Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 103.8 Mhz

Kesulitan Air, Warga Pacitan Berencana Gelar Istisqa

admin — Wed, 23 Dec 2009 07:05:04 +0000

PACITAN – Sebagian besar petani di Kabupaten Pacitan mengeluh.
Pasalnya, hingga saat ini, curah hujan sangat rendah. Akibatnya,
tanaman padi yang sudah ditanam terancam gagal panen. Menyikapi iklim
yang kurang bersahabat itu, ratusan warga di enam desa di
Kec./Kabupaten Pacitan, berencana menggelar shalat Istisqa atau shalat
minta hujan. Rencananya, Minggu (27/12) besok, warga melakukan sholat
Istisqa di lapangan sepak bola Desa Widoro, Kec./Kab. Pacitan. “Kami
sudah berkoordinasi dengan sejumlah warga di enam desa,” kata Kepala
Desa Widoro, Djazuli, kemarin.
Dijelaskan, keenam desa itu diantaranya, Desa Widoro, Semanten,
Ponggok, Nanggungan, Sambong, dan Desa Bolosingo. Namun, tidka menutup
kemungkinan, jumlah itu akan bertambah dari desa-desa lainnya.
Terlebih, persoalan itu dialami oleh semua warga, khususnya para
petani.
Memang, antusias warga mengikuti Istisqa cukup tinggi. Terbukti,
sebagian warga ada yang mengaku menjalani puasa terleboh dulu.
Tujuannya, agar keinginannya terkabul. Seperti diungkapkan Rahayu,
salah seorang warga, mengaku akan mengikuti Istisqa, dengan harapan
hujan segera turun. Sebab, jika hujan tidak segera turun,
dikhawatirkan tanaman padi yang sudah ditanam mengering dan mati.
“Sebagian petani sudah terlanjur tanam padi,” katanya.
Keinginan warga itu tidak terlepas dari kondisi terakhir saat ini.
Kendati sudah memasuki musim penghujan, namun curah huja yang
diharapkan masih relatif kecil. Bahkan, sudah satu bulan ini, tidak
turun hujan. Andaikan turun hujan hanya sesekali dan rintik-rintik
saja. “Sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman pertanian terhambat,”
ungkap Kuncoro.
Perlu diketahui, sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan, khususnya di
bagian barat, mulai merasakan dampak perubahan iklim yan gtidka
menentu ini. Malahan, tanaman padi di areal sawah tadah hujan,
pertumbuhannya tidak normal. Artinya, kendati sudah berumur dua bulan
lebih, namun belum juga menunjukkan tanda-tanda tanaman akan berbuah.
Karena itu, kegiatan Istisqa nanti, diharapkan warga, khususnya petani
menjadi solusi terkait perubahan iklim yang tidak menentu dan
merugikan aktivitas pertanian tersebut. Paling tidak, dengan turunnya
hujan, bias menyelematkan sebagian tanaman padi yang sudah terlanjur
di tanam.

Perajin Gula Jawa Pacitan Butuh Koperasi

admin — Wed, 23 Dec 2009 06:51:18 +0000

PACITAN - Sekitar 500 orang perajin pembuat gula Jawa di wilayah
Kecamatan Donorojo, Pacitan, menginginkan berdirinya sebuah koperasi
untuk menaungi usahanya. Keinginan tersebut mencuat setelah para
petani merasa harga hasil produksinya selalu dipermainkan para
pedagang. “Harga gula sekarang anjlok mas,” kata Sogiran, salah
seorang perajin, kemarin.
Keinginan Sogiran ini diamini Wakino, pembuat gula Jawa lainnya.
Menurutnya, harga gula sekarang berada di kisaran Rp 6.500 per
kilogram. Nilai ini turun sekitar Rp 2.500 dari harga sebelumnya,
yakni Rp 9.000 per kilogram. Perajin pun tak punya pilihan lain.
Sebab, sampai sekarang belum ada koperasi yang menampung hasil
usahanya sehingga mau tidak mau mereka harus rela menjualnya ke
pedagang meski harganya kurang layak. “Kami berharap pemerintah daerah
bisa mendirikan koperasi agar para pedagang
tidak bebas mempermainkan harga,” ujarnya.
Memang, Desa Widoro merupakan salah satu sentra penghasil gula Jawa. Baik
Sogiran maupun Wakino, pada musim penghujan seperti saat ini mampu
memproduksi gula Jawa sebanyak 5 kilogram per hari. Sedangkan pada
musim kemarau, jumlah produksi sedikit menyusut. Yakni sekitar 3
kilogram per hari. Penyebab menurunnya produksi lebih banyak
disebabkan karena factor alamiah. Pada musim penghujan, jumlah bunga
kelapa lebih banyak dibanding ketika musim kemarau. Dari bunga itulah
kemudian perajin mengambil nira sebagai bahan baku gula Jawa.
Hanya, peningkatan produksi gula Jawa itu, tidak juga membuat
pengrajin tersenyum. Pasalnya, harga jualnya justru anjlok. Sehingga
keinginan pengrajin menikmati hasil produksi gulanya belum juga
terealisasi. Paling tidak, harga jual gula bertahan dengan harga
semula, yakni Rp 9.000 per kilogramnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Desa, Mahmudi, berharap
pemkab setempat memperhatikan nasib para petani kelapa. Diantaranya
dengan membentuk koperasi. Sehingga, harga jual produksi gula Jawa
relatif stabil. Ketidakpastian harga berimbas pada pendapatan petani.
Sebab, dengan turunnya harga jual, berdampak pada pendapatan mereka.
“Nantinya, koperasi itu akan kita gunakan untuk menampung hasil
produksi gula Jawa dari petani,” jelasnya.

Berencana Gelar Operasi Terpadu

admin — Mon, 21 Dec 2009 02:57:10 +0000

PACITAN – Rupanya, masih banyak kendaraan plat hitan yang beroperasi
sebagai anggkutan umum di Pacitan. Realita itulah yang terkadang
memicu persoalan dengan pemilik kendaraan angkutan yang memiliki ijin
trayek. “Masih ada kendaraan plat hitam yang beroperasi sebagai
angkutan umum,” kata Kepala Dinas Perhubugan, Komunikasi dan
Informatika (Dishubkominfo), Pacitan, Sunaryo, kemarin.
Meyikapi kondisi itu, pihaknya berencana akan menggelar operasi
terpadu. Hanya, mengenai waktu pelaksanaan dan titik wilayah operasi
masih akan dikoordinasikan dengan jajarannya.
Diakuinya, memang masih ada beberapa kendaraan plat hitam sebagai
angkutan umum. Kebanyakan, di pelosok pedesaan. Persoalannya, jalur
tersebut jarang dilewati kendaraan angkutan umum. Disisi lain,
kendaraan plat hitam memberikan pelayanan dengan masuk jauh ke pelosok
pedesaan. “Kami masih mendata berapa banyak kendaraan plat hitam yang
dipergunakan sebagai angkutan umum,” imbuhnya.
Untuk menertibkan trayek di semua jurusan yang ada, lanjut Sunaryo,
memang butuh waktu. Pasalnya, secara geografis wilayah Kabupaten
Pacitan sangat memungkinkan beroperasinya kendaraan angkutan ilegal.
Sebagai contoh, untuk jalur-jalur sirip yang menghubungkan jalan utama
dengan wilayah pedesaan, belum seluruhnya terlayani angkutan umum
bertrayek. Akibatnya, celah tersebut dimanfaatkan angkutan plat hitam
untuk beroperasi. “Terkadang, penumpang juga tidak keberatan, karena
tidak punya pilihan lain”.
Kapolres Pacitan, AKBP Wahyono, membenarkan adanya rencana operasi
terpadu kendaraan, termasuk kendaraan plat hitam. Hanya, dalam
pelaksanaan perlu tahapan-tahapan. Misalnya, sebelumnya harus dimulai
dengan operasi simpatik. Artinya, pelanggar kendaraan akan diberikan
tegoran-tegoran. “Bagi pelanggar tidak langsung ditindak,” kata
Kapolres saat ditemui usai sosialisasi UU Lalu Lintas di Balai
Kelurahan Sidoarjo, Kec./Kab. Pacitan, kemarin (20/12).
Selain harus melalui tahapan-tahapan, pihaknya juga akan menyesuaikan
kondisi nasional. Terlebih, saat ini, kepolisian tengah menggalakkan
operasi citra. Karena itu, operasi penindakan baru akan dilaksanakan
pada pertengahan awal bulan tahun depan.
Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi UU Lalu Lintas, kapolres
banyak mengurai tentang analisa kecelakan lalu lintas, analisa dampak
lingkungan dan lain sebagainya. Mengenai kecelakaan lalu lintas,
misalnya, setiap kasus akan dianalisa secara menyeluruh tentang
penyebab kecelakaan. Apakah penyebabnya unsur manusia, kendaraan,
sarana jalan, lingkungan dan suaca. “Hal itu sebagai upaya mencegah
kejadian serupa terulang lagi, sekaligus menciptakan lalu lintas yang
aman,” tandas Kapolres.

Kekurangan Air, Terancam Gagal Panen

admin — Mon, 21 Dec 2009 02:55:05 +0000

PERTANIAN PACITAN – Puluhan hektar tanaman padi di Pacitan wilayah barat,
terancam gagal panen. Pasalnya, sejak ditanam dua bulan lalu, hingga
kemarin, curah hujan sangat rendah. Akibatnya, sebagian bibit tanaman
mengering. Sedang sebagian tanaman kerdil.
Seperti diungkapkan Heru, salah seorang petani asal Ngadirejan,
Kecamatan Pringkuku, Pacitan. Dijelaskan, di wilayah Pringkuku, Punung
dan Donorojo, banyak areal pertanian berupa sawah tadah hujan.
Artinya, lahan itu bisa ditanami tanaman pertanian, khususnya padi,
hanya di musim penghujan. “Kalau tidak ada hujan seperti sekarang ini,
tanaman padi terancam gagal panen,” kata Heru, kemarin.
Padahal, sebagian besar, rata-rata tanaman padi sudah berusia sekitar
dua bulan lebih. Seharusnya, usia padi seperti itu sudah mulai
berbuah. Diperkirakan, akhir Desember atau awal Januari tahun depan,
petani panen. Tetapi, rendahnya curah hujan, membuat tanaman padi
mengalami kekurangan air. “Sebagian tanaman padi sudah mengering dan
mati,” imbuhnya.
Tentu saja, kurangnya pasokan air tersebut membuat sejumlah petani
mengalami kerugian cukup besar. Sebagai ilustrasi, untuk lahan satu
hektar, membutuhkan benih padi sekitar 25 kilogram. Jika harga benih
sebesar Rp 35 ribu, berarti harus mengeluarkan modal Rp 875 ribu.
Belum biaya pengolahan sawah sebesar Rp 600 ribu maupun pembelian
pupuk. Sebab, untuk satu kali musim tanam menghabiskan pupuk (Urea dan
NSP) sekitar 3 kuintal. “Rata-rata, biaya produksi tanam padi per
hektar hampir Rp 2 juta,” imbuh Heru.
Memang, dalam kondisi normal, per hektar bisa menghasilkan sekitar 4
ton gabah kering. Jika dinominalkan, dengan harga gabah kering Rp
2.800 per kilogram, menghasilkan Rp 11, 2 juta. Tetapi, dalam kondisi
seperti sekarang ini, diperkrakan mengalami penurunan produksi sekitar
50 persen. Bahkan, sebagian lagi hanya memanen sepertiganya saja.
Diakui Heru, ancaman gagal panen tentu akan berdampak pada
perekonomian masyarakat desa. Terlebih, selama ini, hasil panen petani
di pedesaan, biasanya untuk dikonsumsi sendiri. Sebab, sawah tadah
hujan hanya sekali tanam padi dalam setahun. Sebagai antisipasi,
sebagian petani akan menyulam tanaman padi dengan jagung. Sehingga,
mereka masih memiliki cadangan pangan. “Masyarakat petani sudah
terbiasa dengan kondisi seperti ini, Mas,” kata Heru pasrah.
Kesulitan air juga dialami sebagain petani di perkotaan. Seperti
dialami Sukemi, petani asal Kelurahan Sidoarjo, Kec./Kab. Pacitan.
Untuk memenuhi kebutuhan air, ia menyodotnya dari sumuran menggunakan
diesel. Tentu saja, upaya itu menambah biaya produksi. “Sehari harus
mengeluarkan uang membeli 10 liter bensin,” kata Sukemi.
Dijelaskan, kondisi itu akan sangat terasa bagi petani yang tidak
memiliki diesel dan sumuran. Sebab, untuk menyewa disel dan sumuran
butuh biaya tidak sedikit. Terlebih, pemenuhan air tidak hanya
sehari-dua hari. Agar tanaman mencapai pertumbuhan normal, dalam usia
dua sampai tiga minggu harus kecukupan air. “Mungkin, hasil panenan
tahun ini juga akan tutun, Mas”.

Pengajin Arang Pacitan Tiarap

admin — Sat, 19 Dec 2009 10:34:44 +0000

PACITAN – Sekitar lima bulan ini, produksi arang di Pacitan mengalami
penurunan signifikan. Pasalnya, puluhan pengrajin arang mengaku
kesulitan mendapatkan bahan baku. Disisi lain, harga baku yang ada,
harganya sudah melambung. “Harga bahannya naik sekitar seratus persen,
Mas,” kata Ketua Paguyuban Pengrajin Aran, Pangasalasan, Pacitan,
Jumingan.
Dijelaskan, paguyuban yang dipimpinnya, memiliki anggota sekitar 70-an
orang pengrajin. Dari jumlah itu, semuanya memilih tiarap. Sebagai
ilustrasi, harga bahan baku berupa kayu akasia naik signifikan. Jika
sebelumnya hanya Rp 30 ribu per meter persegi, kini menjadi Rp 90 ribu
per meter perseginya.
Ironinya, harga bahan baku sudah meroket, barangnya pun susah dicari.
Persoalannya, tidak banyak warga yang menjual kayu. Sebab, seiring
dengan datangnya musim penghujan, kondisi hutan menjadi sulit dan
licin. Disisi lain, sekiatr hutan sudah mulai ditanami tanaman
pertanian. Mulai padi tadah hujan maupun jenis tanaman palawijo.
“Kalau menebang pohon dikhawatirkan merusak tanaman pertanian,” imbuh
Jumingan.
Tentunya, dengan harga naik 100 persen, berdampak pada biaya
operasional para pengrajin. Artinya, jika dipaksakan, pengrajin akan
mengalami kerugian. Sebagai gambaran, sela tiga hari melakukan
aktivitas, pengrajin membutuhkan bahan sekitar 10 meter persegi dengan
nominal sekiatr Rp 900 ribu. Belum lagi biaya transport kendaraan,
baik mengangkut jayu maupun mengirim arang ke Magelang dan sejumlah
kota di Jawa Tengah.
Tidak itu saja, pengrajin juga harus mengeluarkan biaya honor tenaga
kerja, per hari Rp 30 ribu. Bahkan, masih harus membeli karung plastik
sebagai tempat arang yang akan dikirim ke konsumen. Sehingga, jika
dihitung-hitung, pengarajin hanya mendapatkan keuntungan kecil. “Bahan
kayu 10 meter persegi menghasilkan sekitar 60 karung plastik dengan
nilai jual Rp 1,5 juta. Padahal toral biaya operasional juga berkisar
Rp 1,5 jutaan”.
Itulah sebabnya, sebagian besar pengrajin memilih menunggu musim
kemarau. Atau paling tidak, jika harga bahan kayu kembali turun.
Sebab, harga kayu mahal dan bahan sulit didapat. Tetapi, harga jual
tidak mengalami kenaikan, yakni Rp 25 ribu per karung plastik. Pun
demikian, masih ada pengrajin yang tetap beraktivitas.
Pertimbangannya, memiliki bahan limbah yang harganya relatif murah.
Mereka juga tidak memiliki kegiatan sampingan selain sebagai pegrajin
arang.

KPUD Lakukan Rekruetmen Panwas Pemilukada Juli 2010

admin — Sat, 19 Dec 2009 10:31:50 +0000

PACITAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pacitan, bakal melakukan
rekruetmen Panwas Pemilukada, pada Juli 2010. Keputusan itu diambil
menyusul keluarnya surat edaran (SE) bersama nomor 1669 (KPU) dan
nomor 001 (Bawaslu) tertanggal 9 Desember 2009. Dimana, bagi daerah
yang bupati atau walikotanya habis masa jabatannya sampai bulan
Agustus 2010, tetap memakai anggota Panwaslu Pileg dan Pilpres. “Masa
jabatan Bupati Pacitan habis pada Februari 2011. Sehingga, menggunakan
UU No. 22/2007,” kata Ketua KPUD Pacitan, Damhudi.
Dijelaskan, dalam pelaksanaan nanti, KPUD akan melakukan rekruetmen
Panwas Pemulikada sebanyak 6 orang. Selanjutnya, keenam calon Panwas
Pemilukada diserahkan Banwas untuk dilakukan fit and proper test.
“Nantinya, dari 6 calon itu akan diambil 3 orang menjadi Panwas
Pemilukada,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Damhudi mengungkapkan, tahapan dan anggaran pelaksanaan
Pemilukada sudah ditetapkan. Untuk tahapan, akan dimulai September
2010. Pendaftaran bakal calon Oktober. Dan satu bulan kemudian
dilakukan penetapan calon bupati dan wakil bupati. “Masa kampanye
diperiakan akhir November sampai 17 Desember. Sebab, coblosan
Pemilukada dilakukan pada 20 Desember 2010,” terang Damhudi.
Namun, sebelum tahapan dimulai, pihaknya juga sudah melakukan
aktivitas pra pemilukada. Diantaranya, rekruetmen panwas dan perangkat
pendukung lainnya. Sehingga, begitu tahapan dimulai, semua berjalan
lancer, aman dan sukses.
Memang, sebelumnya muncul wacana Pemilukada digelar sekitar
Oktober-November. Pertimbangannya, sebagai antisispasi jika Pemilukada
terjadi sampai dua putaran. Tetapi, akhirnya ditetepkan pada 20
Desember. Jika nantinya terjadi dua putaran, akan dilaksanakan Januari
2011. Persiapan selama satu bulan itu dinilai cukup. Sebab, kebutuhan
tinggal pengadaan surat suara.
Begitu juga dengan kepastian anggaran juga sudah ditetapkan sebesar Rp
5,5 milyar. Hanya, anggaran sebesar itu untuk kegiatan selama tahun
2010. Artinya, tidak menutup kemungkinan muncul anggaran Pemilukada
pada tahun anggaran tahun 2011. Misalnya, jika Pemilukada terjadi dua
putaran atau pun pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

Sembilan KPUD Di Jawa Timur Dilaporkan Ke Bawaslu

admin — Fri, 18 Dec 2009 06:40:16 +0000

POLITIK PACITAN - Sebanyak sembilan KPUD Kabupaten/Kota di Jawa
Timur, akan dilaporkan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Propinsi Jatim ke
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Laporan dilayangkan setelah proses
rekrutmen anggota KPUD, diduga menyalahi aturan. “Satu atau dua hari
lagi laporan kami kirim ke Bawaslu,” ujar Ketua Panwaslu Jatim, Sri
Sugeng Pujiatmiko, saat menghadiri evaluasi Panwaslu di
Pacitan,kemarin.
Dijelaskan, indikasi penyimpangan dan tidak transparannya rekrutmen anggota
periode 2009-2014, kata Sugeng, pertama kali dilaporkan ke Panwaslu
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Paling tidak, ada 9 KPU Derah
yang akan dilaporkan. Oleh sebab itu, pihaknya meminta klarifikasi
pada KPUD yang bersangkutan. “Kalau Bawaslu tidak mungkin melakukan
klarifikasi sendiri ke Jawa Timur,” paparnya.
Selain ke KPUD, Panwaslu juga akan meminta klarifikasi ke calon
anggota yang sempat ikut seleksi. Tidak itu saja, lima anggota KPU
Jatim juga telah dimintai keterangan. Hasilnya, memang ada indikasi
adanya pelanggaran pasal 25 dan 26 Undang-undang nomor 22 tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilu. Dari hasil klarifikasi, tindak lanjutnya
diserahkan sepenuhnya ke Bawaslu. Termasuk perlu
tidaknya membentuk Dewan Kehormatan untuk KPU Jatim. “Ya, itu
(pembentukan Dewan Kehormatan-Red) kita persilahkan. Karena merupakan
kewenangan Badan Pengawas Pemilu,” terang Sugeng.
Ditanya, apakah tindakan tersebut bisa memunculkan spekulasi publik
bahwa terjadi gesekan antara dua pihak penyelenggara Pemilu, Sugeng
menampiknya. Namun, diakuinya, instansi yang dipimpinnya kesulitan
melakukan koordinasi dengan KPU saat pelaksanaan pemilihan gubernur,
Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) lalu. “Saya
tidak tahu kenapa begitu,” jelasnya.
Terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Sugeng mengatakan,
sesuai surat edaran (SE) bersama nomor 1669 (KPU) dan nomor 001
(Bawaslu) tertanggal 9 Desember 2009, bagi daerah yang bupati atau
walikotanya habis masa jabatannya sampai bulan Agustus 2010, tetap
memakai anggota Panwaslu Pileg dan Pilpres. Sebaliknya, jika sudah
dilakukan rekrutmen sebelum surat edaran ditetapkan, Badan Pengawas
Pemilu akan melakukan fit and proper test sesuai UU 22/2007.

Puluhan Warga Pacitan Barat, Terserang Chikungunya

admin — Fri, 18 Dec 2009 06:37:24 +0000

KESEHETAN PACITAN – Awal musim penghujan ini, penyakit yang ditularkan oleh
nyamuk, mulai menyerang sebagian masyarakat Pacitan bagian barat.
Sebelumnya, puluhan warga Kecamatan Punung, terserang Chikungunya.
Kini, penyakit yang menyerang persendian tulang itu, dikabarkan mulai
mewabah ke Kecamatan Donorojo.
Sejumlah warga Donorojo mengatakan, ada sekitar 20-an warga
terjangkiti Chikungunya. Serangan penyakit itu ditandai munculnya
gejala demam sangat tinggi dan sakit pada persendian tulang. Beberapa
desa di Kecamatan Donorojo yang terindikasi terserang penyakit itu
diantaranya Desa Sukodono, Desa Gedompol, Desa Belah dan Desa Kalak.
Hanya berapa banyak jumlah warga yang positif terjangkit chikungunya
belum bisa dipastikan. Sebab, untuk memastikannya harus melalui
pemeriksaan laborat. Terlebih, sumber di Dinas Kesehatan (Dinkes)
Pacitan mengatakan, informasi adanya warga Donorojo terserang
chikungunya belum ada laporan. “Kalau di Kecamatan Punung (berbatasan
dengan Kecamatan Donorojo), ada sekitar 40-an warga menderita
chikungunnya. Kalau di Donorojo, belum ada laporan,” kata petugas
Dinkes setempat, kemarin.
Untuk mengantisipasi mewabahnya penyakit tesebut, sejumlah warga di
Kecamatan Donorojo sudah melakukan gerakan PSN (pemberantasan sarang
nyamuk). Menurutnya, PSN dipandang sebagai tindakan paling tepat dan
ampuh untuk melumpuhkan nyamuk penyebar virus chikungunya. Selain
itu, juga dilakukan abatisasi dan penyelidikan epidemiologi (EPE).
Diduga, mewabahnya kasus chikungunya di Kecamatan Donorojo itu,
berawal ketika daerah perbatasan (kabupaten tetangga, Wonogiri, red)
melakukan pengasapan (fogging). Akibatnya, nyamuk-nyamuk penyebar
virus mematikan itu bermigrasi ke Pacitan. Secara geografis, Kecamatan
Donorojo memang terletak di garis perbatasan dengan Kabupaten
Wonogiri. “Sehingga wajar, ketika kabupaten tetangga melakukan
fogging, kita yang kena dampak. Terlebih, di kecamatan terdekat
(Punung, red), puluhan warga juga terserang chikungunnya,” imbuh salah
seorang warga Donorojo.
Selain chikungunnya, warga juga melakukan antisipasi terhadap penyakit
lainnya yang juga ditularkan oleh nyamuk. Yakni, Demam Berdarah Dengue
(DBD). Terlebih, tahun-tahun sebelumnya, penyebaran penyakit
mematikan ini, mulai merambah hampir disemua kecamatan. Biasanya,
serangan penyakit yang diakibatkan gigitan nyamuk Aides Aghepty itu
terjadi pada kurun waktu Januari sampai Maret.

Camat dan Kades Ditunjuk Jadi Pengawas Proyek

admin — Thu, 17 Dec 2009 08:58:30 +0000

PACITAN - Rendahnya kualitas pekerjaan proyek fisik di Pacitan,
membuat berbagai pihak merasa prihatin. Untuk itu, mulai tahun depan,
semua kegiatan pembangunan akan diawasi secara ketat. Caranya dengan
menunjuk pejabat berwenang di wilayah menjadi
pengawas. “Nanti kita siapkan payung hukumnya, yakni peraturan
bupati,” ujar Bupati, Sujono disela-sela acara pelantikan kepala desa
di pendopo kabupaten, kemarin (16/12).
Dikatakan, dengan anggaran pembangunan yang sangat terbatas, perlu
adanya pengawasan melekat terhadap proses pembangunan. Jangan sampai
anggaran yang berasal dari rakyat, menjadi tidak bermanfaat, karena
mutu pembangunan yang tidak berkualitas. Selama ini, baik camat maupun
kepala desa, belum terlibat aktif dalam pengawasan secara langsung
kegiatan proyek mulai awal hingga akhir.
Persoalannya, selain tidak memiliki kewenangan, kepala desa juga tidak
mengantongi dasar hukum yang kuat. Diharapkan, dengan terbitnya
peraturan bupati nanti maka para pemimpin wilayah bisa melakukan
pengawasan terhadap semua proyek pembangunan . “Jika ditemukan
pekerjaan yang tidak sesuai standar, maka kepala desa dan camat berhak
melaporkan ke dinas terkait,” terangnya.
Arahan bupati ini tidaklah berlebihan. Terlebih dalam memasuki tahun
2010 tantangan dan kesulitan akan semakin komplek. Kendati upaya
percepatan pembangunan telah dilakukan pemerintah daerah, namun jika
tidak ada keterlibatan semua pihak, maka hasilnya tidak akan
maksimal.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, bupati sempat mengeluhkan sejumlah
hasil garapan proyek rekanan yang kualitasnya dibawah standar. Selain
molor dalam pengerjaan, kualitas bangunan rusak sebelum diresmikan.
Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Dari jumlah ratusan proyek,
hamper separuhnya diduga tidak beres. Sebenarnya pemkab sudah
memberikan keleluasaan kepada pemborong untuk menggunakan anggaran
sampai habis. Kenyataannya, tak membuat mutu bangunan menjadi lebih
baik.
Satu-satunya langkah yang bisa ditempuh pemkab adalah dengan
mengurangi plafon proyek. Ini sekaligus sebagai shock therapy pada
pemborong nakal. Sementara ke depan pemkab akan lebih banyak lagi
meluncurkan proyek swakelola berbasis masyarakat. Dengan pola ini
biaya dapat ditekan. Selain itu kualitas bangunan lebih baik karena
masyarakat ikut bertanggung jawab.

Sirnoboyo Potensi Menjadi Pasar Ikan Segar

admin — Thu, 17 Dec 2009 08:50:59 +0000

PACITAN – Ternyata, Desa Sirnoboyo, Kec./Kab. Pacitan, memiliki
potensi besar dalam pengembangan usaha perikanan laut. Pasalnya, para
nelayan yang jumlahnya seratusan lebih, didukung SDM yang memadai.
Persoalannya, keberadaan nelayan kurang mendapat dukungan pemkab
setempat. “Kami melihat dukungan pemkab setempat masih kurang,” kata
Yulius Harry Widodo, Ketua Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat
(P3M) Polyteknik, Madiun, usai pemberian bantuan kelompok nelayan di
Balai Desa Sirnoboyo, Selasa (15/12) malam, kemarin.
Kurangnya dukungan itu, lanjut Yulius, dilihat dari kondisi jalan di
desa tersebut. Sehingga, akses jalan yang kurang memadai itu
menghambat kegiatan perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan.
Padahal, Sirnoboyo sangat strategis dijadikan perkampungan nelayan
modern. Selain berada di wilayah perkotaan, memiliki SDM mumpuni.
Tentunya, sangat tepat jika di desa itu dibangunkan pasar ikan segar.
Sehingga, roda ekonomi masyarakat bergerak cepat. “Bahkan, ke depan,
bisa dijadikan salah satu icon Pacitan,” imbuh Yulius.
Dijelaskan, hampir selama tiga bulan lebih, pihaknya melakukan
pendampingan pemberdayaan para nelayan di Sirnoboyo. Selama kurun
waktu itu, dipergunakan memberikan penyuluhan dan pembinaan bagi para
nelayan. Baik penguatan kelembagaan, ketrampilan, pembinaan wira usaha
dan sebagainya.
Selama ini, para nelayan sudah membentuk kelompok. Paling tidak sudah
ada empat kelompok nelayan. Dimana, setiap kelompok beranggotakan 30
sampai 50 orang nelayan. Tentunya, jumla kelompok itu masih bisa
bertambah. Sebab, masih ada nelayan yang belum tergabung kelompok.
Seperti keberadaan koperasi misalnya, sebenarnya, para nelayan
memiliki greget yang cukup tinggi. Hanya, keinginan itu terkendala
pada modal awal. Itulah sebabnya, melalui program Direktorat
Pengabdian Pada Masyarakat (DP2M) Pendidikan Tinggi (Dikti),
Polyteknik Madiun, memberikan berbagai penyuluhan dan bantuan. Mulai
penyuluhan koperasi, computer, perawatan mesin, jiwa kepemimpinan dan
sebagainya. “Kami memberikan bantuan sejumlah uang dan satu unit
computer untuk nelayan,” terang Yulius.
Tidak itu saja, selama tiga bulan di Sirnoboyo, pihaknya juga
menghasilkan beberapa rekomendasi, yang perlu dijadikan referensi bagi
pemkab setempat. Diantaranya, perbaikan jalan, pembangunan tempat
menambat perahu maupun pembangunan pasar ikan segar.