Radio Berita Pacitan Yaa Radio Gemilang FM 90.40 Mhz

Posts Tagged ‘berita pacitan’

BERITA PACITAN-Ternyata, kerja sama pembangunan di wilayah perbatasan
berdampak signifikan terhadap kesejahteraan warga setempat. Paling
tidak, terobosan itu menjadi salah satu solusi mengurangi angka
kemiskinan dan pengangguran. Seperti kerja sama yang dilakukan antara
Pemkab Pacitan dan Wonogiri, yang diwujudkan dalam pembangunan
jembatan di Dusun Ngamban, Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, Pacitan.
“Tujuan pembangunan jembatan bersama itu untuk membuka isolasi daerah
perbatasan,” kata Kabag Kerja Sama Perbatasan Setda Pacitan, Warito,
usai meninjau pembangunan jembatan, kemarin.
Kerja sama itu sudah lama dilakukan. Hasilnya, kedua pemkab sepakat
membangun jembatan yang menghubungkan Desa Donorojo (Pacitan) dan
Dusun Pundung Elor- Kidul, Desa Jeblokan, Kecamatan Karang Tengah,
Wonogiri. Diharapkan, jembatan ‘pendem’ sepanjang 30 meter itu, mampu
membuka isolasi Desa Jeblokan.
Dijelaskan, selama ini, Desa Jeblokan boleh dibilang terisolir. Sebab,
untuk mencapai kota kecamatan, harus menempuh jarak 22 kilomter.
Sedang menuju kota Kabupaten Wonogiri sejauh 50-an kilometer. Padahal,
selama ini, kehidupan masyarakatnya, baik ekonomi, pendidikan dan
kesehatan, lebih condong ke Donorojo yang jaraknya relative dekat.
Hanya, upaya itu tidaklah mudah. Sebab, kedua desa yang terletak di
dua kabupaten itu, terpisahkan oleh sungai. Sehingga, jika musim
kemarau bias dipergunakan warga melintas Desa Donorojo. Sebaliknya,
jika musim penghujan, warga kesulitan lantaran sungai banjir.
“Solosinya adalah dibangun jembatan. Alhamdulillah, sekarang sudah
selesai pembangunannya,” imbuh Warito.
Pembangunan jembatan yang menghabiskan anggaran Rp 150 juta itu
ditanggung Pemkab Pacitan dan Wonogiri. Bahkan, pembangunannya juga
dikerjakan separo-separo. Artinya, 15 meter dikerjakan Wonogiri dan 15
meter lainnya dikerjakan Pacitan.
Keberadaan pembangunan jembatan pun disambut antusias warga. Sebagai
wujud kepedulian, warga Dusun Ngamban memberikan tanahnya tanpa ganti
rugi untuk pelebaran jalan. Sehingga, jalan pun menjadi lebar dan
semakin melancarkan lalu lintas di jalan desa itu. “Jika ditotal, luas
lahan milik warga yang diberikan secara suka rela seluas 18 ribu
meter persegi atau sekitar 2 hektar. “Rencananya, Sabtu (14/11) lusa,
jembatan akan diresmikan”.
Lebih lanjut, Warito mengungkapkan, kerja sama serupa juga dilakukan
dengan Ponorogo dan Trenggalek (Patron). Dimana, kerja sama itu lebih
menitik beratkan sektor pekerjaan umum, kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, kerja sama yang lebih luas juga dijalin dengan
Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Ngawi dan Ponorogo (Karisma
Pawidirogo). “Kerja sama ini luas sekali. Termasuk produk unggulan,
pariwisata dan sektor ekonomi lainnya,” papar Warito.
Ada beberapa alasan terjalinnya kerja sama tersebut. Salah satunya
adalah didasari kesamaan kondisi geografis. Sebab, ketujuh kabupaten
yang menandatangi kesepakatan kerja sama berada di jalur selatan Pulau
Jawa, terkesan termarginalkan di banding kawasan utara (Pantura).
Apalagi, selama ini, daerah perbatasan dikenal menjadi kantong-kantong
kemiskinan. Sebab, daerah yang berada di pinggiran sering terlupakan
dari program pembangunan. Khususnya, berbagai infrastruktur yang sudah
dibangun, masih jauh dari mencukupi.

BERITA PACITAN – Listrik merupakan salah satu infrastruktur yang sangat
dibutuhkan masyarakat. Baik untuk keperluan rumah tangga maupun usaha
dan industri. Hanya, semakin berkurangnya investasi di sektor itu,
menyebabkan beberapa daerah masih belum terlayani secara maksimal.
Menyikapi kondisi itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan
pembangkit listrik yang tersebar dibeberapa daerah termasuk PLTU di
Sudimoro, Pacitan. Diperkirakan, 2010 nanti, kebutuhan listrik PLN
akan menjangkau kebutuhan masyarakat. “Di Jawa Timur masih ada sekitar
30 persen sampai 40 persen yang belum menikmati fasilitas listrik
tersebut,” kata Ketua DPD AKLI Jatim, Suwandi, saat menghadiri
kegiatan Muscab AKLI Pacitan, Rabu (4/11).
Dijelaskan, masih adanya masyarakat yang belum bisa menikmati aliran
listrik PLN disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, kondisi geografis
sebuah daerah maupun kendala pemasangan jaringan. Terlebih, investasi
di sektor semakin berkurang. Itulah sebabnya, tidak jarang pelanggan
membiayai sendiri pemasangan jaringan secara sukarela, dengan model
hibah.
Hal itu serign dilakukan beberapa perusahaan besar yang bergerak di
bidang real estate, mall maupun pabrik. Dengan begitu, bisa sinergi
dengan program PLN. Sebab, jika menunggu investasi dari PLN
(pemasangan jaringan), waktunya lama. Terlebih, pemasangan jaringan,
biayanya lebih besar dari biaya penyambungan.
Sebagai ilustrasi, jika biaya penyambungan sebesar Rp 200 juta,
anggaran pemasangan jaringan lebih besar dari itu. Apalagi, jika jarak
dari gardu induk listrik jauh. Tentu biaya pemasangan jaringan semakin
besar. Bahkan, ada sebuah perusahaan di Surabaya yang membiayai
pemasangan jaringan dengan anggaran mencapai Rp 5 milyar. “Kalau
pemasangan jaringan listrik desa, bisa dibantu dari APBN atau APBD
setempat,” terang Suwandi.
Diakuinya, penyambungan listrik di pedesaan, terkadang terjadi
permasalahan. Misalnya, sambungan sudah terpasang, namun listrik tidak
juga menyala. Ada juga, pemasangan titik sudah dilakukan, jaringan
belum ada. Begitu juga dengan biaya sambungan yang relatif mahal dan
dirasa memberatkan masyarakat.
Menyikapi hal itu, Suwandi menilai persoalannya tergantung pada
masyarakat sendiri dan perilaku kontraktor. Sebab, ada juga kontraktor
nakal, yang merugikan calon pelanggan. Karena itu, aosisianya
menerapkan tingkatan sanksi bagi anggotanya yang terbukti nakal. Mulai
peringatan, tegoran sampai pemutusan. “Selama ini, ada sebagian yang
mendapat peringatan dan skorsing 6 bulan”.
Mengenai biaya penyambungan, pihaknya sudah menentukan tarif Harga
Eceran Tertinggi (HET). Setiap penyambungan, biaya per titik lampu
sebesar Rp 150 ribu. Artinya, jika dalam satu rumah terdapat 6 titik
pemasangan, biayanya Rp 900 ribu. Namun, ada juga anggaran Sertifikat
Layak Operasi dan sebagainya. Sehingga, dalam praktek di lapangan,
biaya total penyambungan listrik menjadi membengkak. Terlebih, jika
melalui calo. “Kami sudah menghimbau kontraktor listrik melalui
asosiasi AKLI di daerah-daerah maupun menyebar leaflet di masyarakat,”
paparnya.
Sementara, Ketua DPC AKLI Pacitan, Rahedi Purnomo, mengamini penyataan
Ketua DPD AKLI Jatim. Dijelaskan, di Pacitan tedapat 12 anggota AKLI.
Dan semuanya selalu memberikan pelayanan terbaik, sesuai aturan main
yang ditetapkan. Misalnya, masing-masing rekanan memiliki petugas
pemasaran di lapangan maupun tenaga teknis. “Agar tidak terjadi
masalah, calon pelanggan sebaiknya menghubungi kontraktor atau anggota
asosiasi yang resmi,” kata Rahedi.

PACITAN – Beberapa hari terakhir ini, perburuan dan antrean minyak
tanah (mitan), mulai menjadi pemandangan tersendiri. Terlebih, pihak
distributor menjual mitan dengan cara bergilir dari desa satu ke desa
lainnya. Seperti antrean mitan di Desa Sumberharjo, Kec./Kab. Pacitan,
kemarin (1/11).
Antrean yang dimulai sekitar pukul 09.00 wib, di lapangan desa
setempat itu, diserbu ratusan warga. Awalnya, pembelian mitan tidak
dibatasi. Artinya, setiap warga bisa membeli mitan dalam jumlah besar,
menggunakan jerigen isi 25 liter. Tetapi, banyak warga yang antre
(dari desa Sumberharjo dan Desa Bangunsari), pembelian pun dibatasi 5
liter per orang. “Harganya murah, Rp 3000 per liternya,” kata Siti
Murrwati, salah seorang warga Sumberharjo.
Diakuinya, dirinya sudah mendapatkan bantuan kompor gas berikut tabung
3 kilogram (konversi minyak ke gas). Tetapi, keberadaan mitan masih
dirasa sangat membutuhkan. Bukan saja untuk keperluan memasak. Tetapi,
juga penerangan lampu jika sewaktu-waktu aliran listrik PLN padam.
“Gimana ya, Mas. Kalau ga pakai minyak tanah ga puas,” imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan Mulyono, warga setempat. Kendati mulai
mempergunakan kompor gas, tetapi masih tetap memakai kompor minyak
tanah. Sebab, jika kompor minyak tidak dipakai akan rusak. Disisi
lain, sekarang mulai langka mendapatkan mitan. Dibeberapa pangkalan
yang ada sering kosong. Kalau ada minyak, harganya sudah mahal,
sekitar Rp 7 ribu per liter. “Mumpung ada minyak tanah murah,” terang
Mulyono.
Ada juga beberapa warga yang mengaku, setiap hari keliling Kota untuk
mendapatkan mitan. Namun, upaya itu juga sering tidak membuahkan
hasil. Kendati begitu, warga tersebut mengaku tidak lelah berusah
amendapatkan mitan. “Begitu melihat ada antrean, saya langsung ikut
antre,” katanya.
Sementara, salah seorang petugas distributor mengatakan, pihaknya
berencana mengadakan antrean mitan secara bergilir sebanyak 95
putaran. Agar merata, antrean dilakukan dibebrapa desa atau lokasi
berbeda. Begitu juga dengan pembelian juga dibatasi. Sehingga, jatah
5000 liter bisa mencukupi warga yang sudah antre.
Lebih lanjut diungkapkan, selama ini, pihaknya sudah menggelar antrean
di tiga lokasi. Yakni, Arjowinangun, Baleharjo dan Sumberharjo. Hanya,
agar tidak dimanfaatkan tengkulak, jadwal penjualan tidak diumumkan.
Sebab, terkait program ini akan langsung didistribusikan ke
masyarakat, tidak melalui pangkalan mitan. “selama masih ada jatah
dari pertamina, kami akan mendistribusikan langsung ke masyarakat,”
katanya.

PACITAN – Kendati baru tiga tahun terbentuk, Unit Pelayanan
Pengembangan (UPP) budidaya perikanan air tawar Pacitan, meraih juara
dua tingkat nasional. Paling tidak, dari jumlah total 136 kelompok
pembudidaya ikan (Pokdakan), 42 kelompok diantaranya tergabung dalam
UPP. Keberhasilan kelembagaan UPP itu mampu memenuhi 48,8 ton setiap
tahunnnya. “Kendati banyak kendala dalam budidaya ikan, peran aktif
UPP melakukan pembinaan dinilai bagus,” kata Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Pacitan, Indartato, kemarin (19/10).
Dijelaskan, budidaya ikan masih sangat menjanjikan. Hal itu dilihat
dari estimasi kebutuhan masyarakat terhadap ikan mencapai kisaran 488
ton setiap tahunnya. Artinya, dari sejumlah Pokdakan yang ada, baru
bisa memenuhi 10 persen. “Sebagian besar masih dipasok dari luar
Kota,” imbuhnya.
Kepala dinas yang getol menggulirkan program untuk meningkatan
pendapatan petani (nelayan) melalui kelompok ini, mengungkapkan adanya
beberapa kendala dalam budidaya ikan. Persoalan air, masih sering
menghambat kelompok Pokdakan. Tidak itu saja, ketersediaan dan
mahalnya harga pakan, juga persoalan yang tidak sederhana. Terlebih,
hamper sekitar 70 persen biaya produksi budidaya ikan, untuk pemenuhan
pakan.
Sedang mengenai teknik pembesaran hingga panen, tidak ada persoalan.
Sebab, UPP terus melakukan pembinaan dan membentuk kelompok pemasaran
(pengepul). Sehingga, ketika kelompok menuai panen, langsung
dipasarkan, khususnya memenuhi kebutuhan lokal.
Hanya, budidaya ikan tawar ini memiliki resiko tinggi. Artinya, jika
gagal panen, tentu akan menderita kerugian. Sehingga, pihaknya,
melalui UPP terus melakukan pembinaan rutin. Baik mulai mencarikan
benih berkualitas, teknik pembesaran yang benar, pemasaran sampai
menjebatani akses permodalan kelompok ke lembaga perbankan.
Pria asal Ngadirojo yang pernah menjabat kepala Bappeda ini,
menceritakan sukses meraih penghargaan dari Menteri Kelautan dan
Perikanan, Freddy Numberi, merupakan upaya kerja keras staf dan
kelompok. Betapa tidak, tiga tahun lalu, saat UPP dibentuk, hanya
memiliki 5 Pokdakan. Setelah gencar bersosialisasi ke masyarakat di 12
kecamatan, dari tahun ke tahun mengalami penambahan jumlah kelompok
cukup signifikan.
Persoalannya, banyaknya kendala yang dihadapi kelompok, tidak semuanya
berjalan mulus. Paling tidak, dari jumlah total 136 kelompok, hanya 42
kelompok saja yang tergabung dalam UPP. Sedang kelompok lainnya pasif
atau angin-anginan saja.
Untuk membantu keberadaan kelompok dalam pemenuhan kebutuhan pakan
ikan, pihaknya juga sudah merencanakan mendirikan usaha pembuatan
pakan ikan. Terlebih, bahan baku pakan ikan juga cukup banyak di
Pacitan. Tentunya, jika sukses membuat pakan ikan sendiri dengan harga
realtif murah dibanding harga pakan pabrikan, akan sangat membantu
kelompok. Disisi lain, pakan buatan sendiri nanti, kualitasnya tidak
kalah dengan pabrikan.

Berita pacitan – Pemiluhan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Pacitan, tahun
depan, diprediksi sampai dua putaran. Sehingga, coblosan putaran
pertama bakal dilaksanakan Oktober 2010. “Selain didasarkan pada
aturan, juga pengalaman pemilu kada lalu,” kata Ketua Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) Pacitan, Damhudi, Senin (19/10).
Dijelaskan, dalam UU No. 32/2004, terdapat salah satu klausul yang
menandaskan, coblosan dilakukan sekurang-kurangnya dua bulan sebelum
pelantikan terpilih. Sehingga, dua bulan sebelum pelantikan (Februari
2011) adalah Desember 2010. Tentunya, Desember diprediksi sebgai
coblosan putaran kedua. Sedang putaran pertama, dilakukan pada
Oktober. “Pemilu Kada lalu satu putaran selesai. Jika sampai dua
putaran, tentu akan menjadi persoalan,” imbuhnya.
Mantan LSM yang sudah dua periode menjabat anggota KPUD ini
mengungkapkan, rangkaian tahapan Pemilu Kada selama 8 bulan. Dengan
rincian, 5 bulan dialkukan pada tahun 2009 dan tiga bulan berikutnya
sampai Maret 2011. Sehingga, tahapan secara resmi dimulai pada Agustus
tahun depan.
Beberapa tahapan yang akan dikerjakan mulai Agustus nanti diantaranya,
pemutakhiran data pemilih. Dimana, dalam kegiatan itu, pihaknya akan
mengacu data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres untuk dijadikan DPS
Pemilu Kada. Selain itu juga mengacu data terbaru dari Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil. Setalah itu, akan dilakukan tahapan
berikutnya, mulai pencalonan, pengadaan barang/jasa, pemungutan sampai
perhitungan suara.
Selain merujuk aturan, pertimbangan lain juga didasarkan
hitung-hitungan peta partai politik maupun munculnya calon independen.
Paling tidak, ada tiga partai besar yang memenuhi syarat mengusung
calon. Yakni, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, gabungan
partai dan calon independen.
Mengenai calon independen, juga dinilai sebagai hal baru dalam Pemilu
Kada nanti. Tak pelak, munculnya calon tersebut menjadi pembahasan
mendalam. Misalnya, bagaimana teknik melakukan verifikasi, pendaftaran
dan alokasi kebutuhan anggarannya. Sebab, sesuai aturan, syarat calon
independen harus didukung minimal 4 persen dari jumlah penduduk.
Artinya, jika jumlah penduduk di Pacitan sebanyak 600 ribu jiwa, 4
persennya berkisar 24 ribu. “Sebanyak 24 ribu akan diverifikasi satu
per satu,” tandas Damhudi.
Tentunya, jika nanti terdapat dua calon independen, akan membutuhkan
waktu dan anggaran yang cukup besar. Sebab, memverifikasi sebanyak 48
ribu jiwa, dengan alamat tersebar merata di 12 kecamatan di Pacitan.
Belum lagi kendala lain yang bakal dihadapi petugas di lapangan.
Realita itulah yang membuat estimasi anggara juga dilakukan perubahan.
Sebelumnya, ungtuk kegiatan Pemilu kada tahun 2010 diusulkan Rp 4,7
milyar. Sedang pemkab mematok anggaran Rp 4 milyar. Tetapi, anggaran
kegiatan tahun 2011 belum dihitung. Tentunya, anggaran Pemilu Kada
akan bertambah. Hanya, berapa total anggaran yang diperlukan masih
dihitung.

Belum Terbiasa Pakai Kompor Gas, Listrik Sering Padam
Berita Pacitan – Minyak tanah (mintan) masih menjadi primadona bagi
warga masyarakat Pacitan. Terbukti, Sabtu (17/10) pagi, kemarin,
ratusan warga antre mitan disalah satu agen mitan di kompleks pasar
Arjowinangun. “Sejak pukul 06.00 wib, saya sudah antre, Mas,” kata
Sokinah,60, warga asal Desa Wonogondo, Kecamatan Kebonagung, Pacitan.
Diakuinya, untuk mendapatkan mitan sebanyak 4 liter, Sokinah tidak
saja berangkat pagi. Tetapi, harus mengeluarkan uang Rp 2000 ribu,
sebagai ongkos angkot. Pun demikian, semua itu dilakukannya. Sebab, di
daerahnya tidak lagi ditemukan penjual mitan.
Padahal, lanjut nenek yang mengaku bercucu 6 ini, kebutuhan mitan
sangat penting. Utmanya untuk kebutuhan memasak. Selama ini, kebutuhan
memasak masih menggunakan kompor atau kayu bakar. Sebaliknya, kompor
gas elpiji masih tersimpan dalam kardus. Persoalan, masih takut
menggunakannya. Bahkan, hari-hari terakhir ini, kebutuhan mitan juga
dipergunakan untuk penerangan lampu di malam hari. Sebab, listrik PLN
sering padam.
Itulah sebabnya, hampir setiap hari, antre mitan selalu menjadi
pemandangan di agen mitan Bintang Wijaya Arjowinangun. Bahkan, warga
yang antre tidak saja berasal dari masyarakat Kota. Tetapi, tidak
sedikit diantaranya adalah warga dari luar kecamatan, seperti
Kebonagung, Tulakan, Arjosari, dan Ngadirojo.
Persoalannya, warga masih belum bisa meninggalkan mitan 100 persen.
Kendati sudah menggunakan gas elpiji, masih juga memakai kompor minyak
atau memasak menggunakan kayu. Warga pun memiliki beragam alasan. Ada
yang mengatakan saying kalau kompor minyak tanah rusak lantara tidak
dipakai. Ada juga yang mengaku lebih berat menjinjing tabung elpiji,
ketimbang mitan. Bahkan, ada yang terkesan lucu. “Kalau masaknya gak
pakai minyak tanah, rasanya kurang tanak, Mas,” ungkap Tumin, warga
Arjowinagun yang ikut antre sejak pukul 08.00 wib.
Memang, hampir kebanyakan warga yang antre beralasan untuk keperluan
memasak dan penerangan lampu malam hari, lantaran listrik sering
padam. Sebab, terkadang listrik mati sampai beberapa hari.
Mengenai antrean mitan dibenarkan Lia,35, pemilik agen mitan Bintang
Wijaya. Pembelian dengan cara antre itu merupakan upaya pemerataan
kebutuhan mitan bagi warga. Sebab, setiap orang hanya mendapat jatah 4
liter mitan. “Kita jual Rp 3.500 per liternya,” kata Lia.
Antrean itu dibuka setiap hari, kecuali Jumat. Sebab, pada hari itu,
agennya tidak dapat jatah kiriman dari pertaminan. Sedang setiap hari,
mendapat kiriman sekitar tiga drum atau 220 liter mitan. Tetapi, pada
saat-saat tertentu, pasokan mitan berkurang. Sehingga, tidak sedikit
warga yang tidak kebagian mitan. “Tidak ada keplek atau nomor urut.
Pokoknya siapa yang antre lebih dulu yang dilayani,” terang Lia.
Pun demikian, hingga pukul 10.00 wib, kemarin, jumlah warga yang antre
mitan semakin bertambah. Bahkan, sampai ada antrean cadangan yang
jumlahnya mencapai puluhan jerigen. Antrean cadangan itu hanya
untung-untungan. Kalau persediaan masih ada akan kebagian dan
sebaliknya. “Kalau hari ini (kemarin, red) tidak kebagian, besok antre
lebih pagi,” kata Saten,45, warga asal Arjosari.

Berita Pacitan- Banyaknya kapal penangkap ikan yang tidak dilengkapi dokumen
membuat pihak Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Kabupaten
Pacitan, bersikap. Rencanya, mereka akan melakukan penertiban
administrasi mulai tahun depan. “Saat ini kita melakukan sosialisasi
terkait dokumen dan admintrasi kapal,” kata Kepala Pelabuhan
Pendaratan Perikanan (PPP) Tamperan, Nonot Wijayanto, Jum’at (16/10).
Beberapa tahapan sebelum penertiban telah ditempuh pihak pelabuhan.
Mulai dari sosialisasi maupun penggunaan cara-cara persuasif untuk
menggugah kesadaran para pemilik kapal. Toleransi juga akan diberikan
tetapi diberikan tenggat waktu tertentu. Artinya, kapal yang tetap
membandel akan dikenai sanksi. Mulai larangan berlayar hingga
pencabutan ijin penangkapan ikan. “Itu sebagai upaya shok terapi,
tetapi muaranya untuk menggugah kesadaran mereka” terang Nonot.
Dikatakannya, di Indonesia, dari sekian jumlah kapal penangkap ikan
yang beroperasi, diperkirakan 90 persennya tidak berijin. Penyebabnya
antara lain kesadaran masyarakat yang masih rendah dan keinginan
instan untuk segera menikmati hasil laut. Beberapa kelengkapan dokumen
dan administrasi kapal itu antara lain, ijin penangkapan ikan, Gross
Akta, surat ukur dan lain sebagainya. “Masyarakat inginnya simpel dan
tidak ingin disibukkan dengan urusan administrasi,” papar Nonot.
Lebih lanjut pria asal Malang ini menjelaskan, penerbitan dokumen
kapal penangkap ikan masih diterbitkan Departemen Perhubungan.
Sehingga sulit untuk dimonitor secara langsung karena beda instansi.
Ia menyambut baik wacana deregulasi undang-undang yang mengatur
penerbitan dokumen kapal, khususnya kapal penangkap ikan. “Idealnya
penerbitan dokumen kapal nelayan juga di terbitkan Depertemen Kelautan
dan Perikanan,” ungkapnya.
Di areal PPP Tamperan terdapat belasan kapal-kapal penangkap ikan
berukuran besar dengan bobot kurang dari 30 GT. Selain itu, terdapat
pula ratusan kapal-kapal kecil milik nelayan lokal. Kebanyakan
kapal-kapal besar merupakan milik para nelayan andon (pendatang) dari
Malang, Pekalongan, Trenggalek dan daerah-daerah lainnya.
Sementara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pacitan, Indartato,
membenarkan masih banyaknya kapal besar yang belum dilengkapi
perijinan. Karena itu, tahun 2010 nanti, kelengkapan prijinan itu
sudah harus dilengkapi. “Selama ini, kita memang memberi tenggang
waktu pada nelayan,” kata Indartato.
Dijelaskan, pemberian tenggang waktu itu juga sudah dikoordinasikan
dengan Propinsi Jatim. Dan semua itu sebagai wujud pelayanan agar para
nelayan besar masuk Pacitan. Kendati begitu, pihaknya sudah tiga kali
melakukan sosialisasi. Disisi lain, petugas yang khusus (Petugas uji
kelayakan) memang belum ada. “Terkait perijinan ada klasifikasinya.
Untuk kapal di bawah 10 GT, pengurusan perijinan cukup di Kabupaten
Pacitan. Sedang 10 GT ke atas, di propinsi,” pungkas Indartato.

BERITA PACITAN – Menyusul dimenangkannya gugatan banding Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa
Timur 2009, diperkirakan bakal berimbas di daerah. Sebab, putusan itu
akan ditindaklanjuti dengan pengurangan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) bagi karyawan disejumlah perusahaan. “Kami masih menunggu
koordinasi dari propinsi,” kata Kabid Pembinaan dan Perlindungan
Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertran) Kabupaten Pacitan, Teodorus, kemarin (16/10).
Diungkapkan, kabar itu, lanjut Teo, baru diperoleh dari berita-berita
di koran. Artinya, belum ada petunjuk resmi dari Pemprop Jatim. Apakah
gugatan banding Apindo itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap
(inkracht). Disisi lain, masih ada upaya hukum lain, seperti kasasi ke
Mahkamah Agung (MA). Sehingga, sebagai pejabat di kabupaten, pihaknya
akan terus mengikuti permasalahan itu.
Karena itu, pihaknya terus melaksanakan kegiatan yang sudah
diagendakan. Terlebih, usulan UMK tahun 2010 juga sudah selesai
dibuat. Bahkan, usulan itu sudah disepekati Bupati Pacitan (H. Sujono,
red). Sesuai tahapan, UMK Pacitan dikirim ke Dewan Pengupahan propinsi
untuk diusulkan ke Gubernur Jatim.
Dalam usulan UMK itu, pihaknya juga menetapkan angka yang cukup
realistis, dengan pertimbangan berbagai aspek. Sehingga, jika UMK
tahun 2009 sebesar Rp 600 ribu, untuk tahun 2010 naik Rp 30 ribu atau
menjadi Rp 630 ribu per bulan. Tetapi, semua masih sebatas usulan.
“Hampir semua kabupaten sudah memasukkan UMK ke Dewan Pengupahan.
Mungkin, tinggal beberapa kabupaten yang belum,” imbuh Teo.
Diakui, di Kabupaten Pacitan, tidak terlalu banyak perusahaan besar
yang mempekerjakan banyak tenaga kerja. Beberapa perusahaan besar itu
diantaranya proyek PLTU Sudimoro, pabrik rokok PT. PMS, pabrik tambang
PT. GLI dan beberapa peusahaan kecil lainnya, termasuk pabrik rokok
local.
Pun demikian, pihaknya terus melakukan koordinasi. Sebab, jika putusan
itu nantinya sudh memiliki kekuatan hukum tetap, tentu beberapa
perusahaan akan memberlakukan aturan UMK bagi tenaga kerjanya. Bisa
saja, UMK yan gsebelumnya Rp 600 ribu turun menjadi Rp 500 ribu atau
Rp 550 ribu. “Kami percaya, Pacitan tetap kondusif,” katanya.
Warga Keluhkan Bagian Jalan Yang Belum Diaspal.
PACITAN- Para pengguna jalan, khususnya yang melintasi pembangunan
proyek Jalan Lintas Selatan (JLS), tepatnya di ruas Desa
Sukoharjo-Kayen, Kec./Kab. Pacitan, mengeluhkan bagian jalan yang
belum diaspal. Keluhan tersebut muncul lantaran
bagian yang belum teraspal berada di tengah-tengah ruas jalan. Akibatnya,
banyak pengguna jalan melakukan pengereman mendadak. “Kondisi seperti
itu berbahaya. Sebab, untuk mengindari bagian yang lubang di tengah
jalan,” kata Heru W, warga Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung,
Pacitan.
Hal senada dikatakan Hepy, salah seorang pengemudi mobil.
Dikatakannya, beberapa hari kemarin ia nyaris menabrak sebuah mobil
yang berada didepannya. Penyebabnya sama, karena mobil di depannya
berhenti mendadak menghindari lubang berbetuk segi empat itu. “Saya
terpaksa banting stir kekanan menghindari tabrakan,” paparnya.
Masyarakat juga mempertanyakan keberadaan lubang berukuran besar dan
melintang di tengah jalan itu. Lubang itu sepanjng sekitr 1,5 meter
dengan lebar sekitar 8 meter (selebar jalan JLS). Padahal seluruh ruas
jalan sudah diaspal dan tinggal menyisakan lubang itu. Meski tidak
terlalu dalam, pada kondisi kendaraan melaju kencang bisa berakibat
fatal. Khususnya bagi mereka yang berlalu lintas dimalam hari. Apalagi
penerangan di sekitar lokasi lubang kurang terang. “Kalau nanti lubang
itu menyebabkan terjadinya kecelakaan, siapa yang bertanggungjawab,”
ungkapnya.
Sementara, Kapolres Pacitan, AKBP Wahyono, saat dikonfirmasi melalui
Kasatlantas AKP Sudarhanto, membernakan adanya lobang jalan di jalur
Jalan Lintas Selatan (JLS) tersebut. Dan pihaknya juga sudah melakukan
survey lapangan. ‘Memang ada pengaduan masyarakat dan kami sudah
melihat ke lapangan,” kata Sudarhanto.
Hanya, pihaknya masih akan melakukan konfirmasi pada pihak terkait
pembangunan proyek JLS itu. Sebab, terkait masalah itu juga
memperhatikan hal-hal teknis. Misalnya, menunggu kondisi kering atau
ada alasan faktor teknis lainnya. Disisi lain, proyek JLS itu masih
dalam proses pengerjaan. Tentunya, semua pihak, khususnya masyarakat
pengguna jalan harus memaklumi dan berhati-hati jika melewati jalan
itu.
Sedang Pejabat Pembuat Komitmen (dulu BPJ, red) Pacitan, Darno, tidak
bisa dikonfirmasi. Salah seorang staf dikantornya mengatakan ada
kegiatan rapat. Dan ketika dihubungi via telepon, Darno membenarkan
tengah sibuk mengikuti rapat penting. Namun, beberapa jam kemudian,
saat dihubungi lagi, HP-nya tidak aktif.