Pilkada, PNS jaga Netralitas
Rapat bulanan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) bersama
Bupati Pacitan, H. Sujono di ruang Peta, Rabu (15/10), berlangsung
gayeng. Selain mendengar paparan masing-masing SKPD, bupati juga
menekankan beberapa hal penting. Salah satunya menghimbau pada Pegawai
Negeri Sipil (PNS) agar tidak terpengaruh terhadap situasi politik
menjelang pilkada tahun depan. “Pak Bupati (Bupati Pacitan, H. Sujono,
red), meminta PNS tidak terkotak-kotak dan terkontaminasi dengan
hiruk-pikuk pilkada tahun depan,” kata Kabag Humas dan Protokol pemkab
pacotan, Endang Surjasri, kemarin (14/10).
Karena itu, masing-masing SKPD, secara rutin memberikan
pembinaan-pembinaan pada jajarannya untuk tetap fokus pada tupoksinya.
Sehingga, kinerja PNS tetap baik, terus meningkat dalam memberikan
pelayanan publik dan solid. Semua program yang sudah diagendakan harus
diselesaikan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
Selain SKPD, penekanan serupa juga ditujukan pada camat-camat.
Terlebih, mulai akhir tahun ini hingga tahun depan, ada sekitar 10
agenda pilkades. Sehingga, camat yang wilayahnya menggelar kegiatan
pilkades untuk mempersiapkan dengan baik. Sehingga pelaksanaan pesta
demokrasi di tingkat desa itu berjalan lancar, aman dan tetap
kondusif.
Tidak itu saja, para camat juga diminta untuk melakukan evaluasi
terhadap keberadaan peraturan desa (perdes). Sebab, tidak menutup
kemungkinan perdes yag sudah ada tersebut sudah tidak relevan lagi
dengan situasi dan kondisi saat ini. Disisi lain, kurang sejalan
dengan peraturan-peraturan di atasnya.
Lebih lanjut, Endang mengungkapkan, dalam rapat kerja (raker) itu,
bupati kembali menekankan program pro rakyat. Dengan argumen, program
itu masih menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Pacitan. Bahkan,
tahun 2010 nanti, juga masih fokus program-program pengentasan
kemiskinan. “Banyak program lain. Tetapi, prioritasnya kegiatan yang
berpihak pada rakyat. Seperti penyediaan lapangan kerja dan lain
sebagainya,” terang Endang.
Sehingga, dalam penyusunan kegiatan, masing- masing satker
mempertimbangkan komitmen antara pemerintah daerah, propinsi dan
pusat, terkait pengentasan kemiskinan. Dan semua itu harus tetap
selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Kerja Pembangunan (RKP), Renstra dan Renja serta kegiatan
wajib lainya. Sebab, kekuatan APBD tahun 2010 nanti, diperkirakan
tidak mengalami penambahan signifikan dari tahun ini sebesar Rp
586.203.925.278
Masih terkait anggaran, memasuki triwulan keempat tahun anggaran
2009, bupati juga meminta seluruh SKPD untuk lebih mencermati dan
mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan fisik yang sudah berjalan.
Diharapkan, tidak muncul permasalahan dikemudian hari. Dan pada tahun
2010, sebagai bentuk evaluasi kinerja kepemimpinan H. Sujono selama
lima tahun, seluruh SKPD diharapkan bisa memvisualisasikan semua
kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Sebagai referensi, saat ini, angka pengangguran dan kemiskinan di
Kabupaten Pacitan masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), tercatat 44.162 KK miskin atau sekitar 19 persen
lebih. Padahal, di Jatim sebesar 18,89 persen dan nasional di bawah 16
persen.