Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 90.40 Mhz

PACITAN – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Pacitan 2010, jalan terus. Hal ini dilakukan setelah dua orang
Pimpinan DPRD setempat melakukan konsultasi terkait keabsahan
penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran
(PPAS). “Kami sudah konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Keuangan
Pemprop Jawa Timur,” kata Gagarin, Wakil Ketua DPRD Pacitan, kemarin.
Hasil konsultasi ditegaskan, pembahasan RAPBD tetap tetap berlanjut.
Sebab, menurut kedua biro tersebut, dalam menetapakan KUA PPAS, tidak
harus melalui rapat paripurna. Hanya, ada beberapa daerah yang
penetapannya dilakukan lewat paripurna atau di hadapan anggota DPRD.
“Artinya penetapan KUA PPAS yang dilakukan pimpinan (tanpa paripurna)
diperbolehkan. Begitu juga dengan pembahasan RAPBD,” terang kader
Partai Golkar ini.
Sebab, masih ada tahapantahapan lagi. Yakni, setelah pembahasan RAPBD
selesai dan ditetapkan melalui paripurna, akan dikirim ke Gubernur
Jatim untuk dilakukan evaluasi. Nah, jika dalam evaluasi oleh
gubernur, ada rekomendasi perbaikan-perbaikan, tentu akan lansung
ditindaklanjuti. “Tidak ada permasalahan penetapan KUA PPAS melaui
paripurna atau tidak”.
Tidak itu saja, komisi-komisi di Dewan juga membahas berbagai hal.
Diantaranya, usulan Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, terkait
perbaikan jalan. Sebab, kondisi jalan memperihatinkan lantaran sering
dipergunakan sebagai route pengangkutan bahan galian tambang. “Selain
Cokrokembang, Dewan juga mengusulkan jalan di Desa Sukorejo untuk
perbaikan. Sebab, juga dipergunakan route mengangkut bahan tambang.
Semua akan diusulkan masuk APBD 2010,” tandas Gagarin.
Begitu juga dengan Jalan Lintas Selatan (JLS). Dewan juga mengusulkan
agar permasalahan itu mendapat prioritas penyelesaian. Jika memang
masih ada kekurangan ganti rugi pembebasan lahan di Desa Jetak,
Tulakan, harus diselesaikan. Dan anggaran untuk itu akan diusulkan
pada APBD 2010. “Kalau masih memungkinkan, bisa dimaksimalkan.
Sehingga tidak membuat permasalahan yang menghambat program JLS”.
Perlu diketahui, pekan lalu, sekitar 30-an orang elemen warga dan LSM
mendatangi gedung Dewan. Warga membawa poster bertuliskan beberapa
kritikan dan tuntutan terkait persoalan di masyarakat. Mulai
pembahasan APBD 2010, Jalan Lintas Selatan (JLS), wisata Teleng Ria
dan tambang timah di Desa Kluwih, Tulakan.