FKKD berharap Bupati baru bisa memanfaatkan tahun emas
PACITAN – Kendati masih tahun depan, wacana pilkada Bupati Pacitan,
sudah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Terlebih sudah ada
beberapa kandidat yang disebut-sebuat bakal macung pilkada. Namun ada
kecenderungan, masyarakat tidak terlalu mementingkan kriteria maupun
komposisi pasangan bakal calon. “Pokoknya, siapapun bupati terpilih
nanti, harus benar-benar bisa membawa kemajuan riil bagi Pacitan,”
kata H. Djazuli. Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD), Kabupaten
Pacitan, Sabtu (10/10).
Mengapa? Lima tahun ke depan masih menjadi tahun emas bagi Pacitan.
Sebab, selama lima tahun ke depan, Susilo Bambang Yudhoyo, yang nota
bene putera daerah, akan menjadi Presiden RI. Sehingga, sangat wajar
jika Pacitan menjadi perhatian. Terlebih, masih menyandang sebagai
salah satu daerah tertinggal di Indonesia.
Dalam lima tahun ke depan nanti, lanjut Djazuli, merupakan kesempaan
emas bagi Pacitan untuk mewujudkan impiannya terbebas dari predikat
daerah tertinggal. Paling tidak, selama itu, sudah memiliki kerangka
dasar sebagai pijakan menjadi daerah yang maju. Baik mengenai
ketersediaan infrastruktur yang ideal maupun ekonominya. “Waktu selama
lima tahun, harus benar-benar dimanfaatkan, jangan sampai
disia-siakan,” imbuhnya.
Tentunya, masyarakat juga tidak terlalu mempersoalkan kriteria maupun
komposisi pasangan calon. Apakah kombinasi eks
birokrasi-pengusaha-parpol atau sebaliknya. Sebab, yang terpenting
adalah punya komitmen yang kuat dan jelas, serta mau berjuang
sungguh-sungguh membangun Pacitan.
Karena itu, Djazuli meminta para balon nanti tidak membuat janji yang
tidak mungkin direalisasikan. Sebab, semua itu bis menjadi persoalan
di kelak hari. Paling tidak, para balon bisa mereferensi kepemimpinan
SBY selama menjadi Presiden RI.
Selain itu, tidak ada ketentuan calon bupati kaya. Pintar juga bukan
segalanya. Saat ini, banyak orang pintar dan kaya. Tetapi, memiliki
program dan konsep yang jelas, yang akan direalisasikan secara nyata
dalam kepemimpinannya. Selain itu, mampu mengkombinasikan antara
kebutuhan masyarakat dengan kebijakan Pusat. “Lebih baik kalau
pemimpin itu benar-benar mengerti akan apa yang dibutuhkan rakyatnya
dan bijak dalam mengambil keputusan”.
Hanya, untuk merealiasikan semua itu tidaklah mudah. Melihat skala
prioritas kebutuhan masyarakat juga tidak sederhana. Terlebih, sudah
menjadi rahasia umum, dalam pelaksanaan sarat berbagai kepentingan dan
memperhatikan kemampuan anggaran.
Selain itu, bupati juga mampu menjalin komunikasi yang sangat bagus
dengan ‘Jakarta’. Sehingga, berbagai program yang diusulkan mendapat
respon bagus. Paling tidak, terjalinnya komunikasi itu, mampu
memotivasi untuk bekekrja sungguh-sungguh dalam merealisasikan
visi-misinya, sesuai program yang disampaikan saat kampanye.
Lebih lanjut, Djazuli mengungkapkan, suasana pilkada memang sudah
terasa. Hal itu dirasakan saat menghadiri undangan halal bi halal
Pawitandirogo (Pacitan-Ngawi-Magetan-madiun dan Ponorogo) di Pekan
Raya Jakarta (PRJ), beberapa hari lalu. Dalam acara itu, sejumlah
kandidat hadir. Bahkan, ada diantaranya yang melempar joke-joke segar
atau pun melakukan komunikasi politik terbatas, terkait keinginannya
macung pilkada.
Sementara, sesuai atuaran main, kepala desa tidak boleh berpolitik,
termasuk organisasinya (FKKD). Namun, jika itu dilakukan secara
pribadi dan sesuai aturan main, tidak menjadi persoalan.