Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 90.40 Mhz

Archive for the ‘Politik’ Category

PACITAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pacitan, bakal melakukan
rekruetmen Panwas Pemilukada, pada Juli 2010. Keputusan itu diambil
menyusul keluarnya surat edaran (SE) bersama nomor 1669 (KPU) dan
nomor 001 (Bawaslu) tertanggal 9 Desember 2009. Dimana, bagi daerah
yang bupati atau walikotanya habis masa jabatannya sampai bulan
Agustus 2010, tetap memakai anggota Panwaslu Pileg dan Pilpres. “Masa
jabatan Bupati Pacitan habis pada Februari 2011. Sehingga, menggunakan
UU No. 22/2007,” kata Ketua KPUD Pacitan, Damhudi.
Dijelaskan, dalam pelaksanaan nanti, KPUD akan melakukan rekruetmen
Panwas Pemulikada sebanyak 6 orang. Selanjutnya, keenam calon Panwas
Pemilukada diserahkan Banwas untuk dilakukan fit and proper test.
“Nantinya, dari 6 calon itu akan diambil 3 orang menjadi Panwas
Pemilukada,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Damhudi mengungkapkan, tahapan dan anggaran pelaksanaan
Pemilukada sudah ditetapkan. Untuk tahapan, akan dimulai September
2010. Pendaftaran bakal calon Oktober. Dan satu bulan kemudian
dilakukan penetapan calon bupati dan wakil bupati. “Masa kampanye
diperiakan akhir November sampai 17 Desember. Sebab, coblosan
Pemilukada dilakukan pada 20 Desember 2010,” terang Damhudi.
Namun, sebelum tahapan dimulai, pihaknya juga sudah melakukan
aktivitas pra pemilukada. Diantaranya, rekruetmen panwas dan perangkat
pendukung lainnya. Sehingga, begitu tahapan dimulai, semua berjalan
lancer, aman dan sukses.
Memang, sebelumnya muncul wacana Pemilukada digelar sekitar
Oktober-November. Pertimbangannya, sebagai antisispasi jika Pemilukada
terjadi sampai dua putaran. Tetapi, akhirnya ditetepkan pada 20
Desember. Jika nantinya terjadi dua putaran, akan dilaksanakan Januari
2011. Persiapan selama satu bulan itu dinilai cukup. Sebab, kebutuhan
tinggal pengadaan surat suara.
Begitu juga dengan kepastian anggaran juga sudah ditetapkan sebesar Rp
5,5 milyar. Hanya, anggaran sebesar itu untuk kegiatan selama tahun
2010. Artinya, tidak menutup kemungkinan muncul anggaran Pemilukada
pada tahun anggaran tahun 2011. Misalnya, jika Pemilukada terjadi dua
putaran atau pun pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

POLITIK PACITAN – Sebanyak sembilan KPUD Kabupaten/Kota di Jawa
Timur, akan dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Propinsi Jatim ke
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan dilayangkan setelah proses
rekrutmen anggota KPUD, diduga menyalahi aturan. “Satu atau dua hari
lagi laporan kami kirim ke Bawaslu,” ujar Ketua Panwaslu Jatim, Sri
Sugeng Pujiatmiko, saat menghadiri evaluasi Panwaslu di
Pacitan,kemarin.
Dijelaskan, indikasi penyimpangan dan tidak transparannya rekrutmen anggota
periode 2009-2014, kata Sugeng, pertama kali dilaporkan ke Panwaslu
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Paling tidak, ada 9 KPU Derah
yang akan dilaporkan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta klarifikasi
pada KPUD yang bersangkutan. “Kalau Bawaslu tidak mungkin melakukan
klarifikasi sendiri ke Jawa Timur,” paparnya.
Selain ke KPUD, Panwaslu juga akan meminta klarifikasi ke calon
anggota yang sempat ikut seleksi. Tidak itu saja, lima anggota KPU
Jatim juga telah dimintai keterangan. Hasilnya, memang ada indikasi
adanya pelanggaran pasal 25 dan 26 Undang-undang nomor 22 tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilu. Dari hasil klarifikasi, tindak lanjutnya
diserahkan sepenuhnya ke Bawaslu. Termasuk perlu
tidaknya membentuk Dewan Kehormatan untuk KPU Jatim. “Ya, itu
(pembentukan Dewan Kehormatan-Red) kita persilahkan. Karena merupakan
kewenangan Badan Pengawas Pemilu,” terang Sugeng.
Ditanya, apakah tindakan tersebut bisa memunculkan spekulasi publik
bahwa terjadi gesekan antara dua pihak penyelenggara Pemilu, Sugeng
menampiknya. Namun, diakuinya, instansi yang dipimpinnya kesulitan
melakukan koordinasi dengan KPU saat pelaksanaan pemilihan gubernur,
Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) lalu. “Saya
tidak tahu kenapa begitu,” jelasnya.
Terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Sugeng mengatakan,
sesuai surat edaran (SE) bersama nomor 1669 (KPU) dan nomor 001
(Bawaslu) tertanggal 9 Desember 2009, bagi daerah yang bupati atau
walikotanya habis masa jabatannya sampai bulan Agustus 2010, tetap
memakai anggota Panwaslu Pileg dan Pilpres. Sebaliknya, jika sudah
dilakukan rekrutmen sebelum surat edaran ditetapkan, Badan Pengawas
Pemilu akan melakukan fit and proper test sesuai UU 22/2007.

PACITAN – Kondisi perpolitikan nasional akhir-akhir ini relatif
menghangat, seperti kasus KPK maupun Bank Century. Hanya, kondisi
tersebut dinilai kurang sehat. Pasalnya, ada indikasi-indikasi
menggangu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Ada indikasi
menggangu pemerintahan Presiden SBY,” ujar Anggota Komisi I DPR RI,
Ramadhan Pohan, disela-sela kegiatan serap aspirasi masyarakat di
Kabupaten Pacitan, kemarin (13/12).
Mantan wartawan Jawa Pos ini, mengungkapkan, kondisi politik nasional
saat ini memang kurang kondusif. Akibatnya, tidak saja berdampak di
dalam negeri. Namun, juga berimbas di luar negeri. Terlebih, sebagian
para politisi ‘oposisi’ ada upaya ‘mengganggu’ jalannya pemerintahan.
Tentu saja, menghangatnya situasi politik saat ini, mempengaruhi
program kerja 100 hari yang sudah di susun sebelumnya. Misalnya,
program National Summit bidang ekonomi. Ujung-ujungnya, capaian
kinerja tidak sesuai harapan dan akan dianggap gagal. “Belum satu
bulan bekerja, ada pihak-pihak yang kecewa kemudian menggalang
dukungan masyarakat untuk tidak mempercayai kinerja pemerintah,” jelas
Ramadhan.
Anggota DPR RI dari Dapil 7 Jatim ini juga mengatakan, muncul
upaya-upaya yang berorientasi menggangu program pemerintah. Tidak itu
saja, Ramadhan juga menengarai ada konspirasi tertentu yang tengah
beredar. Modusnya, dengan mengetengahkan isu-isu tertentu yang
dipolitisasi.
Padahal secara jelas, Presiden SBY sudah menyatakan mendukung
sepenuhnya proses penyelidikan kasus-kasus tersebut. Tidak itu saja,
kasus itu juga diminta untuk dibuka seluas-luasnya bagi kepentingan
publik. “Seharusnya semua pihak mengedepankan asas praduga tak
bersalah,” tukasnya.
Lebih lanjut Jebolan master ilmu politik American Univrsity (AU),
Washington DC, menjelaskan, terkait permasalahan Bank Century, dirinya
meminta agar semua pihak taat pada aturan. Artinya, semua harus sesuai
hukum yang berlaku. Sehingga, siapapun nantinya yang akan dipanggil
Pansus, juga harus datang, tanpa terkecuali.
Begitu juga mengenai isu adanya aliran sejumlah dana ke Partai
Demokrat, dengan tegas Ramadhan menampiknya. Semua itu dinilai fitnah.
Terlebih, sumber-sumber data juga belum jelas. “Diharapkan muncul
kekritisan masyarakat untuk mencermati hal itu,” paparnya.
Terkait penggalangan opini melalui dunia maya, penasehat Forum Harmoni
Nusantara (FORSAS) ini tidak jadi masalah. Apalagi di era keterbukaan
seperti sekarang ini tidak ada lagi yang harus di tutup-tutupi.
“Apapun akan terbuka di masyarakat. Masyarakat akan menilai sesuatu
sesuai fakta, kebenaran dan hati,” pungkasnya.

POLITIK PACITAN – Sekitar 30-an orang elemen warga dan LSM mendatangi gedung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pacitan, Selasa (17/11). Saat
memasuki gedung Dewan, warga membawa kertas manila bertuliskan
beberapa krtikan terkait persoalan yang dihadapi warga. Mulai
pembahasan APBD 2010, Jalan Lintas Selatan (JLS), wisata Teleng Ria
dan tambang timah di Desa Kluwih, Tulakan.
Hearing yang dimulai sekitar pukul 09.30 wib itu berlangsung alot.
Seperti diungkapkan Ashyar Subandy, Heri Bahtiar, yang mempertanyakan
Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS).
Artinya, apakah kesepakatan yang dilakukan Pimpinan DPRD dengan Bupati
sudah prosedural dan sah dari kaca mata hukum.
Awalnya, perbedaan itu menyebabkan perdebatan sengit. Sebab, Ashyar
menilai penetapan KUA PPAS, yang ditetepakan Pimpinan Dewan periode
2004-2009, perlu dipertanyakan. Untuk menguatkan penilaiannya,
menyebut sejumlah aturan-aturan.
Tentu saja, Wakil Ketua DPRD, Gagarin, juga mengurai aturan yang
dijadikan dasar penetapan tersebut. Intinya, tidak ada satu pun pasal
yang mengatur secara jelas bahwa penetapan itu dilakukan melalui pleno
paripurna. Terlebih, semua tahapan sudah dilalui dalam proses
penetapan KUA PPAS.
Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Pacitan, Soetopo, karena sudah
ditandatangani antara Bupati dan Pimpinan DPRD, berarti sudah sah.
Hanya, mengenai kepastiannya masih akan dibahas sesuai masukan-masukan
dari anggota maupun elemen masyarakat. Terlebih, penandatanganan itu
dilakukan Pimpinan Dewan periode tahun lalu.
Suasana hearing menjadi seru setelah Wakil Ketua DPRD, Handoyo juga
ikut mempertanyakan sah tidaknya kesepakatan itu. Begitu juga dengan
anggota Dewan lainnya, Nur Sigit Efendy dan Pujo. Bahkan, ketiganya
setuju jika dilakukan konsultasi bersama-sama untuk memastikan bahwa
penadatanganan kesepakatan memiliki payung hukum yang kuat.
Wakil Ketua DPRD, Mardiyanto, juga mendukung masukan tersebut.
Terlebih, pembahasan APBD 2010 masih belum final. Artinya, masih ada
waktu untuk menindaklanjuti. Sehingga, pembahasan itu harus segera
dilakukan secepatnya. Sedang mengenai hasilnya, dikirim ke sejumlah
elemen masyarakat, termasuk LSM.
Dalam kesempatan itu, perwakilan warga Jetak, Kecamatan Tulakan,
Pacitan, juga mengungkapkan persoalan yang dihadapi warga. Khususnya
permasalahan ganti rugi tanah. Diantaranya, mengenai kesamaan harga
maupun ganti rugi tanaman produktif. Selain itu, elemen warga juga
mengusung kembali persoalan tambang timah di Desa Kluwih maupun
pengelolaan wisata Teleng Ria.

POLITIK PACITAN – Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Kabupaten Pacitan, tahun 2010 nanti, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) setempat akan melakukan rekrutmen Panitia Pengawas
(Panwas). Namun, pelaksanaan itu akan dilakukan sekitar bulan Maret
tahun depan. KPU optimis, proses rekruetmen tidak akan berpolemik
seperti daerah lain. “Penjaringan dilakukan dengan mempertimbangkan
efektivitas kinerja Panwas,” kata Ketua KPUD, Damhudi, kemarin
(16/11).
Sebenarnya, sesuai permintaan KPUD Jawa Timur, proses penjaringan
calon anggota Panwas harus dilaksanakan awal 2010. Namun, karena
pelaksanaan Pemilukada Pacitan baru dihelat akhir tahun depan, maka
penjaringan Panwas pun ikut menyesuaikan.
Di Jawa Timur sendiri ada 18 Kabupaten yang akan menyelenggarakan
pemilihan selama tahun 2010. Dari jumlah tersebut dua daerah
melaksanakan pemilukada di penghujung tahun. Kedua daerah tersebut,
Kabupaten Pacitan dan Blitar. “Jika rekruetmen dilakukan bersamaan
dengan 16 daerah lain pada awal tahun, dikhawatirkan terlalu banyak
waktu yang terbuang sia-sia,” terangnya.
Lebih lanjut Damhudi menjelaskan, tahapan penjaringan dilakukan sesuai
prosedur yang ada. Misalnya, setelah berhasil menjaring 6 nama calon
anggota Panwas, pihaknya akan mengusulkan kepada Bawaslu untuk
dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Selanjutnya, Bawaslu akan
memilih 3 orang yang ditetapkan menjadi anggota Panwas Pemilu Kepala
Daerah.
Kendati rekruitmen calon anggota panwas baru akan dilaksanakan
pertengahan 2010, namun Damhudi optimis hal tersebut tidak memicu
permasalahan. Apalagi masa bhakti anggota panwas saat ini, akan
berakhir sekitar bulan Desember 2009.
Hanya, tidak menutup kemungkinan, panwas bias diperpanjang masa
tugasnya. Mengenai hal itu ada dasar peraturannya. Yakni, peraturan
Bawaslu nomor 15 Tahun 2009. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa
anggota Panwas Pemilu dan Presiden bisa diperpanjang kembali menjadi
pengawas pemilukada, selama masih memenuhi syarat. Selain itu jika
sesuai dengan apa yang diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2007, tentang
penyelenggara pemilu. “Hanya, mengenai klausul masih memenuhi syarat
memperpanjang anggota Panwas menjadi Panwas Pemilukada, perlu ada
penjelasan,” terangnya.
Sesuai agenda KPUD Pacitan, tahap pendaftaran akan dilaksanakan antara
Juni hingga Agustus tahun 2010. Pelaksanaan pilkada sendiri akan
dilangsungkan sekitar bulan Desember tahun depan. “Mungkin kegiatan
KPUD secara resmi baru dimulai April, menunggu mandat dari DPRD,”
pungkas Damhudi.

Berita pacitan – Pemiluhan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Pacitan, tahun
depan, diprediksi sampai dua putaran. Sehingga, coblosan putaran
pertama bakal dilaksanakan Oktober 2010. “Selain didasarkan pada
aturan, juga pengalaman pemilu kada lalu,” kata Ketua Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) Pacitan, Damhudi, Senin (19/10).
Dijelaskan, dalam UU No. 32/2004, terdapat salah satu klausul yang
menandaskan, coblosan dilakukan sekurang-kurangnya dua bulan sebelum
pelantikan terpilih. Sehingga, dua bulan sebelum pelantikan (Februari
2011) adalah Desember 2010. Tentunya, Desember diprediksi sebgai
coblosan putaran kedua. Sedang putaran pertama, dilakukan pada
Oktober. “Pemilu Kada lalu satu putaran selesai. Jika sampai dua
putaran, tentu akan menjadi persoalan,” imbuhnya.
Mantan LSM yang sudah dua periode menjabat anggota KPUD ini
mengungkapkan, rangkaian tahapan Pemilu Kada selama 8 bulan. Dengan
rincian, 5 bulan dialkukan pada tahun 2009 dan tiga bulan berikutnya
sampai Maret 2011. Sehingga, tahapan secara resmi dimulai pada Agustus
tahun depan.
Beberapa tahapan yang akan dikerjakan mulai Agustus nanti diantaranya,
pemutakhiran data pemilih. Dimana, dalam kegiatan itu, pihaknya akan
mengacu data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres untuk dijadikan DPS
Pemilu Kada. Selain itu juga mengacu data terbaru dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Setalah itu, akan dilakukan tahapan
berikutnya, mulai pencalonan, pengadaan barang/jasa, pemungutan sampai
perhitungan suara.
Selain merujuk aturan, pertimbangan lain juga didasarkan
hitung-hitungan peta partai politik maupun munculnya calon independen.
Paling tidak, ada tiga partai besar yang memenuhi syarat mengusung
calon. Yakni, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, gabungan
partai dan calon independen.
Mengenai calon independen, juga dinilai sebagai hal baru dalam Pemilu
Kada nanti. Tak pelak, munculnya calon tersebut menjadi pembahasan
mendalam. Misalnya, bagaimana teknik melakukan verifikasi, pendaftaran
dan alokasi kebutuhan anggarannya. Sebab, sesuai aturan, syarat calon
independen harus didukung minimal 4 persen dari jumlah penduduk.
Artinya, jika jumlah penduduk di Pacitan sebanyak 600 ribu jiwa, 4
persennya berkisar 24 ribu. “Sebanyak 24 ribu akan diverifikasi satu
per satu,” tandas Damhudi.
Tentunya, jika nanti terdapat dua calon independen, akan membutuhkan
waktu dan anggaran yang cukup besar. Sebab, memverifikasi sebanyak 48
ribu jiwa, dengan alamat tersebar merata di 12 kecamatan di Pacitan.
Belum lagi kendala lain yang bakal dihadapi petugas di lapangan.
Realita itulah yang membuat estimasi anggara juga dilakukan perubahan.
Sebelumnya, ungtuk kegiatan Pemilu kada tahun 2010 diusulkan Rp 4,7
milyar. Sedang pemkab mematok anggaran Rp 4 milyar. Tetapi, anggaran
kegiatan tahun 2011 belum dihitung. Tentunya, anggaran Pemilu Kada
akan bertambah. Hanya, berapa total anggaran yang diperlukan masih
dihitung.

Berita Terbaru Pacitan, Suasana menjelang pelantikan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)-Boediono, di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa
(20/10), sangat terasa di Pacitan. Di kampung kelahiran presiden ini,
keluarga dan kelompok masyarakat sibuk mempersiapkan berbagai kegiatan
spiritual, doa bersama.
Seperti kegiatan di halaman rumah masa kecil Presiden SBY, di
Kelurahan Ploso, Kec./Kab. Pacitan. Sejak pagi, di halaman itu
dipasang tenda-tenda berukuran besar. Paling tidak, tenda itu cukup
menampung sekitar 250-an orang. “Rencananya, doa bersama nanti malam
(19/10), akan dimulai sekitar pukul 19.00 wib,” kata Soedjono, kemarin
(19/10).
Kakak sepupu Presiden SBY ini menambahkan, doa bersama itu diadakan
oleh keluarga dan kelompok Majelis Zikir SBY di Pacitan. Dan semua
pengurus majelis zikir, baik yang berada di desa-desa, kecamatan
sampai tingkat kabupaten, diundang dalam kegiatan doa bersama itu.
“Selain keluarga dan anggota majelis zikir, juga mengundang warga
sekitar”.
Hanya, undangan tersebut sengaja dibatasi. Selain pertimbangan tempat,
juga pertimbangan konsumsi. Sebab, jika tidak disertai undangan resmi,
dikhawatirkan yang datang akan melebihi kapasitas. “Mungkin,
masyarakat yang tidak diundang bisa melakukannya sendiri di rumah
masing-masing bersama keluarga,” imbuhnya.
Mengenai rencana nonton bareng acara pelantikan Presiden SBY melalui
TV, masih akan dibicarakan. Sebab, masih belum ada kejelasan waktu
pelantikan. Disisi lain, juga perlu kesiapan panitian untuk
menyediakan tempat. Kalau memang masyarakat menginginkan nonton
bareng, akan dibahas bersama keluarga.
Persiapan doa bersama juga dipantau langsung oleh Kapolres Pacitan,
AKBP Wahyono. Bahkan, kapolres cukup lama ngobrol bersama keluarga
maupun panitia. Namun, inti pembicaraan seputar pengamanan. “Kami akan
menugaskan 15 orang personil untuk mengamankan kegiatan doa bersama,”
jelas kapolres.
Pengamanan itu, bukan hal yang istimewa. Tetapi, merupakan salah satu
bagian dari kegiatan rutin menjelang pelantikan presiden. Karena itu,
kapolres meminta agar kegiatan pengamanan itu tidak ditarik-tarik,
misalnya terkait ancaman teroris dan sebagainya. “Prinsipnya, situasi
aman harus tercipta di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya Jakarta
atau Pacitan saja,” tandasnya.
Tidak itu saja, pengamanan juga dilakukan di gedung DPRD Pacitan. Di
gedung wakil rakyat itu, ditempatkan 4 orang polisi. Selain itu, juga
digelar patroli-patroli. Semua itu bertujuan menciptakan situasi aman
dan kondusif.
Kegiatan persiapan doa bersama juga terlihat di Mushola Nahdlotul
Umum, Tremas, Kec. Arjosari, Pacitan. Mushola, yang dulu menjadi
tempat lahirnya Presiden, juga akan digelar doa bersama dan Daf’ul
bala’, Senin (19/10) malam. Doa bersama itu akan dipimpin H. Asif
Hasyim Ihfan dan H. Rotal.