Archive for the ‘Pemerintahan’ Category
Lowongan dan Formasi CPNS Kab Pacitan Tahun 2009
Download Pengumuman Lowongan dan Formasi CPNS Kabupaten Pacitan tahun 2009 disini
Jelang Pemilukada, Dukcapil Tertibkan Administrasi Kependudukan
BERITA PACITAN – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Dukcapil) setempat mulai melakukan penertiban
administrasi kependudukan. Nantinya, hasil penertiban dan pendataan
bisa digunakan sebagai salah satu acuan penetapan jiwa pemilih pada
Pemilukada yang akan dilaksanakan tahun depan. “Mungkin sekitar bulan
April 2010 hasilnya akan kami serahkan ke KPUD,” kata Sekretaris
Dukcapil, Bambang Widodo, Senin (2/11).
Sebagai pelaksana dilapangan, Dukcapil menunjuk masing-masing
Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan. Hal ini sesuai SK Kepala
Dukcapil Nomor 640/1335.A/408.42/2009 tentang pembentukan tim
pemutakhiran data Daftar Rumah Tangga (DRT). Teknisnya, masing-masing
kepala keluarga diberikan lembaran foto kopi kartu KK. Setelah
dikoreksi, foto kopian tersebut kemudian kembali diserahkan ke
perangkat desa. “Pemutakhiran sudah berjalan satu bulan dan sekaligus
untuk memberantas praktek percaloan,” terang Bambang.
Beberapa kendala teknis muncul dalam pelaksanaan pemutakhiran data.
Seperti ketika menjumpai penduduk musiman maupun warga yang sedang
boro (bekerja di luar daerah). Sesuai kesepakatan dengan KPUD Pacitan,
warga yang bersangkutan tetap harus dicatat jika belum mengajukan
surat pindah. Demikian pula bagi warga pendatang. Mereka tidak akan
mempunyai jiwa pilih jika status penduduk di daerah asal belum
dicabut. “Misalnya, para santri di beberapa pondok pesantren dan
proyek PLTU Sudimoro yang berasalal dari luar kota,” jelas Bambang.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, sesuai data terakhir Pemilu Presiden
lalu, jumlah pemilih di Pacitan berjumlah 448.113 jiwa. Kemungkinan
jumlah ini bisa bertambah. Potensi penambahan jiwa pemilih
diperkirakan berasal dari pemilih pemula. “Warga yang sudah mempunyai
jiwa pilih dimasukkan dalam DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Pemilu
Potensial).”
Disinggung pelayanan dokumen kependudukan sistem online, Bambang
mengatakan baru ada 3 kecamatan dari 12 kecamatan yang
melaksanakannya. Yakni Kecamatan Donorojo, Punung dan Kecamatan
Pringkuku. Ketiga kecamatan tersebut semua berada di wilayah Pacitan
barat. Masalah anggaran dan hambatan geografis menyebabkan sistem ini
belum bisa diterapkan disemua wilayah. “Itu saja tower pancar ulangnya
masih nunut di tower milik salah satu provider GSM,” pungkas Bambang.
Kombinasi Pusat-Daerah, Penyangga Pengembangan Pariwisata
PEMERINTAHAN PACITAN – Pembangunan dan pengembangan pariwisata butuh dukungan dari
berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, masyarakat
juga harus dilibatkan karena kombinasi tersebut bisa menjadi tiang
kokoh dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Hal itu dikatakan
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
(Depbudpar), Bakri, saat menghadiri acara bertajuk “Sosialisasi Sadar
Wisata Melalui Media Tradisional” di Desa Purwoasri, Kecamatan
Kebonagung, Kabupaten Pacitan, kemarin (30/10).
Oleh sebab itu, pihaknya saat ini memang tengah gencar mengembangkan
desa-desa wisata. Paling tidak ada 104 desa di 17 provinsi, termasuk
Jatim, telah mendapat kucuran bantuan langsung untuk mengembangkan
desa wisata. Karena itu pencanangan program sadar wisata yang
bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata, terutama di
daerah-daerah, merupakan tanggung jawab semua pihak. “Bantuan untuk
Kabupaten Pacitan sendiri telah diusulkan dan masuk anggaran tahun
2010,” terang Bakri.
Dicontohkannya, Bali dan Yogyakarta. Di kedua daerah itu, kesadaran
masyarakat membangun dan mendukung sektor wisata telah tumbuh dengan
baik. Baik dalam hal sumberdaya manusia maupun partisipasinya. Bahkan,
pengenalan obyek-obyek wisata dibawa juga hingga ke kantor-kantor
maupun instansi tempat mereka bekerja. “Hal-hal seperti itu yang
semestinya dicontoh oleh daerah-daerah lain,” paparnya.
Lebih lanjut Bakri menjelaskan, dari data Badan Pusat Statistik (BPS)
tahun 2008, total perputaran uang dari wisatawan domestik yang
bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan apapun mencapai
kisaran Rp 230 triliun lebih. Angka itu jauh lebih banyak dari
pemasukan kunjungan 6,5 juta wisatawan asing yang hanya menghasilkan
Rp 65 triliun. Menilik besarnya uang yang berputar, tentunya hal ini
menjadi potensi yang prospektif untuk dikembangkan. “Masyarakat harus
menjadi tuan rumah baik. Caranya dengan memberi rasa aman pengunjung
serta menjaga kebersihan. Juga penyediaan aksesmenuju obyek wisata
yang nyaman serta memadai,” pungkasnya.
Pemkab Ancam Blacklist Rekanan Nakal
PEMERINTAHAN PACITAN – Ternyata, sebagian proyek yang dibiayai APBD Kabupaten
Pacitan tahun 2009, bermasalah. Selain molor waktu pengerjaannya,
kualitas proyek dinilai kurang bagus. Bahkan, ada proyek bangunan yang
sudah rusak sebelum diresmikan. Hal itu diungkapkan Bupati Pacitan, H.
Sujono, setelah beberapa hari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke
sejumlah lokasi proyek. “Proyek yang tidak beres, jumlahnya cukup
banyak,” kata Sujono, kemarin (28/10).
Bupati mencontohkan, adanya jalan beraspal yang sudah ditumbuhi
rumput. Padahal baru selesai dikerjakan. Tentu saja, kualitas proyek
tersebut merugikan masyarakat. Sebab, proyek pembangunan diperuntukkan
masyarakat. “Kalau rekanan kelewatan, pemkab akan memblacklist,”
tandasnya.
Penegasan itu bukan tanpa alasan. Selama ini, pemkab, sudah memberikan
keleluasaan pada pemborong untuk menggunakan anggaran sampai habis.
Kenyataannya, masih ada kualitas proyek yang mutunya jelek. Karena
itu, ke depan, pemkab akan mengurangi plafond proyek. Hal itu
dilakukan sebagai shock therapy pada pemborong nakal. Sebaliknya,
pemkab akan lebih banyak meluncurkan proyek swakelola berbasis
masyarakat. Pola swakelola tidak saja menghemat anggaran. Tetapi,
kualitas bangunan juga relatif lebih baik, lantaran masyarakat ikut
bertanggung jawab.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PU dan Binamarga Kabupaten
Pacitan, Budiyanto mengatakan, kualitas proyek sebenarnya sudah
memenuhi standar. Namun, memang ada diantaranya yang molor
pengerjaannya, proyek infrastruktur jalan. Itu pun jumlahnya hanya
tiga paket. “Rata-rata suplai aspal ‘hot mix’ terlambat,” kata
Budiyanto.
Sebenarnya, sistem pengawasan proyek, telah dilakukan secara terpadu.
Tim evaluasi dan monitoring proyek, juga memberikan laporan resmi,
terkait kualitas proyek telah memenuhi ambang batas. Hanya, terkait
pengawasan memang ada kendala yang dihadapi petugas.
Idealnya, satu paket proyek diawasi oleh satu dua orang pengawas.
Sedang pengawas jalan hanya terdapat sekitar 15 orang petugas. Dari
sejumlah itu harus mengawasi sekitar 50 paket proyek lebih. “Kita
akui, dari sisi pengawasan masih ada kelemahan”.
Lebih lanjut, Budianto mengungkapkan, sesuai data didinasnya, total
anggaran proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan untuk tahun
anggaran 2009 ini mencapai Rp18 miliar. Dan itu terbagi menjadi 50
paket lebih. Sedang sesuai data, hingga akhir tahun 2008, panjang
jalan kabupaten di Pacitan mencapai 798 kilometer. Dari jumlah panjang
itu, 33,1 persen diantaranya dalam kondisi rusak, 21,9 persen dalam
kondisi sedang, dan sisanya sebanyak 45 persen dari total panjang
jalan kabupaten itu masih dalam kondisi baik.”Kondisi jalan yang masuk
kategori rusak dan sedang, saat ini mulai diperbaiki secara bertahap,”
pungkasnya.
Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil Pacitan segera dibuka
CPNS PACITAN – Pembukaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, rencananya akan dilakukan
mulai tanggal 26 sampai 29 Oktober 2009. Kepastian itu disampaikan
Kabag Humas dan Protokol, Endang Surjasri. “Penerimaan CPNS itu untuk
mengisi kekosongan guru, tenaga kesehatan dan teknis, dengan total
sekitar 418 orang,” katanya, Jumat (23/10).
Dengan rincian, jumlah tenaga pendidikan (guru) sebanyak 40 orang,
tenaga kesehatan 263 orang dan tenaga teknis 115 orang. Setelah,
diumumkan, proses pendaftaan akan dibuka sampai 9 November, pukul
12.00 wib, stempel pos. Sebab, pengiriman lamaran pendaftaran
dilakukan melalui kantor pos. Sedang tes tulis akan dilakukan pada 21
November.
Karena itu, pihaknya meminta pelamar yang memenuhi persyaratan, untuk
segera mempersiapkan diri. Baik mengenai persyaratan administrasi,
Seperti ijasah yang dilegalisir, kartu tanda pencari kerja (AK1),
surat kelauan baik, keterangan sehat dan sebagainya. Selain itu, juga
persiapan menghadapi tes tulis.
Sebab, dalam seleksi nanti, materinya cukup kompleks. Diantaranya, tes
umum yang meliputi ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hankam
dan hukum. Selain itu, juga ada materi tes bakat sekolastik, kemampuan
verbal dan kuantitatif penalaran. Sedang mengenai perguruan tinggi
yang akan ditunjuk sebagai pelaksana dan persiapan teknis lainnya,
masih dibahas bersama dinas terkait.
Kepala Kantor Pos Pacitan, Totok Suwanto, mengaku belum diajak rapat
bersama terkait persiapan penerimaan CPNS. Pun dekimian, pihaknya
sudah melakukan antisipasi pelayanan. Terlebih, pelamar CPNS nanti,
jumlahnya mencapai ribuan.
Berbagai persiapan yang akan dilakukannya antara lain, pendirian dua
unit tenda, penambahan dua orang tenaga kerja lepas dan persiapan
teknis lainnya. Sebab, untuk pelayanan tersebut, kantornya akan
membuka empat loket pendaftaran. Sedang saat ini, kantornya baru ada
dua petugas yang akan ditugasi di loket.
Tidak itu saja, pelayanan lain, seperti penambahan jam kerja juga akan
dilakukan. Misalnya, jika jam kerja mulai pukul 07.30 wib sampai pukul
16.00 wib, tidak mencukupi, juga akan ditambah satu jam, sampai pukul
17.00 wib. Terlebih, kegiatan itu hanya dilakukan setahun sekali,
sekaligus sebagai wujud pelayanan maksimal pada masyarakat. “Kami juga
akan membicarakan hal-hal teknis bersama teman-teman di kantor,”
pungkas Totok.
Sementara, beberapa orang calon pelamar berharap proses seleksi CPNS
tahun 2009 ini, benar-benar adil dan bersih. Artinya, rekuretmen yang
dilakukan terbebas dari aksi percaloan atau tindakan lainnya yang
berbau KKN. Dengan begitu, keinginan pemerintah mendapatkan calon
pegawai ‘pilihan’ yang profesional akan terealisasi. Sehingga, dalam
pelaksanaan nanti, perlu pengawas independen yang konsisten mengontrol
seleksi CPNS ini hingga tuntas. Dan jika ada temuan atau bukti
penyimpangan, ditindaklunjuti sesuai aturan hukum yang berlaku