Archive for the ‘Berita Pacitan’ Category
Selektif Pilih Investor Wisata
PARIWISATA PACITAN - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
(Disbudparpora) Kabupaten Pacitan, akan selektif pada investor di
bidang pariwisata. Kebijakan ini diambil agar keberadaan investor
tidak berbenturan dengan kearifan lokal. “Apa yang kita lakukan
semata-mata untuk melestarikan kearifan lokal yang sudah ada agar
tidak tergusur,” kata Kepala Disbudparpora, M Fathoni, Sabtu (5/12).
Dikatakannya, masuknya investor atau pengelola dunia pariwisata
sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Pacitan. Sebab, ada keuntungan lain
yang bisa diperoleh daerah selain dari sisi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), yakni promosi. Namun demikian, tidak semua pihak ketiga akan
mendapatkan ijin menanamkan investasi atau mengelola obyek-obyek
wisata. “Ketika kita bisnis wisata, akan ada pihak-pihak yang ikut
menikmati. Misalnya, masyarakat disekitar lokasi wisata,” ujarnya.
Dari segi promosi, kata Fathoni, daerah secara tidak langsung akan
dikenal melalui upaya persuasif pihak investor karena mereka telah
mempunyai banyak jaringan. Mulai dari lokasi wisata, akomodasi hingga
transportasi. Misalnya, seperti yang dilakukan pengelola Pantai
Teleng Ria, PT. El-John. Sebagai pengembang dan pengelola wisata
bertaraf nasional, ia tidak hanya mempromosikan pantai tetapi juga
mengenalkan obyek wisata lain yang ada di Pacitan. “Kan sederhananya
begini, masak seharian hanya melihat pantai. Makanya disiapkan pula
lokasi-lokasi wisata lain untuk rangkaian tour,” jelasnya.
Sementara itu, dari segi pemberdayaan ekonomi masyarakat, lokasi
wisata mendatangkan keuntungan tersendiri. Dari sebuah tempat wisata,
masyarakat bisa mengambil keuntungan melalui tingkat kunjungan,
khususnya sektor jasa. Seperti penyediaan fasilitas penginapan, home
stay, guide sampai pada penyediaan barang-barang kebutuhan
sehari-hari.
Fathoni mengakui, keberadaan pihak swasta cukup memberi andil pada
peningkatan PAD. Seperti pada tahun ini, pendapatan naik cukup
signifikan, yakni Rp 900 juta lebih. Diperkirakan, hingga akhir tahun,
bakal tembus Rp 1 milyar. Secara umum, perolehan pendapatan itu
mengalami over target. Dari target Rp 500 juta, hingga akhir Oktober
tahun ini, sudah terealisasi Rp 636 juta. Jika ditambah perolehan
kontrak dari PT. El John sebesar Rp 300 juta, totalnya mencapai Rp 936
juta atau berkisar Rp 1 milyar.
Waspadai Modus Calon Independen, Melalui ‘Pengumpul’ KTP
PACITAN-Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2010,
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pacitan, mulai melakukan pemetaan
masalah. Salah satunya dengan mencermati modus penggalangan dukungan
oleh calon independen melalui ‘pengumpul’ KTP. “Hal ini sesuai
pengalaman daerah-daerah lain yang sudah menggelar Pemilukada,” terang
Ketua KPUD, Damhudi, Sabtu (5/12).
Beberapa daerah itu diantaranya Kabupaten Klungkung (Bali) dan Tegal
(Jawa Tengah). Menurutnya, secara hukum, pengumpulan dukungan melalui
pengumpul KTP seperti koperasi simpan pinjam, lembaga leasing maupun
perkreditan lainnya sebenarnya tidak melanggar. Hanya, jika pada saat
verifikasi ternyata ditemukan dukungan palsu, akan merugikan calon
sendiri. “Artinya, ketika dilakukan verifikasi dan nama yang semula
diakui mendukung ternyata tidak, tentu akan mengurangi jumlah
dukungan. Akibatnya, berkas akan dikembalikan karena tidak sesuai,”
tukas Damhudi.
Sesuai aturan, berkas yang tidak sesuai harus disempurnakan oleh
calon. Proses penyempurnaan berkas sendiri diberikan tenggat waktu 14
hari sejak pemberitahuan dari KPUD. Apabila calon tidak bisa memenuhi
syarat minimum dukungan sesuai waktu yang diberikan, otomatis mereka
akan dieliminasi sebagai peserta Pemilukada. Untuk Kabupaten Pacitan
calon independen yang akan maju sebagai kontestan harus mendapatkan
dukungan 4 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 24 ribu orang.
Nantinya, untuk keperluan verifikasi, KPUD telah menyiapkan tenaga
verifikator sebanyak 513 orang. Perinciannya, tiap-tiap desa akan
diverifikasi 3 orang yang diambil dari anggota Panitia Pemungutan
Suara (PPS). Mereka akan bekerja selama 14 hari. Setelah selesai, data
kemudian akan disetorkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di
masing-masing kecamatan. “KPU hanya menerima data jadi,” ungkap
Damhudi
Lebih lanjut Damhudi mengatakan, pengumpulan dukungan instan itu juga
potensial memicu munculnya pendukung ganda. Misalnya, satu KTP
digunakan dua calon, sebab mereka menggunakan satu lembaga yang sama,
koperasi A. “Seperti terjadi di wilayah Madiun, ketika mendaftar ke
KPUD setempat, calon mengaku mengantongi 11 ribu dukungan. Tetapi
ketika penghitungan suara, yang bersangkutan hanya dapat 5 ribu
suara,” tukas Damhudi.
Pacitan Butuh Varian Baru Tanaman Hutan
PACITAN – Wilayah hutan yang tersebar di lima wilayah kecamatan di
Kabupaten Pacitan, memerlukan varian baru tanaman. Khususnya
wilayah-wilayah tangkapan air yang di sekitar Daerah Aliran Sungai
(DAS) Grindulu. “Pemerintah saat ini tengah mengupayakan penambahan
varian tanaman baru,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan,
Suyatno, Kamis (3/11).
Kelima daerah itu adalah Kecamaan Arjosari, Bandar, Nawangan dan
Kecamatan Tulakan. Selama ini, daerah-daerah tersebut dikenal
mempunyai lahan kritis paling banyak, dengan dominasi jenis tanaman
pinus.
Padahal, regenerasi pinus dikenal kurang baik. Artinya, tanaman tidak
akan tumbuh kembali setelah ditebang. Hal itu, berbeda dengan jenis
tanaman hutan lainnya, seperti di wilayah Pacitan barat. Diantaranya,
Kecamatan Punung, Pringkuku dan Kecamatan Donorojo. Di wilayah itu,
hutan-hutannya didominasi dengan tanaman jati. “Pohon jati atau
lainnya masih bisa tumbuh setelah ditebang. Kalau pinus, bisa tumbuh
lagi kecuali ditanami bibit baru,” jelasnya.
Lebih lanjut, Suyatno mengungkapkan, variasi tanaman pada satu daerah
sangat penting. Tidak hanya bagi pemerintah semata. Tetapi juga untuk
warga sendiri. Terlebih, sebagian besar hutan di Pacitan adalah hutan
rakyat. Disisi lain, variasi tanaman menambah kerapatan vegetasi pohon
dan mengurangi jumlah lahan kritis.
Bahkan, nilai produksi varian tanaman yang ditawarkan pemerintah juga
akan memberi keuntungan bagi masyarakat selaku pemilik ladang atau
kebun hutan rakyat. Beberapa varian baru itu diantaranya, pohon jabon,
matoa, klengkeng, damar dan lain sebagainya. “Penganekaragaman tanaman
bertujuan agar tanaman tidak monoton dan tidak akan habis sekali
tebang”.
Untuk merealisasikan program itu, pemkab berupaya mendapat kucuran
dana dari pemerintah Pusat. Yakni, melalui Departemen Kehutanan RI
serta Departemen Pertanian. Pemkab sendiri juga telah berkomitmen
untuk mengalokasikan sebagian dana APBD 2010 untuk dana pendampingan
pelaksanaan program penghijauan dengan nilai berkisar Rp 600 juta.
Giliran Pekerja Tambang Grudug ke Dewan
Giliran Pekerja Tambang Grudug ke Dewan
PACITAN – Sekitar sertusan pekerja tambang timah PT. Gemilang Limpah
Internusa (GLI) di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, Pacitan, mendatangi
gedung DPRD setempat, Kamis (3/12). Sebagian warga mengusung pamlet
bertuliskan ‘gara-gara jalan ditutup keluarga kelaparan’, ‘tolong
berikan kami pekerjaan’, dan masih banyak lagi tulisan bernada protes.
Para pekerja tambang itu datang ke gedung wakil rakyat dengan naik
kendaraan bus maupun angkutan umum pedesaan, sekitar pukul 09.00 wib.
Dengan tertib, mereka memasuki halaman Dewan yang sudah dijaga ketat
petugas kepolisian setempat. Setelah perwakilan pekerja melakukan
negoisasi, akhirnya 30 orang pekerja diperbolehkan masuk gedung.
Sedang puluhan lainnya duduk-duduk di halaman DPRD dengan tertib.
Kegiatan hearing membahas persoalan warga dan penambangan itu
berlangsung sedang-sedang saja. Selain pimpinan Dewan, Komisi dan
satker terkait, hearing juga dihadiri Muspika Kecamatan Tulakan, Kades
Kluwih, Jumeno dan Direktur PT. GLI, Delvis K. Irianto.
Perlu diketahui, sejak kegiatan penambangan dimulai sekitar dua tahun
lalu, kerap muncul persoalan dengan warga. Mulai belum adanya titik
temu terkait lahan tambang, jalan menuju tambang, hingga dugaan
pencemaran sungai Cokrokembang oleh limbah tambang. Klimaksnya,
sekitar satu bulan lalu, warga melakukan penutupan jalan. Akibatnya,
aktivitas penambangan pun terhenti. “Hampir satu bulan ini kami tidak
bekerja lagi,” kata Katni,42, salah seorang pekerja operator diesel
yang ikut hearing ke Dewan, kemarin (3/12).
Diungkapkan, sebagai operator diesel, Katni digaji Rp 800 ribu per
bulan oleh PT. GLI. Paling tidak, gaji itu dirasa cukup untuk
menghidupi isteri dan 3 orang anaknya. Tetapi, dengan berhentinya
aktivitas tambang, pendapatan rutin setiap bulan itu pun terancam.
“Tolong, persoalan itu segera diselesaikan secepatnya. Sehingga kami
bisa bekerja lagi,” terang Katni yang diamini puluhan pekerja lainnya.
Dijelaskan, sekitar 100-an warga setempat ikut bekerja di lokasi
penambangan. Karena itu, jika persoalan terus berlanjut dan berdampak
mereka tidak bisa bekerja lagi, warga pun meminta Dewan mencarikan
solusinya. Sebab, pekerja sendiri tidak berani membuka jalan yang
ditutup warga. Dengan argumen, tidak ingin terjadi gesekan antar warga
sendiri.
Sementara, hearing yang difasilitasi DPRD Pacitan, berjalan kondusif.
Secara bergantian perwakilan pekerja, Kades Kluwih (Jumeno), Camat
Tulakan (Supardiyanto) dan Direktur PT. GLI (Delvis K. Irianto)
menyampaikan argumen dan kronologis kejadian. “Kami menampung aspirasi
semua pihak, untuk kemudian membantu penyelesaian terbaik dan
secepatnya,” kata Ketua DPRD Pacitan, Soetopo.
Setelah semua pihak menyampaikan pendapatnya, akhirnya disepakati,
akan dilakukan pertemuan antara PT. GLI dengan warga pemilik lahan di
lokasi penambangan. Pertemuan itu dilaksanakan oleh Kades Kluwih
dibantu Muspika Kecamatan Tulakan. Sedang Dewan memonitor kegiatan
itu. Sebab, kunci persoalan itu adalah warga pemilik lahan bertemu
dengan PT. GLI. Tidak itu saja, pertemuan harus menghasilkan keputusan
yang jelas dan tegas.
Usai hearing, Direktur PT. GLI, Delvis K. Irianto menyatakan, selama
kegiatan penambangan berhenti, pihaknya menderita kurugian financial
yang tidak sedikit. Terlebih, selama hampir satu bulan berhenti,
pihaknya masih terus menggaji puluhan karyawan pabrik.
Tidak itu saja, tuntutan warga tentang Instalasi Pembuangan Air Limbah
(IPAL) sudah mulai dikerjakan. Begitu juga dengan kompensasi ke Desa
Kluwih sebesar Rp 3,5 juta dan ke Dusun Pinggir Rp 5 juta per bulan,
selalu dipenuhi. Bahkan, pihaknya juga berencana mengembangkan
penambangan di wilayah lain di Pacitan. “Tetapi, kalau kondisinya
sulit dan tidak bisa diselesaikan, pemilik uang akan menarik investasi
di Pacitan,” ancam Delvis.
Nelayan Pacitan Ingin Pembangunan Cold Storage Dipercepat
PACITAN -Para nelayan di Kabupten Pacitan, berharap wacana pembangunan
cold storage segera direalisasikan. Keinginan ini muncul setelah
mereka bertemu staf ahli anggota DPR RI, Ramadhan Pohan, Irvan Riza di
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. “Keberadaan cold storage
penting untuk menstabilkan harga ikan,” kata Hasbullah, nelayan
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Temparen, kemarin.
Dikatakannya, akibat belum tersedianya ruang pendingin itu, nelayan
secara tidak langsung dirugikan karena mereka tidak bisa mengontrol
harga. Namun hal ini akan lain jika cold storage tersedia. Nelayan
bisa bebas mengatur volume keluar masuk produk perikanan sehingga
harga tidak fluktuatif. “Selama ini nelayan hanya bergantung pada
kondisi pasar. Jika panen melimpah harga akan anjlok,” terang
Hasbullah.
Namun demikian, imbuh Hasbullah, pembangunannya harus memperhatikan
tata letak dan perencanaan yang matang. Misalnya, aksesbilitas hingga
Analisis Dampak Lingkungannya. Ia menyarankan, sebaiknya lokasi
bangunan dekat dengan pantai dan jauh dari pemukiman. Alasannya, cold
storage akan memproduksi limbah dan mengeluarkan suara bising selama
beroperasi. “Artinya akan ada polusi suara dari kegiatan di cold
storage. Dengan demikian, tidak ada pihak-pihak yang nantinya merasa
dirugikan,”ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Hartono, nelayan setempat. Menurutnya,
sebenarnya para nelayan sangat mendukung keberadaan proyek itu.
Tetapi, dalam prosesnya, hendaknya tetap memperhatikan lingkungan.
Dicontohkannya, warga di sekitar PPP Tamperan mulai merasakan debit
air bersih menurun. Ini seiring bermunculannya bangunan, baik
pemukiman maupun warung-warung disekitar lokasi pantai. “Jangan sampai
kegiatan proyek mematikan sumber air yang ada,” paparnya.
Sementara itu, Staf Ahli anggota DPR RI, Ramadhan Pohan, Irvan Riza
mengatakan, kedatangannya ke Pacitan dalam rangka melakukan survey
rencana pembangunan cold storage. Ada banyak hal yang digali olehnya,
baik dari segi data teknis, pasar hingga segi finansial. Diharapkan,
dari data di lapangan akan didapat master plan rencana proyek cold
storage tersebut. “Kita butuh data lapangan agar keberadaannya bisa
dirasakan dan menguntungkan bagi semua pihak,” jelasnya.
Dua Pelajar Selandia Baru Ke SMAN I Pacitan
PACITAN – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) I Pacitan, menerima dua
orang pelajar dari Selandia Baru. Keduanya adalah Rachel Cain dan
Shaikh Firdaus. Rencananya, keduanya akan berada di Pacitan selama 6
minggu. “Keduanya sudah tiga hari berada di SMAN I Pacitan,” kata
Giyono, salah satu Guru Bahasa Inggris SMAN I Pacitan, kemarin.
Dijelaskan, SMAN I merupakan sekolah Rintisan Sekolah Berstandar
Internasional (RSBI). Tentunya, untuk menjadi Sekolah Berstandar
Internasional (SBI), ada salah satu kriteria yang harus dipenuhi.
Yakni, menjalin kerjasama dengan luar negeri, seperti mendatangkan
pelajar dari Selandia baru. “Kegiatan ini setidaknya dilakukan satu
tahun sekali, berkaitan dengan kurikulum dan kesiswaan,” imbuhnya.
Rachel Cain, baru saja menyelesaikan pendidikannya di perguruan
tinggi. Sedang Shaikh Firdaus, anggota AIESEC. Sebuah organisasi
pertukaran pemuda dan pelajar sedunia yang telah tersebar di 107
negara. Untuk Indonesia sendiri, perwakilan AIESEC berada di Surabaya,
Malang, Jakarta, Semarang, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya.
“Keberadaan keduanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pembelajaran bahasa Inggris.”
Terlebih, saat ini, di SMAN I ada program English Day setiap hari
Sabtu. Dimana, semuanya, mulai siswa sampai guru, wajib berkomunikasi
menggunakan bahasa Inggris. Bahkan, setiap Selasa sore, para guru
diberi les bahasa Inggris. Sehingga, kegiatan itu semakin memotivasi
dan membiasakan komunikasi dengan bahasa Inggris.
Sementara, kendati baru pertama kali dikirim ke pacitan, Rachel,
mengaku senang. Diakui, pendidikan di negaranya dan Indonesia ada
perbedaan. Di Selandia Baru, system pendidikannya lebih ke ilmu murni,
lebih khusus. Dan murid-muridnya boleh memilih subjek ilmu yang akan
diajarkan. Sedang di Indonesia, murid tidak bisa memilih sendiri
subjek ilmu yang diinginkannya. Selain itu, fasilitas penunjang di
Selandia Baru jauh lebih modern. “Kalau manajemen di kelas, hampir
sama dengan SMAN I Pacitan,” kata Rachel.
Lebih lanjut, cewek tinggi besar ini mengaku tidak menemui kendala
berarti selama 3 hari di Pacitan. Sebab, masyarakatnya, baik di
sekolah maupun sekitar tempat tinggalnya, orangnya baik dan ramah.
Tidak itu saja, yang membuatnya kagum adalah pemandangan alamnya yang
sangat indah. Baik pantai maupun gunung-gunung yang alami. “Awalnya,
saya sempat shock dengan cuaca yang sangat panas. Sekarang sudah bisa
beradaptasi,” pungkas Rachel.
Terkait Retribusi, Tunggu Keputusan Menteri
PACITAN – Pernyataan Menteri Kelautan mengenai retribusi, perlu segera
dirindaklanjuti keputusan atau petunjuk pelaksanaan dan teknisnya.
Sehingga tidak menimbulkan salah pemahaman terkait retribusi yang
tidak boleh dipunggut. Disisi lain, juga tidak bertentangan dengan
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. “Sampai saat ini belum ada keputusan jenis retribusi apa yang
tidak boleh dipungut,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Pacitan, kemarin.
Dalam UU No.28/2009 itu, lanjut Indartato, ada tiga jenis retribusi.
Yakni, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi
perijinan tertentu. Dimana masing-masing jenis retribusi diklasifikasi
secara rinci berikut penjelasannya.
Retribusi jasa umum, misalnya, terbagi menjadi 14 item. Seperti
pelayanan kesehatan, peresapan, kebersihan dan sebagainya. Hanya,
dalam ayat 2 pasal tersebut, dijelaskan jenis retribusi itu dapat
tidak dipungut, jika potensi penerimaannya kecil atau kebijakan
nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan cuma-Cuma. “Mungkin,
jenis retribusi ini yang tidak dipungut,” terang Indartato.
Sedang Tempat Pelelangan Ikan (TPI), masuk kategori retribusi jasa
usaha. Dimana, dalam pasal 130 disebutkan obyek retribusi tempat
pelelangan adalah penyediaan pelelangan yang secara khusus disediakan
oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, retribusi tidak dipungut jika TPI
itu dikelola BUMD, BUMN atau pun swasta. “TPI Pacitan dikelola
pemerintah daerah. Sesuai undang-undang dipungut retribusi”.
Lebih lanjut, mantan Kepala Bappeda Pacitan ini, mengungkapkan sektor
(retribusi TPI), merupakan salah satu andalah menggenjot PAD.
Terbukti, tahun 2008 lalu, tingkat pencapaian retribusi baru mencapai
Rp 280 juta. Namun, hingga November 2009, pundit-pundi retribusi TPI
sudah meroket Rp 1,27 milyar atau meningkat 500 persen lebih dari
target. Sebab, target retribusi TPI dalam APBD 2009 hanya Rp 230 juta.
Meroketnya pendapatan TPI itu disebabkan beberapa faktor. Diantaranya
adalah efektifnya system lelang yan gditerapkan pemkab. Sebelumnya,
Dinas Kelautan dan Perikanan gencar melakukan studi banding ke
beberapa TPI. Seperti Sendang Biru (Malang), Trenggalek maupun TPI
lainnya. Dari kegiatan itulah akhirnya ditemukan system yang pas
terkait pelelangan ikan di TPI.
Tidak itu saja, keberadaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan,
semakin menjadi primadona bagi nelayan andon (luar daerah). Selain
memiliki fasilitas standar, keamanan pelabuhan sangat kondusif.
Sehingga, membuat jumlah nelayan andon semakin bertambah. Baik jenis
kapal sekoci (di bawah 5 GT) maupun kapal slerek yang berkisar 20
sampai 30 GT. “Sekarang, jumlah kapal besar mencapai 170-an,” terang
Indartato.
Cuaca Buruk, Ratusan Nelayan Pacitan Tak Melaut
PACITAN -Sejak sepekan terakhir, ratusan nelayan di wilayah Kabupaten Pacitan, tak melaut. Cuaca buruk disertai gelombang tinggi dan arus kuat menjadi penyebab nelayan membuangjangkar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan. Diperkirakan, kondisi seperti ini akan terjadi hingga bulan Maret tahun depan. “Banyak nelayan tidak melaut sejak seminggu lalu,” kata Imam Ghozali, salah satu nelayan, Senin (30/11). Keputusan tidak melaut yang diambil para nelayan sesuai peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), untuk mewaspadai gelombang tinggi di perairan Indonesia mulai tanggal 29 November sampai 3 Desember mendatang. Tidak itu saja, bulanNovember juga merupakan masa peralihan ke musim barat yang ditandai gelombang tinggi serta arus laut kuat. Baberapa hari kemarin ada nelayan yang nekat melaut, tetapi urung karena kondisi perairan membahayakan.“Jika dipaksakan, nelayan akan merugi,” jelasnya. Sebagai ilustrasi, sekali melaut, sebuah kapal jenis slerek membutuhkan logistik hingga Rp 7 juta. Nilai sebanyak itu untuk memenuhi belanja bahan bakar, es dan keperluan lainnya, selama sekitar seminggu di tengah laut. Bahkan, pada kapal yang lebih besar, ongkos operasionalnya bisa mencapai Rp 10 juta. Padahal, jika dipaksa melaut dan hasilnya kurang dari 1 ton, dipastikan modal tidak akan kembali. Hal yang nyaris sama juga terjadi pada para nelayan di pantai Wawaran, Kecamatan Kebonagung. Meski tidak berhenti total mencari ikan, namun mereka membatasi jam melaut. Jika pada kondisi normal, aktivitas menangkap ikan dimulai jam 4 pagi hingga jam 12 siang, kini hal itu hanya dilakukan hingga jam 9. Penyebabnya sama, karena ombak besar. Ditambah lagi disekitar area pantai banyak terumbu karang yang bisa mencelakai nelayan. “Jelang siang nelayan memilih berhenti melaut karena ombak semakin besar,” tukas Nasikin, nelayan setempat. Akibat kondisi laut yang kurang bersahabat, otomatis mempengaruhi pendapatan nelayan. Sebagai kompensasi, mereka akan beralih mata pencaharian, yakni bertani. Namun hal itu hanya berlaku bagi nelayan yang mempunyai sawah. Bagi yang tidak punya, biasanya memilih boro(menjadi buruh) pada nelayan lain. Sementara itu, Kepala Sub Koordinasi Pelayanan Teknis PPP Tamperan, Choirul Huda membenarkan sepinya aktivitas nelayan karena pengaruh cuaca buruk di perairan sekitar Pacitan. Dikatakannya, sepinya aktivitas karena banyak nelayan yang tidak melaut dan memilih pulang kedaerahnya masing-masing. Seperti Sinjai (Sulawesi Selatan), Malang dan Prigi (Kabupaten Trenggalek). “Sekitar 60 persen kapal sudah hampir sebulan ditinggal karena mereka (nelayan-red) memutuskan pulang kampung,” ungkapnya. Dikatakannya, kepulangan nelayan tak hanya karena cuaca buruk, tetapi juga disebabkan merosotnya harga-harga komoditas laut pada bulan-bulan kemarin. Kondisi ini diperparah dengan datangnya musim barat sehingga penangkapan ikan tidak maksimal. Paling tidak hal itu terlihat di areal kolam labuh. Puluhan kapal besar dan kecil bersandar, Pun demikian dengan kondisi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tamperan.“Mereka kan nelayan andon. Kemungkinan, bulan Maret tahun depan mereka baru akan kembali,” paparnya.
harga ikan laut di pacitan mulai tinggi, www nelayanpacitan comRencananya Bakal Dimulai Pelabuhan Perintis Pacitan
BERITA PACITAN – Wacana mega proyek pembangunan pelabuhanan niaga di Pantai Delon,
Desa Plumbungan, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, terus digodog.
Rencananya, pelabuhan yang diharapkan mampu meramaikan perairan
kawasan selatan ini, bakal dimulai pembangunannya sebagai pelabuhan
perintis. “Pembangunannya kita awali dari yang kecil dulu. Nanti akan
berkembang dengan sendirinya,” kata Bupati Pacitan, H. Sujono, kemarin
(30/11).
Rencana pembangunan pelabuhan itu, lanjut bupati, sebenarnya sudah
lama. Pertimbangannya, dari tahu ke tahun, ekonomi di wilayah itu yang
terus menunjukkan peningkatan cukup siginifikan. Seperti Kabupaten
Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, eks karesidenan Madiun,
Wonogiri, Wonosari dan beberapa kota di Jawa Tengah, di jalur selatan.
Hal itu sejalan dengan program pemerintah Pusat, dalam menyeimbangkan
kondisi Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan. Tentunya, upaya itu
perlu didukung infrastruktur yang mampu menunjang aktivitas dalam
skala besar. Seperti keberadaan pelabuhan yang
representatif, khususnya untuk bongkar barang ekspor-impor.
Wacana pembangunan pelabuhan sekaligus melengkapi proyek Jalan Lintas
Selatan (JLS). Terlebih, JLS juga mencover jalan di tlatah selatan
mulai Banyuwangi sampai Cilacap, Jawa Barat. Sehingga, keberadaan JLS
yang secara teknis ideal dilewati
kendaraan berat, seperti trailer, sangat mendukung pelabuhan niaga.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Bappeda dan Penanaman Modal,
Pacitan, Edy Yunan Ahmadi. Wacana pembangunan pelabuhan terus
dilakukan revisi. Mungkin, sebagai tahap awal, akan dibangun pelabuhan
perintis. Jika pelabuhan itu berkembang dengan banyaknya sektor swasta
yang mengambil peran, tidak menutup kemungkinan akan ditingkatkan
menjadi pelabuhan niaga.
Secara teknik, Pantai Delon sangat mendukung. Selain pantai itu
berbentuk cekungan (seperti teluk), juga memiliki kedalaman yang
ideal, yakni sekitar 5 meter. Sehingga, agar memenuhi syarat akan
dikeruk hingga mencapai kedalaman sekitar 10 meter lebih. Dengan
harapan, mampu menampung kapal besar.
Selain melakukan revisi teknik, pemkab juga sudah merencanakan
berbagai kegiatan pra pembangunan. Seperti sosialisasi, tahapan
pembebasan lahan untuk jalan maupun terminal peti kemas dan berbagai
sarana pendukung lainnya. Begitu juga dengan pembuatan Rencana Tata
Ruang dan Rencana Wilayah (RT/RW). Sehingga, ketika proyek mulai
digarap, pemkab dan masyarakat sudah benar-benar siap. (wit)
Daging Sapi Kurban Bertuliskan Arab
BERITA PACITAN – Sebagian warga Lingkungan Bleber, Kelurahan Sidoarjo,
Kec./Kab. Pacitan, batal menikmati pembagian daging kurban pemberian
dari masjid setempat. Pasalnya, sesaat setelah dimasak, daging
tersebut timbul tulisan seperti huruf Arab. Bahkan, sepintas, daging
itu seperti bertuliskan Allah. “Baru kali ini saya menemukan daging
aneh tersebut,” kata Suluri, warga Bleber, Kelurahan Sidoarjo yang
batal mengolah daging sapi pemberian dari masjid itu.
Lantaran penasaran, daging pun diiris-iris menjadi beberapa bagian.
Namun, irisan daging itu juga tetap saja seperti bertuliskan Arab.
Anehnya lagi, semakin diiris tipis, tulisan itu berwarna putih, tembus
pandang.
Tentu saja, warga pun memilih menyimpan daging aneh itu. Bahkan, ada
yang mengeringkannya atau menyimpannya. Sebab, mereka meyakini daging
itu memiliki kegunaan tersendiri. Misalnya, bisa menyembuhkan penyakit
tertentu atau membwa berkah.
Tak pelak, kabar itu pun cepat tersiar dan membuat sejumlah warga
berdatangan untuk melihatnya. Beberapa diantaranya ada yang memotret.
Namun, ada juga yang mengambilnya sedikit, untuk dimakan. Dengan
harapan, penyakit menahun yang dideritanya sembuh.
Tetapi, lantaran sudah beberapa hari (sekitar 3 hari), dan hanya
diletakkan di piring terbuat dari plastik, daging pun mulai berbau.
Kendati begitu, bau tidak sedap tak menghalangi keinginan warga
melihat atau memegangnya. Bahkan, ada yang nekat meminta untuk
dimakan.
Sejumlah warga menuturkan, ketika sapi lokal terebut disembelih
sebagai hewan kurban di masjid setempat, sapi itu tidak langsung mati.
Tetapi, proses kematiannya cukup lama, sekitar satu jam. Hanya, ketika
itu warga tidak melihat sebuah keanehan.
Kendati daging dibagikan pada warga, namun tidak semuanya mendapatkan
daging aneh itu. Terbukti, hanya ada dua warga yang mendapatkannya.
Yakni, Suluri dan tetangganya. Pun demikian, keduanya mengaku tidak
tahu akan diapakan daging aneh itu. Apakah akan diawetkan atau
dibiarkan begitu saja. Yang jelas, setiap hari, beberapa orang warga
sekitar ingin melihat daging aneh itu.