menjadi Rp 9.500 per kilogramnya,” terang Rahayu.
Diakuinya, dari sejumlah kebutuhan pangan, bawang putih mengalami
kenaikan signifikan. Sedang bawang merah tetap Rp 10 ribu per
kilogram. Sementara, sejumlah sayur-mayur lainnya mengalami penurunan.
Seperti cabe besar misalnya, turun menjadi Rp 10 ribu per kilogram,
cabe kecil menjadi Rp 13 ribu per kilogram. Sedang wortel dan dan
kentang besar tidak berubah harga. Masing-masing Rp 3.500 per kilogram
dan Rp 6 ribu per kilogram.
Kendati kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok relatif kecil, bahkan
sebagian mengalami penurunan, namun mulai berdampak pada tingkat
penjualan. Artinya, sejumlah pengecer mengaku daya beli masyarakat ada
penurunan. Terlebih, dalam bulan ini, banyak masyarakat yang
mengadakan hajatan.
Itulah sebabnya, sebagian pedagang kecil atau pengecer, memilih
hati-hati dalam melakukan pembelian bahan. Dalam situuasi seperti ini,
pihaknya tidak berani gegabah membeli dalam jumlah besar dari pedagang
di Solo atau pun di Ponorogo. Sebab, harga masih labil dan cenderung
bergerak naik-turun.
Memang, naiknya sejumlah bahan pokok, khususnya beras dan produk
pertanian lainnya, sudah diperkirakan sebelumnya. Persoalannya, musim
tanam tahun ini mundur sekitar satu bulan lebih. Jika tahun-tahun
sebelumnya, Februari sudah panen, kali ini diperkirakan mundur bulan
Maret sampai April. Sehingga, sebagian petani, memilih menyimpan hasil
panenan untuk kebutuhan sendiri.
Presiden SBY Bantu 100 Ribu Bibit Trembesi
PACITAN-Sebagai upaya mendukung program revegetasi hutan di Pacitan,
Jawa Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan bantuan
berupa 100 ribu bibit pohon Trembesi. Dari jumlah tersebut, sebagian
besar masih berupa biji. “Sedangkan yang sudah dalam bentuk bibit
berjumlah 2 ribu batang dengan tinggi sekitar 1,5 meter,” kata Kepala
Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Suyatno, Senin (7/12).
Nantinya, bibit yang sudah siap akan segera ditanam sebelum tahun 2009
berakhir. Sementara, yang berbentuk biji akan disemaikan lebih dahulu.
Rencananya, hasil persemaian akan ditanam pada tahun 2010. Beberapa
wilayah akan dijadikan konsentrasi penanaman trembesi. Khususnya yang
mempunyai sumber air. Seperti wilayah kota, Pacitan barat dan
Kecamatan Kebonagung. “Trembesi juga akan ditanam sebagai turus
jalan,” ungkap Suyatno.
Diakuinya, jumlah pohon penyerap air di kota 1001 goa memang menurun.
Saat ini masih ada sekitar 44 ribu batang Trembesi pada lahan seluas
111 hektar. Itupun ukurannya hanya kecil-kecil. Sedangkan yang besar
sudah habis ditebang. Pohon Trembesi merupakan salah satu pohon yang
mampu menyerap air. Sehingga keberadaannya diharapkan mampu memelihara
ketersediaan air bersih bagi warga. Khususnya pada musim kemarau.
Hutbun sendiri kini tengah berupaya mengurangi perdagangan komoditas
hutan, seperti jenis kayu-kayuan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
Misalnya, Jati, Sono maupun Mahoni. Berdasarkan data Dinas Hutbun,
hingga bulan Oktober tahun ini, tercatat sebanyak 12.597 rit kayu
diperjualbelikan. Jumlah itu baru yang berasal dari penerbitan dokumen
Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Kayu Rakyat. “Meski SKAU
diterbitkan oleh kepala desa, tetapi setiap bulan mereka memberi
laporan ke dinas,” tukas Suyatno.
Jika ditambah dengan kayu yang masuk melalui pengajuan Surat
Keterangan Asal Usul (SKAU) kayu, jumlahnya dipastikan bertambah.
Memang, secara kwantitas, jenis kayu dengan ijin SKAU lebih sedikit
dibanding jenis kayu berdokumen SKSKB, yaitu 9.191 rit. Permasalahan
ini menjadi kesulitan tersendiri bagi dinas terkait. Apalagi harus
berhadapan dengan kepentingan ekonomi dari pemilik kayu.
Jumlah Pengangguran di Kab Pacitan Relatif Rendah
PACITAN – Ternyata, jumlah pengangguran di Pacitan, relatif lebih baik
dibanding daerah-daerah lain di Jawa Timur. Bahkan, berdasarkan Survei
Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat
Statistik (BPS) setempat, tahun 2008 lalu, Pacitan menempati peringkat
kedua terendah setelah Kabupaten Sampang.
Dalam survey tersebut tercatat angka pengangguran terbuka di kota
kelahiran Presiden SBY itu sebanyak 3,1 persen atau 11.746 jiwa dari
total angkatan kerja sebanyak 378.866 jiwa. Jumlah itu relatif
mengalami kenaikan dibanding hasil survei yang sama pada tahun 2007,
sebanyak 2,72 persen atau sekitar 10 ribu orang. Hasil itu memberi
gambaran bahwa dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Pacitan saat
ini, tiga di antaranya menganggur. Kenaikan jumlah pengangguran itu
disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, krisis global serta musim
kemarau berkepanjangan satu tahun terakhir ini. Sehingga, banyak
tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan yang menganggur.
Sementara, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Pacitan, Marwan, membenarkan rendahnya angka pengangguran di Pacitan.
Hanya, berdasarkan jumlah pencari kartu kuning, jumlahnya sebanyak
15.789 orang. Artinya, pencari kartu kuning bisa dikategorikan sebagai
pengangguran. Kendati begitu, keberadaan mereka tidak sepenuhnya
sebagai pengangguran. “Sebab, masih ada aktivitas mendapatkan
pendapatan. Selain itu, sebagian diantaranya sudah mendapatkan kerja,”
kata Marwan.
Sebenarnya, jumlah persuahaan di Pacitan hanya sedikit dengan status
perusahaan kelas kecil-menengah. Pun demikian, ada beberapa persuahaan
yang masih kekurangan tenaga kerja. Seperti perusahaan pabrik rokok di
Kelurahan Sidoarjo, Pacitan, misalnya, dari kebutuhan total 2000
orang tenaga kerja, baru terealisasi sekitar 1459 orang. “Berarti
masih membutuhkan sekitar 400-an orang tenaga kerja”.
Diakuinya, selama ini, pihaknya terus mengupayakan memperkecil angka
jumlah pengangguran. Diantaranya, dengan menjalin kerja sama dengan
daerah luar. Sebab, Ketersediaan angkatan kerja sangat terbatas.
Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Lampung, yang meminta
1000 orang tenaga kerja wanita. Tenaga kerja itu nantinya akan bekerja
sebagai tanaga pecking udang. Selain itu , juga ada kerja sama dengan
Kalimantan, yang membutuhkan 200 KK. Nantinya, keluarga itu akan
menempati asrama dan bekerja di kebun kelapa sawit. “Ada yang sudah
daftar,” terang Marwan.
Kendati begitu, mengenai MoU antara pekerja dan perusahaan
diselesaikan di Pacitan. Khususnya mengenai hak-hak yang diperoleh
tenaga kerja. Sehingga, sebelum berada di tempat kerja, sudah ada
kejelasan mengenai besarnya gaji, tunjangan, maupun tempat asrama
tingga bersama isteri dan anak. “Selama ini, tenaga kerja Pacitan
banyak dicari perusahaan lantaran dikenal tekun, ulet dan kompak”.
Tidak itu saja, pihaknya terus menggelontorkan kegiatan wira usaha
baru. Khususnya, keberadaan home industri kecil. Baik bergerak di
bidang kerjainan kayu, bamboo maupun makanan. Nantinya, usaha baru itu
akan mendapatkan bantuan peralatan dan modal usaha. Hanya, mengenai
teknis pelaksanaan masih menunggu kejelasan dari Propinsi Jatim.
Selama ini, pihaknya sudah memiliki beberapa kelompok binaan pengrajin
kolong. Seperti di Bubakan, Kecamatan Tulakan, yang produksinya
rata-rata mencapai satu kuintal per hari. Dengan pasar di Kabupaten
Ponorogo dan beberapa daerah lainnya.
Gizi Buruk, Terkait Perilaku Masyarakat
KESEHATAN PACITAN – Selain faktor ekonomi, munculnya beberapa kasus gizi buruk juga disebabkan perilaku masyarakat, khususnya orang tua. Sebab, penanganan anak itu dilakukan sejak dalam kandungan. “Saat hamil, si ibu harus berperilaku sehat. Baik memeriksakan kondisi kandungan secara kontinyu, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi,” kata Kabid Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan, Pacitan, Wawan Kasiyanto. Terlebih, sekarang sudah ada poliklinik dan bidan di masing-masing desa. Usia perkawinan relatif lebih baik. Begitu juga dengan pemahaman kesehatan. Hanya, terkadang, sebagian masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sekunder, ketimbang masalah kesehatan. Dicontohkan, diantara balita yang menderita gangguan pertumbuhan, kondisi orang tuanya cukup mampu. Rumahnya bagus, punya sepeda motor ada TV dan sebagainya. Sehingga, jika dikaitkan persoalan ekonomi kurang tepat. Realita di lapngan itulah yang akan dijadikan kajian untuk lebih menyadarkan perilaku masyarakat terhadap pentingnya kesehatan balita, mulai di dalam kandungan hingga remaja. “Akibatnya, 70 persen remaja di Pacitan, tinggi badannya di bawah standar,” terang Wawan. Banyak perilaku tidak sehat yang dilakukan orang tua (ibu). Misalnya, seorang ibu tengah mengandung dan menderita sakit kepala. Dengan sembarangan mengkonsumsi obat sakit kepala yang dibeli di warung-warung. Begitu juga pola makannya, yang cukup dengan nasi dan sambal dan sebagainya. Tanpa disadari, perilaku seperti itu berdampak pada bayi yang dikandungnya. Kendati begitu, secara umum, persoalan gizi di Pacitan masih bagus. Bahkan, berdasarkan data di Jatim, Pacitan menempati urutan dibagian atas. Artinya, masih lebih baik dibanding daerah lain di Jatim. Hanya, jumlah bayi mati saat dilahirkan ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun 2008 tercatat sekitar 56 bayi mati saat dilahirkan, tahun ini meningkat menjadi 86 kasus. Begitu juga dengan kematian ibu melahirkan, dari 4 kasus (tahun 2008) menjadi 6 kasus di tahun 209 ini. Sementara, pemkab Pacitan terus mengupayakan peningkatan penanganan masalah perbaikan gizi, khususnya anak sampai remaja. Hal itu terlihat dari naiknya anggaran penanganan gizi melalui APBD tahun 2010. Tentunya, program-program itu harus diimbangi dengan kedaan masyarakat terkait pentingnya gizi bagi pertumbuhan anak-anaknya.
3 Balita di Kabupaten Pacitan Terindikasi Kurang Gizi
KESEHATAN PACITAN – Tiga anak balita di Desa Worawari, Kecamatan Kebonagung,
Pacitan, terindikasi kurang gizi. Ketiganya, tidak saja mengalami
gangguan pertumbuhan. Tetapi, juga perlu penanganan tenaga medis.
“Kami sudah survey ke lokasi. Ketiga balita itu butuh bantuan
secepatnya,” kata Kabid Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan, Pacitan,
Wawan Kasiyanto.
Dijelaskan Wawan, Feril, misalnya. Balita berusia dua tahun itu,
mengalami gangguan pertumbuhan. Selain itu, sejak lahir sudah
menderita kelainan pada telapak kaki. Sehingga, perlu terapi dengan
bantuan sepatu khusus. “Tepalak kakinya bengkok, sulit berjalan, berat
badan dan tinggi tubuh tidak normal.”
Balita malang ini disebabkan kondisi ekonomi dan kurangnya perhatian
kesehatan dari orang tua. Sejak usia 7 hari hingga sekarang, tinggal
bersama kakek-neneknya. Disisi lain, kondisi ekonomi kakek-neneknya
cukup miskin. Kakeknya hanya buruh di kebun dan diduga menderita
sakit. Sehingga, keluarga itu butuh bantuan pangan dan pengobatan.
Baik balita maupun si kakek.
Gangguan pertumbuhan juga dialami Sabrina. Balita berusia dua tahun
ini terindikasi kurang gizi. Akibatnya, balita itu tidak tumbuh normal
seperti kebanyakan anak-anak diusianya. Sedang Dina,4, mengalami
masalah kesehatan. Diduga, sejak lahir mengalami gangguan di saluran
THT. Sehingga, balita itu menjadi tuli, bisu dan ada dugaan mengalami
gangguan syaraf. “Ekonomi orang tuanya cukup mampu. Hanya
pengobatannya saja yang kurang,” imbuh Wawan.
Untuk menangani kasus tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan
dinas terkait. Terlebih, balita dan keluarganya belum tercatat sebagai
anggota Jamkesmas. Mengenai hal itu pihaknya akan berkoordinasi dengan
instansi lainnya mempercepat kepengurusannya. Sehingga, secara
administrasi memudahkan penanganan kasus itu.
Diakuinya, awalnya, ada 6 balita yang diindikasi mengalami kurang
gizi. Namun, setelah dilakukan survey langsung ke masing-masing
lokasi, 3 balita lainnya dinyatakan sehat. Gangguan pertumbuhan yang
dialami disebabkan faktor keturunan. “Orang tuanya memang pendek.
Tentu saja, anaknya juga pendek, tetapi sehat”.