Pelabuhanan niaga Pacitan masih menunggu pusat
Wacana mega proyek pembangunan pelabuhanan niaga di pantai
Desa Plumbungan, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, makin mengerucut.
Terbukti, setelah Tim Jakarta (konsultan) melakukan survey, beberapa
hari lalu, langsung ditindaklanjuti kunjungan kerja Bupati Pacitan, H.
Sujono, menemui Kepala Bappenas. “Sejak kemarin, Pak Bupati (Bupati
Pacitan, red), berada di Jakarta. Salah satunya membahas rencana
pelabuhan niaga,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pacitan,
Rabu (7/10).
Dijelaskan, rencana pembangunan pelabuhan itu sudah lama diwacanakan.
Sebab, secara ekonomi, kondisi wilayah itu yang terus menunjukkan
peningkatan cukup siginifikan. Seperti Kabupaten Malang, Blitar,
Tulungagung, Trenggalek, eks karesidenan Madiun, Wonogiri, Wonosari
dan beberapa kota di Jawa Tengah, di jalur selatan.
Tentunya, kondisi itu perlu didukung infrastruktur penunjang yang
mampu menunjang aktivitas dalam skala besar. Seperti keberadaan
pelabuhan niaga. Terlebih, di kawasan itu belum ada pelabuhan yang
representative, khususnya untuk bongkar barang ekspor impor.
Tidak itu saja, lanjut Sekda, saat ini, pemerintah juga tengah
menyelesaikan proyek Jalan Lintas Selatan (JLS). Terlebih, JLS juga
mencover jalan di tlatah selatan mulai Banyuwangi sampai Cilacap Jawa
Barat. Sehingga, keberadaan JLS yang secara teknis ideal untuk
kendaraan berat, seperti trailer, sangat mendukung pelabuhan niaga.
Lebih lanjut, Mulyono mengungkapkan, berdasarkan kabar yang diperoleh
saat ini, wacana itu sudah mendekati kepastian. Sehingga, pemkab akan
mulai membuat rencana-rencana. Diantaranya, mengenai pembebasan lahan
untuk jalan, terminal peti kemas dan berbagai sarana pendukung lainnya
sampai membuat Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RT/RW), maupun
sosialisasi ke masyarakat. Sehingga, ketika proyek mulai digarap,
pemkab dan masyarakat sudah siap.
Diakui, memang belum ada pembiacaraan teknis. Termasuk kepastian
lokasi pelabuhan. Hanya sebagai ancar-anncar adalah kawasan pantai di
Kebonagung. Selain itu, ada rencana yang dinilai menguntungkan bagi
pendapatan daerah. Misalnya, dengan membuat terminal peti kemas atau
gedung jasa lainnya. Nantinya, terminal peti kemas itu akan disewakan
pada perusahaaan-perusahaan pendukung jasa pelabuhan.
Sedang mengenai pembebasan lahan untuk pembuatan jalan, masih belum
ada kepastian. Tetapi, besar kemungkinan, kegiatan itu akan dilakukan
oleh Pusat. Sebab, kemampuan APBD sangat terbatas. Disisi lain,
pembebasan lahan tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Sementara, rencana pembangunan pelabuhan niaga, juga menarik minat
putera daerah yang selama ini bermukim di luar Kota. Terbukti,
beberapa diantaranya ada yang mencari informasi untuk membuat
usaha-usaha terkait. Seperti rumah makan, laundry, penginapan dan
jasa-jasa lainnya.